Model Sistem Politik merupakan pendekatan kebijakan publik dengan melihat proses interaksi antara pemerintah dengan lingkungannya, yang pada akhirnya menciptakan kelangsungan & perubahan hidup yang relatif stabil.
Apa yang dimaksud dengan Model Sistem Politik ?
Model sistem-politik dipelopori oleh David Easton dalam “ The Political System ”. Model ini didasarkan pada konsep-konsep system yang terdiri inputs, withinputs, outputs , dan feedback dan environment yaitu kekuatan- kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Kebijakan publik merupakan hasil (output) dari sistem politik.
Irfan Islamy selanjutnya menjelaskan “sistem politik” sebagai sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (support) dan sumber-sumber (resources) yang semuanya ini adalah masukan-masukan (inputs) dan selanjutnya diubah menjadi keputusan- keputusan atau kebijak publik yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat (outputs). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs.
Tuntutan-tuntutan (demands) timbul bila individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat sebagai aktor eksternal birokrasi pemerintah maupun internal birokrasi pemerintah, setelah memperoleh respons dari lingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat berupa surat ke kotak pos 5.000, surat pembaca, ataupun demonstrasi turun ke jalan. Apapun bentuk tuntutan, merupakan input penting bagi pembuat kebijakan publik yang tak boleh diabaikan. Yang terpenting adalah bagaimana mengatur tata cara penyaluran tuntutan agar tidak menjadi tindakan yang merusak dan anarkis.
Dukungan (support) dan sumber-sumber (resources) juga merupakan inputs. Kepatuhan dan ketaatan menerima kebijakan publik, mematuhi undang-undang, ketaatan membayar pajak, kemampuan aparat pelaksana, kualitas dan kuantitas aparat, budaya, kondisi sosial ekonomi yang kondusif, ketersediaan sarana, prasarana, dana adalah contoh dukungan dan ketersediaan sumber-sumber. Yang terpenting bagi pembuat kebijakan publik adalah jangan hanya memperhatikan dukungan dan sumber dan mengabaikan tuntutan. Perhatian terhadap ketiga unsur inputs harus dilakukan oleh pembuat kebijakan publik.
Tuntutan-tuntutan, dukungan dan sumber selanjutnya dikonversikan (diproses) di dalam formulasi kebijakan publik sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan.
Bekerjanya aktor internal birokrasi pemerintah yaitu badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan aktor-aktor eksternal birokrasi pemerintah yaitu partai-partai politik, kelompok kepentingan, media massa, anggota- anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (golongan elit), semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah inputs menjadi outputs, yang sering disebut dengan nama withininputs, conversion process dan the black box .
Output kebijakan publik berupa undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dari kegiatan politik, sebagai tindakan yang pemerintah ingin lakukan atau tidak ingin melakukan sesuatu yang secara otoritatif akan dialokasikan kepada seluruh anggota masyarakat. Pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat akan mengandung konsekunsi berupa dampak, baik dampak yang diharapkan (positif) maupun yang tidak diharapkan (negatif).
Dampak inilah yang harus diperhitungkan oleh pembuat kebijakan publik. Dampak negatif perlu dievaluasi agar menjadi feedback dan diolah menjadi input bagi penyempurnaan kebijakan publik selanjutnya.
Lingkungan (environment) yang berupa keadaan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografi dalam model sistem politik, merupakan faktor yang berpengaruh pada keseluruh sistem politik dari proses kebijakan publik. Pengaruh tersebut sangat luas hingga ke seluruh sub sistem yang dimulai dari inputs-withinputs-outputs-feedback.
Menurut Irfan Islamy dalam model sistem politik untuk menganalisa kebijakan publik dapat dilakukan melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut.
Dimensi-dimensi lingkungan penting apakah yang dapat mendorong tuntutan-tuntutan agar dapat ditransformasikan ke dalam sistem politik ?
Karakteristik-karakteristik penting apakah dari sistem politik itu yang dapat mentransformasikan tuntutan-tuntutan menjadi kebijakan publik dan dapat berlangsung terus-menerus ?
Bagaimanakah input dari lingkungan dapat mempengaruhi sifat sistem politik ?
Bagaimanakah sifat-sifat (karakteristik) sistem politik dapat mempengaruhi isi kebijakan publik ?
Bagaimanakah kebijakan publik melalui umpan-balik dapat mempengaruhi lingkungan dan karakteristik sistem politik ?
Sumber : Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., Konsep Dasar Kebijakan Publik