© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud dengan penjaga perdamaian atau Peacekeeping?

Penjaga perdamaian atau Peacemaking adalah upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan antara pihak-pihak yang bertikai, mengajak mereka untuk berdialog tanpa kekerasan dan jika memungkinkan ke arah perjanjian damai.

Menurut buku The Blue Helmets: Review of UN Peacekeeping, definisi dari peacekeeping itu sendiri adalah:

“…an operation involving military personnel but without enforcement powers, undertaken by the United Nations to help maintain or restore international peace and security in areas of conflict. These operations are voluntary and are based on consent and cooperation. While they involve the use of military personnel, they achieve their objectives not by force of arms, thus contrasting them with the ‘enforcement action’ of the United Nations under Article ”

Berdasarkan pemahaman tersebut, peacekeeping operation adalah suatu operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, yang dibawahi oleh PBB untuk membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah-wilayah berkonflik.

Operasi ini bersifat sukarela dan didasarkan atas kesediaan dan kerjasama. Didalam pelaksanaannya, operasi perdamaian memang melibatkan penggunaan dari personel militer, tetapi mereka mencapai tujuan-tujuan mereka tanpa penggunaan kekuataan senjata yang berbeda dari pengertian enforcement PBB yang terdapat di Artikel.

Biasanya peacekeeping operation dilakukan hanya setelah konflik pecah. Piagam PBB mengarah kepada sistem hubungan internasional dimana penggunaan kekuatan sebagai sarana dari kebijakan luar negeri tidak berlaku lagi.

Hal ini berarti bahwa PBB bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu permasalahan konflik. Adapun metode-metode yang digunakan PBB didalam peacekeeping operation-nya antara lain :

  • melalui usaha-usaha menjalin hubungan diplomatik multilateral yang dilakukan berdasarkan kerangka kerja dari Dewan Keamanan,
  • hubungan bilateral yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB, atau
  • melalui badan-badan PBB lainnya oleh Sekretaris-Jendral PBB.

Metode-metode disebut diatas juga dapat menjadi metode peacemaking PBB dan kesemuanya itu baru akan menjadi efektif untuk PBB jika dilakukan di setiap level dari suatu konflik yang terjadi.

Peacekeeping operation dimaksudkan berjalan dalam jangka waktu pendek dan karena itu PKO bersifat sementara. Dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan didalam mandat, suatu peacekeeping operation tidak pernah mampu dalam meredam dan mengakhiri suatu konflik secara independen.

Tugas utama dari suatu peacekeeping operation ada dua, yaitu;

  1. untuk menghentikan atau membendung konflik dan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi usaha-usaha peacemaking dapat berjalan,

  2. mengawasi jalannya proses implementasi dari suatu kesepakatan yang telah melewati proses negosiasi oleh para peacemakers.

Normatifnya, kegiatan peacekeeping sejalan dengan proses peacemaking dalam suatu usaha yang berkelanjutan yang dapat menghasilkan resolusi-resolusi bagi konflik yang terjadi. Peacemaking bertujuan untuk menciptakan situasi yang memungkinkan agar negosiasi dapat terjadi sekaligus memastikan kegiatan peacekeeping untuk berjalan setelahnya. Sedangkan peacekeeping berjalan dan menyokong peacemaking setelah negosiasi telah berhasil disetujui dan diterapkan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata dan secara tidak langsung akan bekerjasama dengan peacekeeping operation yang ada.

Namun pada realitanya, keadaan dimana kegiatan peacekeeping dapat berjalan bersamaan dengan usaha peacemaking tidak selalu dapat terwujud. Pada kenyataannya, lebih sulit untuk mempertahankan kondisi gencatan senjata atau negative peace daripada membahas serta menemukan hal-hal apa saja yang menjadi penyebab konflik.

