© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud dengan Penyidikan?

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Apa yang dimaksud dengan Penyidikan ?

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (vooronderzoek) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

  • Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa,

    “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

  • Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan,

    “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

  • Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa,

    “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

  • Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa,

    “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

  • Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa,

    “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

  • Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa,

    “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

  • Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa,

    “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

  • Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa,

    “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

    Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

    1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

    2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

    Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.

    Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian opsporing.

    Menurut Pinto :

    Menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

    Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

    Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti- bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menetukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

    Secara konkrit tindakan itu disebut penyidikan dan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

    1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,
    2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,
    3. Di mana tindak pidana itu dilakukan,
    4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
    5. Bagaimana tindak tidana itu dilakukan,
    6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,
    7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

    Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

  1. Proses Penyidikan Oleh Polri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

    Karena kewajibanya tersebut maka penyidik mempunyai wewenang seperti yang diuraikan di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

    Pasal 7

    (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

    a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

    b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

    c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengena diri tersangka;

    d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

    e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

    f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

    g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

    h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

    i. mengadakan penghentian penyidikan;

    j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

    Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

    a. Penangkapan

    Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa ,

    “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

    Sedangkan Pasal 16 dan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan penangkapan adalah sebagai berikut :

    Pasal 16

    (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

    (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

    Pasal 17

    Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

    b. Penggeledahan

    Di dalam Pasal 1 ayat (17) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa,

    “Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini”.

    Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan dilakukanya penggeledahan adalah sebagai berikut :

    Pasal 32

    Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

    c. Penyitaan

    Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa,

    “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

    Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

    d. Penahanan

    Pasal 1 ayat (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa,

    “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

    Sementara itu, dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai kegunaan dilakukannya penahanan adalah sebagai berikut :

    “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

    Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

    e. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

    Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut diatur didalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa,

    “Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik”.

    Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap maka dapat dilihat dalam waktu empat belas hari. Jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tesebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

    Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

  2. Proses Penyidikan Berdasarkan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

    Didalam menjalankan tugasnya sebagai garis awal dalam sebuah proses Peradilan Pidana, Polri juga dibekali dengan beberapa peraturan-peraturan tertentu mengenai proses penyelidikan dan penyidikan. Seperti halnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan juga dijelaskan kembali didalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

    “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

    Penyidikan juga diuraikan kembali didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

    “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

    Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan lebih rinci lagi bahwa,

    “Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”.

    Didalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

    (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:

    a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan

    b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

    (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.

    (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

    a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
    b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
    c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

    Didalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak penyidik adalah sebagai berikut :

    Pasal 17

    (1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.
    (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:

    a. jumlah dan identitas penyidik;

    b. sasaran/target penyidikan;

    c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;

    d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;

    e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;

    f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan

    g. kelengkapan administrasi penyidikan.

    Didalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan kembali hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses peyelidikan.

    Pasal 24

    Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

    a. pengolahan TKP:

    1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
    2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
    3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

    b. pengamatan (observasi):

    1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
    2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

    c. wawancara (interview):

    1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
    2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

    d. pembuntutan (surveillance):

    1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
    2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
    3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

    e. pelacakan (tracking):

    1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
    2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
    3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

    f. penyamaran (undercover):

    1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
    2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
    3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planning execution);

    g. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:

    1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
    2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

    Setelah diadakannya penyelidikan, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyidikan. Akan tetapi, dalam mengambil langkah-langkah penyidikan tersebut, perlu diketahui dasar dilakukannya sebuah penyidikan adalah seperti yang diuraikan didalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

    Pasal 4

    Dasar dilakukan Penyidikan:

    a. laporan polisi/pengaduan;

    b. surat perintah tugas;

    c. laporan hasil penyelidikan (LHP);

    d. surat perintah penyidikan; dan

    e. SPDP.

    Tahap-tahap dalam penyidikan diuraikan didalam Pasal 15 dan 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

    Pasal 15

    Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

    a. penyelidikan;

    b. pengiriman SPDP;

    c. upaya paksa;

    d. pemeriksaan;

    e. gelar perkara;

    f. penyelesaian berkas perkara;

    g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;

    h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan

    i. penghentian Penyidikan.

    Dalam hal melakukan penyidikan, maka penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi seperti yang diuraikan didalam Pasal 14 ayat (1-3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

    (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.

    (2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.

    (3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.