Model inkremental diterima secara luas di kalangan pembentuk kebijakan publik. Model ini mencoba untuk menyesuaikan diri terhadap realitas kehidupan praktis dengan mendasarkan pada pluralisme dan demokrasi, maupun keterbatasan keterbatasan kemampuan manusia.
Apa yang dimaksud dengan Model Inkremental ?
Model incremental menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan publik adalah sebagai suatu proses politis yang ditandai dengan tawar menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Keputusan yang akhirnya dibuat lebih mencerminkan pada apa yang tampak secara politis daripada yang diinginkan.
Dalam pandangan Lindblom, para pembuat keputusan mengembangkan kebijakan melalui suatu proses pembuatan "membandingkan keberhasilan secara terbatas dari keputusan yang lalu‟. Dalam artikel "The Science of “Mudding Through” dia menyatakan bahwa para pembuat keputusan bekerja melalui suatu proses „secara terus menerus dari situasi saat ini, langkah demi langkah, dan dengan tingkat yang kecil membuat keputusan yang berbeda secara marginal dari yang sudah ada; dengan kata lain, perubahan sesedikit mungkin dari status quo adalah incremental.
Model incremental memandang bahwa pembuatan keputusan bagi pemecahan masalah untuk mencapai tujuan, dipilih melalui trial and error dari pada melalui evaluasi menyeluruh. Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkan alternatif yang akan dipatuhi kelompok sasaran dan menghentikan pencarian alternatif lain ketika mereka mempercayai suatu alternatif yang dapat diterima sudah didapatkan. Namun demikian pembuatan keputusan incremental merupakan usaha-usaha untuk mencapai keputusan yang lebih „rasional‟.
Gambaran model incremental adalah sebagai berikut:
Kelemahan model incremental adalah hanya dapat diambil ketika masalah yang dihadapi pembuat kebijakan publik merupakan masalah „rutin‟ dan tidak dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah krisis.
Contoh Penyusunan anggaran belanja (APBD atau APBN) adalah masalah rutin. Penggajian pegawai adalah masalah rutin. Kenaikan hanya mengikuti anggaran-anggaran sebelumnya. Tetapi ketika terjadi krisis moneter, penyusunan anggaran dan penggajian pegawai tidak dapat lagi ditetapkan dengan sedikit perubahan dari kebijakan yang lalu. Di Indonesia pada masa krisis moneter, penyusunan anggaran mengalami perubahan yang drastis, demikian juga kenaikan gaji pegawai, sehingga muncul tunjangan krisis bagi pegawai negeri dan kenaikan tunjangan pejabat hingga 2.000 %.
Contoh pembuatan kebijakan publik model incremental adalah sebagai berikut. Pembuat kebijakan publik akan meningkatkan produksi beras di suatu kecamatan. Tahun 2001 produksi beras 10 ton/tahun dengan suntikan dana pertanian 100 juta. Tahun 2002 produksi beras meningkat menjadi 20 ton/tahun dengan suntikan dana 200 juta. Model incremental akan membuat kebijakan publik pada tahun 2003 produksi beras ditingkatkan menjadi 30 ton/tahun dengan suntikan dana 300 juta.
Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., Konsep Dasar Kebijakan Publik
Model inkremntal merupakan kritik terhadap model rasional (Nugroho, 2009). Model ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan kebijakan di masa lalu. Model ini dapat dikatakan sebagai model yang pragmatis/ praktis. Pendekatan ini diambil ketika pengambilan keputusan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersedian informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Sementara itu, pengambilan kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul di sekelilingnya. Pilihannya adalah melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan memodifikasi seperlunya.Pilihan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah yang berada di lingkungan masyarakat yang pluralistik, yang membuatnya tidak mungkin membuat kebijakan baru yang dapat memuaskan seluruh warga.