Apa yang dimaksud dengan Likuidasi Bank ?

Likuidasi

Likuidasi merupakan proses dimana sebuah perusahaan diakhiri, dan aset-aset perusahaan tersebut dibagikan.

Apa yang dimaksud dengan Likuidasi ?

Secara harafiah, likuidasi berarti pembubaran, penghapusan, penghentian, dan atau pemberesan. Likuidasi dapat juga diartikan pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.

Blackā€™s Law Dictionary mengartikan likuidasi sebagai berikut :

  1. Perbuatan menentukan jumlah pasti dari sesuatu (hutang atau kerugian) melalui kesepakatan atau litigasi;
  2. Perbuatan menyelesaikan hutang dengan pembayaran atau cara lain;
  3. Perbuatan atau proses merubah aset menjadi uang, terutama untuk menyelesaikan utang.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut dengan ā€œPeraturan Pemerintah Likuidasiā€) mendefinisikan likuidasi bank sebagai tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Likuidasi suatu bank dapat mengguncangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan menimbulkan keresahan sosial. Hal tersebut disebabkan karena kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga.

Likuidasi dipilih oleh pembentuk Undang-Undang Perbankan sebagai proses keperdataan untuk mengakhiri badan hukum bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank dengan tujuan agar nasabah penyimpan dana terlindungi haknya. Likuidasi bank diawali dengan pencabutan izin usaha oleh Pimpinan Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi tersebut, dan diakhiri dengan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi tersebut. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut ā€œUndang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan), pengawasan atas pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan setelah Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan diundangkan, pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, tim likuidasi bertanggung jawab kepada Bank Indonesia, sedangkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, tim likuidasi bertanggung jawab kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank. Pengecualian atas larangan tersebut adalah jika perbutan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia, dan untuk membayar gaji pegawai yang terutang, membayar biaya kantor, serta membayar kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana Lembaga Penjamin Simpanan.

Secara yuridis, bank yang sudah dicabut izin usahanya tidak dimungkinkan untuk hidup kembali. Akibat dari likuidasi adalah:

  1. Setelah tim likuidasi terbentuk, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi;

  2. Tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;

  3. Setelah tim likuidasi terbentuk, direksi dan komisaris bank menjadi non aktif dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh tim likuidasi;

Jika anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham turut serta menyebabkan kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menyebabkan kegagalan bank, maka mereka bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi;

Berlaku Actio Pauliana yang dapat membatalkan segala perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian pada harta bank yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha. Maksud dari penuntutan pembatalan adalah supaya harta bank yang dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke dalam kekayaan bank.

Pembatalan ini dapat dilakukan bila pada saat transaksi dilakukan, bank dan pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan bank mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi harta bank tersebut. Syarat untuk mengajukan pembatalan adalah:

  • Yang meminta pembatalan adalah kreditor (dalam likuidasi, yang meminta pembatalan adalah tim likuidasi, sedangkan dalam kepailitan, yang meminta pembatalan adalah kurator);
  • Perbuatan atau perjanjian merugikan kreditor;
  • Perbuatan atau perjanjian tersebut tidak diwajibkan;
  • Debitor dan pihak yang mengadakan perjanjian dengannya sama- sama mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Untuk membatalkan perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma- cuma (tanpa adanya kontra prestasi pada pihak lain), kreditor cukup membuktikan bahwa pada waktu perjanjian tersebut dibuat atau perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor mengetahui bahwa perjanjian atau perbuatan hukum tersebut merugikan para kreditor, tanpa melihat apakah pihak yang mendapat keuntungan dari perbuatan hukum debitor tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Likuidasi, likuidasi bank dilakukan dengan cara:

  1. Pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitor, kemudian dari hasil pencairan harta dan/atau penagihan tersebut melakukan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditornya, atau

  2. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, cara ini sedikit diubah, yaitu pada pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain, persetujuan ada pada Lembaga Penjamin Simpanan, bukan Bank Indonesia.

