Model Elit-massa merupakan abstraksi dari suatu pembuatan kebijakan publik, yang identik dengan perspektif elite politik.
Apa yang dimaksud dengan Model Elit-massa ?
Model Elit-Massa menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk "piramida‟ dimana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik (pemerintah) seharusnya menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan elit dalam setiap kebijakan publik yang diambilnya. Akan tetapi dalam model ini mereka bukan sebagai “abdi rakyat” (“servant of the people”) tetapi lebih sebagai kepanjangan tangan dari "elit‟ yaitu "kelompok-kelompok kecil yang telah mapan‟ (The Establishment). Hal ini disebabkan kebijakan publik ditentukan semata-mata oleh kelompok elit, sehingga aktor pembuat kebijakan publik (pemerintah) hanyalah sekedar pelaksana-pelaksana dari kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh elit.
Kebijakan publik dibuat oleh elit yang seharusnya merupakan "aktor eksternal‟ maka kebijakan publik itu disusun berdasarkan kepentingan kelompok elit dan tuntutan dan keinginan rakyat banyak (massa) tidak diperhatikan.
Kelompok elit digambarkan dalam model ini sebagai mampu bertindak/berbuat untuk kepentingan mereka sendiri dalam suatu kondisi masyarakat yang bersikap apatis, kerancuan informasi, sehingga masyarakat menjadi pasif. Kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Kebijakan publik merupakan perwujudan keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai golongan elit yang berkuasa.
Kebijakan publik seharusnya menggambarkan kepentingan/tuntutan rakyat, tetapi dalam model ini, rakyat bersifat apatis, dan buta terhadap informasi akibat tekanan dari elit, sehingga kelompok elit mampu membentuk dan mempengaruhi massa melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkannya.
Elitisme menurut Thomas R. Dye mempunyai arti bahwa kebijakan publik tidak begitu banyak mencerminkan keinginan rakyat tetapi keinginan elit. Perubahan dan pembaruan terhadap kebijakan publik terjadi hanya jika ada peristiwa-peristiwa yang mengancam sistem politik dan kedudukan elit. Tujuan perubahan kebijakan publik untuk melindungi sistem dan kedudukan elit. Elit menciptakan sistem sedemikian rupa sehingga massa sebagian besar menjadi pasif, apatis, dan buta informasi tentang kebijakan publik. Elit mempengaruhi massa dan bukan sebaliknya, komunikasi berjalan satu arah yaitu dari atas ke bawah. Massa sulit menguasai elit, dan massa tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku elit yang membuat keputusan.
Irfan Islamy menggambarkan kriteria-kriteria model elit-massa adalah sebagai berikut.
-
Masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kelompok kecil (golongan elit) yang mempunyai kekuasaan (penguasa) dan kelompok besar (golongan non-elit) yang tidak punya kekuasaan (dikuasai).
-
Kelompok elit yang berkuasa berbeda dengan kelompok non-elit yang dikuasai,karena kelompok elit terpilih berdasarkan keistimewaan yang mereka miliki.
-
Perpindahan posisi/kedudukan dari non-elit ke elit akan dipersulit, kecuali non elit yang telah menerima konsensus dasar golongan elit yang dapat masuk kedalam lingkaran penguasa.
-
Golongan elit menggunakan konsensus tadi untuk mendukung nilai-nilai dasar dan sistem sosial dan untuk melindungi sistem tersebut. Konsensus didasarkan pada pengakuan milik-milik pribadi; status sosial, pemerintahan yang terbatas dan kebebasan individu.
-
Kebijakan publik tidak menggambarkan kepentingan publik melainkan kepentingan elit.
-
Golongan elit yang aktif relatif sedikit sekali memperoleh pengaruh dari massa yang apatis/pasif. Elitlah yang mempengaruhi massa dan bukan massa yang mempengaruhi elit.
Model elit-massa dapat dipahami melalui contoh berikut : Pada masa Perancis dibawah Kepemimpinan Louis XIV, terdapat kaum borjuis sebagai kelompok elit kebangsawanan. Elit ini yang menyusun kebijakan publik dan mempengaruhi Louis XIV untuk segera menetapkan, dimana kebijakan publik tersebut hanya memperhatikan kepentingan elit tersebut.
Ringkasan
Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., Konsep Dasar Kebijakan Publik