Model traditional peacekeeping PBB dibangun semasa Perang Dingin sebagai sebuah artian pemecahan masalah atau konflik diantara negara-negara dan terlibat langsung dengan cara penyebaran personel militer bersenjata maupun tak bersenjata diantara negara-negara yang berperang atau mengalami konflik.

Pada dasarnya, baik traditional peacekeeping maupun wider peacekeeping, memiliki faktor-faktor mendasar agar dapat berjalan dengan baik. Faktor-faktor tersebut antara lain:

  1. Adanya kesediaan negara yang berkonflik untuk diintervensi.

    Ada dua hal yang menyebabkan aspek perizinan ini sangat penting.

    • Pertama, membantu PBB dalam proses mengambil keputusan dalam melawan kekuatan kelompok lawan.

    • Kedua, akan sangat mengurangi kemungkinan para pasukan perdamaian menerima perlawanan dari kelompok-kelompok yang berkonflik ketika sedang menjalankan operasi perdamaian mereka.

    Kesulitan yang dihadapi oleh peacekeeping operation PBB adalah untuk tetap mendorong terjadinya perdamaian ketika keinginan pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan perseteruan secara politis telah hilang.

  2. Operasi perdamaian yang dilakukan harus mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Keamanan.

    Dukungan dari DK PBB sangat penting tidak hanya pada tahap-tahap awal suatu peacekeeping operation akan dijalankan; perencanaan budget, membentuk kekuatan pasukan, ataupun prioritas strategis lainnya; tetapi juga di tahap-tahap selanjutnya, seperti ada mandat yang diperbaharui.

  3. Negara-negara yang berpartisipasi didalam operasi perdamaian yang dilakukan harus mampu untuk berkontribusi dalam hal penyediaan pasukan serta mau mengambil resiko.

  4. Pemberian mandat secara jelas.

  5. Kekuatan menyerang dari pasukan yang dimilliki hanya untuk digunakan sebagai pembelaan diri dan sebagai jalan terakhir.

    Para pasukan perdamaian memiliki amanah kepada PBB dan komunitas internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, karena itu mandat mereka dibatasi terutama dalam hal penggunaan kekuatan persenjataan. Namun penggunaan persenjataan yang minim dapat membawa keuntungan sendiri bagi para pasukan perdamaian.

    Melihat dari rendahnya kemampuan militer, pasukan perdamaian tidak akan merasa terancam dengan intervensi yang dilakukan.

Pada masa sekarang ini, peacekeeping operation lebih sering diturunkan di wilayah atau negara yang mengalami perang sipil yang dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis, religi, serta instabilitas nasional yang disebabkan oleh kurangnya kapabilitas pemerintahan yang ada.

Konflik-konflik semacam ini dapat melibatkan lebih dari dua pihak; adanya pihak-pihak yang tidak responsif terhadap otoritas pengaturan yang ada; situasi gencatan senjata yang tidak berjalan efektif; hilangnya aspek hukum; adanya kemungkinan angkatan bersenjata penduduk lokal menjadi pihak oposisi bagi pasukan perdamaian PBB; melibatkan sejumlah besar kaum sipil biasanya karena menjadi korban perang dan masalah pengungsian; hancurnya infrastruktur publik; dan ketidakjelasan wilayah-wilayah yang menjadi tujuan dari operasi perdamaian yang dilakukan.

Peacekeeping operation yang dijalankan dan berada di wilayah-wilayah dengan karakteristik seperti yang disebutkan diatas, memiliki cakupan tugas yang lebih kompleks, meliputi:

  • observasi dan monitoring;
  • pengawasan terhadap proses gencatan senjata;
  • menjalankan operasi demobilisasi;
  • conflict prevention;
  • bantuan militer;
  • perlindungan terhadap kaum sipil dan melaksanakan misi-misi kemanusiaan;
  • menyediakan penjagaan keamanan di wilayah-wilayah yang merupakan zona netral dan kamp-kamp pengungsian; serta pemberian sanksi.