Apa yang dimaksud dengan Model Kelompok ?

kebijakan_publik

(Lia Permata Sari) #1

Model Kelompok

Model Kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi & bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bargaining, negoisasi dan kompromi.

Apa yang dimaksud dengan Model Kelompok ?


(Aneska Zoya Raveena) #2

David B. Truman menyatakan bahwa kenyataan politik merupakan interaksi diantara kelompok-kelompok kepentingan. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal kedalam kelompok kepentingan (interest group) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah. Karena itu, masyarakat terdiri dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah “ a shared attitude group that makes certain claims upon other groups in the society ” (suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain di dalam masyarakat). Dan kelompok kepentingan itu akan mempunyai arti politis apabila mengajukan tuntutan dari kepentingan mereka terhadap lembaga pemerintahan).

Kenyataan politik merupakan perjuangan diantara kelompok-kelompok kepentingan agar kepentingan kelompok mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik dan kepentingan kelompok terakses dalam kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah.

Kebijakan publik merupakan hasil perimbangan (equilibrium) dari berbagai tekanan kepada pemerintah dari berbagai kelompok kepentingan. Pemerintah berperan untuk menengahi konflik dan menjaga keseimbangan dari banyaknya kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Thomas R. Dye sebagaimana dinyatakan Irfan Islamy menjelaskan bahwa: "Tugas sistem politik adalah menengahi konflik antar kelompok dengan cara

  1. membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok,
  2. mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang berbeda,
  3. mewujudkan kompromi- kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan negara, dan
  4. memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak‟.

model kelompok

Tekanan kelompok-kelompok kepentingan diharapkan dapat mempengaruhi pembuatan atau perubahan kebijakan publik. Besar kecil tingkat pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan, dan kebaikan organisasi, kepemimpinan, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya. Perumusan kebijakan publik merupakan hasil perjuangan kelompok secara terus menerus agar pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan memberikan respons terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut (group pressures) yaitu dengan melakukan tawar-menawar (bargaining), perjanjian (negotiating) dan kompromi (compromising) terhadap persaingan tuntutan-tuntutan dari kelompok- kelompok kepentingan lain yang berpengaruh.

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan hasil akhir dari usaha pembuat kebijakan dalam menjaga keseimbangan (equilibrium) yang dicapai dari perjuangan kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda-beda.

Sumber : Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., Konsep Dasar Kebijakan Publik