Tugas-tugas dari tim likuidasi adalah:

  1. Melakukan perundingan dengan para kreditor;
  2. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan, penagihan piutang, dan penagihan kewajiban bank;
  3. Melakukan publikasi untuk setiap hal-hal yang diwajibkan dan dirasa perlu;
  4. Mewakili bank dalam likuidasi di luar dan di muka pengadilan;
  5. Memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai bank;
  6. Mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan konsultan untuk membantu teknis pelaksanaan tugasnya;
  7. Melakukan tindakan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia;

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Likuidasi, tim likuidasi hanya mempunyai waktu lima tahun untuk melaksanakan likuidasi bank. Jangka waktu tersebut diubah dengan Pasal 48 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan lama perpanjangan masing-masing satu tahun. Jika dalam waktu yang telah ditentukan proses likuidasi belum selesai, maka menurut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Likuidasi, penjualan harta bank dilakukan secara lelang.

Salah satu kelemahan likuidasi adalah bahwa tidak ada kejelasan mengenai pihak yang akan mengelola aktiva dan pasiva bank yang belum diselesaikan setelah tim likuidasi dibubarkan.

Selain dengan likuidasi, Bank Indonesia juga dapat melakukan pemberesan terhadap harta bank bermasalah dengan kepailitan. Akan tetapi, Bank Indonesia, dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Perbankan, berpendapat bahwa perbankan tidak mengenal mekanisme kepailitan dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban atas suatu bank. Selain itu, ada persepsi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menghambat Bank Indonesia untuk membereskan harta bank bermasalah tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak tegas mengatur mengenai hak Bank Indonesia mengusulkan kurator yang akan menangani harta pailit.

Selain hal tersebut di atas, nasabah juga lebih diuntungkan dengan likuidasi karena penyelesaian harta bank bermasalah melalui likuidasi memberikan nasabah urutan yang lebih tinggi sebagai kreditor daripada urutan kreditor dalam penyelesaian melalui kepailitan. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, urutan pembayaran kewajiban bank kepada kreditornya dalam likuidasi adalah:

  1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
  2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
  3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
  4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
  5. Pajak yang terutang;
  6. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin;
  7. Hak dari kreditor lainnya.
Referensi
  • Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).
  • Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
  • J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992).

Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Kemudian dalam perkembangannya, terdapat beberapa istilah yang ada
kaitannya dengan likuidasi, yaitu :

  1. Dissolution, yaitu rangkaian proses yang terdiri dari proses pemberhentian
    badan hukum dan bisnis perusahaan, penjualan aset, pembagian hasil penjualan
    aset kepada para pihak yang berhak dan dalam proses ini dilakukan juga proses
    pembubaran. Terdapat 3 (tiga) macam dissolusi, yaitu :

    • Dissolusi Sukarela (voluntary dissolution), yaitu disolusi yang dilakukan
      atas rekomendasi dari salah satu atau lebih organ perseroan dan diputus
      oleh RUPS.

    • Dissolusi Administrasi (administrative dissolution), yaitu dissolusi yang
      dilakukan atas perintah pemerintah karena perusahaan tidak memenuhi
      prosedur hukum tertentu atau karena alasan demi kepentingan umum.
      Dissolusi ini dilakukan tidak secara sukarela sehingga disebut juga
      involuntary dissolution.

    • Dissolusi judisial (judicial dissolution), merupakan salah satu involuntary
      dissolution yang diperintahkan oleh Pengadilan karena permohonan dari
      pemegang saham, kreditor atau negara karena alasan-alasan khusus.

  2. Winding up, yaitu suatu proses dimana perusahaan yang sudah diputuskan untuk
    dilikuidasi diangkat likuidatornya, asetnya dikumpulkan dan dibagikan kepada
    para kreditor, pemegang saham atau kepada pihak lainnya yang berhak. Istilah
    ini di beberapa negara disamakan dengan likuidasi, seperti halnya likuidasi
    disamakan dengan dissolusi.

  3. Termination, merupakan pengakhiran suatu perusahaan setelah proses likuidasi
    selesai. Pengertian ini dapat disamakan dengan pembubaran menurut hukum
    Indonesia.

Referensi

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136049-T%2028055-Kajian%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf

1 Like