© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan?

Kekuasaan

Secara filsafat, kekuasaan meliputi ruang, waktu, barang, dan manusia. Tetapi pada ghalibnya kekuasaan itu dituju kepada diri manusia terutama kekuasaan dalam pemerintahan negara.

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu.

Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi, walaupun ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata itulah makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Jadi kekuasaan dapat didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dengan begitu dapat merupakan suatu konsep kuantitatif karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya berapa luas wilayah jajahan seseorang, berapa lama yang bersangkutan berkuasa, berapa banyak uang, barang dan jasa yang dikuasainya.

Dari uraian tersebut di muka berarti secara filsafah kekuasaan meliputi ruang, waktu, barang dan manusia. Tetapi pada ghalibnya kekuasaan itu ditunjukkan pada diri manusia terutama kekuasaan dalam pemerintahan negara.

Akan halnya kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat, memiliki otoritas dan kewenangan, yaitu otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi yaitu berupa keabsahan untuk berkuasa, sedangkan kewenangan adalah hak untuk ditaati oleh orang lain.

Sebagai kekuasaan yang dilembagakan maka pemerintahan suatu negara tidak hanya tampak sebagai kenyataan memiliki kekuasaan tetapi juga mempunyai hak untuk menguasai, termasuk menguasai hidup orang lain (dalam hal menjatuhkan hukuman mati), hak untuk merebut kekayaan (dalam arti memungut pajak) dan menahan kebebasan orang lain (dalam arti memenjarakan seseorang).

Seluruhnya ini bermula dari keinginan sekelompok orang untuk mencapai organisasi kemasyarakatan lalu mereka bersedia bila ada seseorang atau sekelompok orang yang akan melaksanakan kewibawaan memelihara mereka, disebut pemimpin pemerintahan. Pemimpin pemerintahan tersebut sudah barang tentu tidak dapat begitu saja berasal dari pihak luar, sehingga dengan sendirinya lahirlah pemimpin pemerintahan dari salah satu seorang di antara mereka yaitu mereka yang dapat memimpin masyarakat lain, mempunyai kekuatan, memiliki wibawa yang melebihi pihak lainnya, inilah kekuasaan.

Wewenang yang dimiliki sesuatu pemerintahan negara, dapat saja dipertanyakan, apakah memiliki keabsahan atau tidak, misalnya bila ada kabinet domesioner, pada suatu sistem pemerintahan negara, lalu berdiri kabinet tandingan sebagai kabinet bayangan, apakah masyarakat mempercayai atau mengakuinya.

Mempertanyakan keabsahan wewenang dari seseorang atau sekelompok orang, berarti membicarakan norma, nilai dan budaya. Apakah sekelompok orang yang berkuasa itu lalu dengan begitu saja pada akhirnya dianggap bangsawan yang berdarah biru. Kasta-kasta dan derajat keningratan adalah suatu contoh akibat yang dihasilkan kekuasaan turun temurun yang muncul dalam masyarakat.

Kekuasaan dapat diperoleh lewat kemarahan dan kekerasan, atau lewat wibawa dan penampilan tetapi juga dapat lewat kemampuan mempersuasi, selain karena kewibawaan dan kecerdasan. Legitimasi seseorang dan hubungan kekerabatan dengan yang akan dikuasai juga dapat berpengaruh.

Tetapi terkadang kekuasaan ini berakhir apabila hilangnya kekuatan itu sendiri oleh karena itu kekuatan harus dipelajari melalui berbagai ilmu seperti kejiwaan manusia, strategi pendekatan, karena kekuasaan itu sangat diperlukan untuk mengatur dan mengantisipasi agar tidak muncul kejahatan bagi kelompok moralis.

Kekuasaan juga diperlukan dalam memungut pajak karena akan dipergunakan pemerintah untuk memperoleh dana bagi keberadaan biaya negara, itulah sebabnya negara diperbolehkan memaksa, bahkan untuk tingkat kejahatan dibuat penjara dan hukuman mati.

Sumber
Kencana, Inu. 2010, Ilmu Politik,Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Secara umum kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sumber-sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga orang atau kelompok itu bertingkah laku sesuai dengan keinginan atau tujuan pihak yang memiliki kemampuan. Negara seperti yang telah dikemukakan di atas, merupakan suatu organisasi yang mempunyai sifat memaksa, memonopoli, dan menyeluruh.

Kekuasaan, sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, menurut Keith Boulding dalam bukunya Three Faces of Power (1989) memiliki beberapa bentuk perwujudan, yaitu

  1. Pengaruh ( influence ) yang sering dianggap bentuk lunak dari kekuasaan ( kiss atau penghargaan) berupa loyalitas dan komitmen;

  2. Pertukaran dengan keuntungan mutual ( deal atau kesepakatan); dan

  3. Kekuatan sebagai kekuasaan dalam bentuk keras berupa paksaan atau intimidasi ( stick atau tongkat hukuman).

Kekayaan, jabatan, keturunan, atau penguasaan teknologi misalnya, dapat dikategorikan sebagai sumber kekuasaan yang penting. Seorang pejabat kelurahan dapat tidak melayani para warganya apabila warga desa tersebut dianggap mengabaikan perintah kepala desa. Begitu pula seorang "penodong‟ yang membawa pistol, barangkali dapat memaksa seseorang yang tidak membawa senjata yang menyerahkan harta yang dikehendakinya, karena si penodong memiliki perangkat teknologi yang dapat mengancam keselamatan seseorang tersebut.

Sumber-sumber daya kekuasaan politik terdiri dari berikut ini.

  1. Fisik, dalam hal ini penguasaan senjata.
  2. Ekonomi, dalam bentuk kekayaan ataupun pengendalian atas barang atau jasa.
  3. Normatif, tradisi, moralitas religius, legitimasi, dan wewenang.
  4. Personal, karisma, daya tarik dan popularitas; serta
  5. Keahlian, informasi, pengetahuan, teknologi, dan intelegensi.
Tipe Sumber Daya Contoh Sumber Daya Motivasi kepatuhan
FISIK Persenjataan B menghindari ancaman fisik yang dilakukan oleh A
EKONOMI Kekayaan atau pengendalian atas barang dan jasa B mendapat kekayaan dari A
NORMATIF Tradisi, moralitas religius, legitimasi, dan wewenang B mengakui hak moral A
PERSONAL Karisma, daya tarik, dan popularitas B tertarik pada A
KEAHLIAN Informasi, pengetahuan, teknologi, dan intelegensi B merasa A memiliki keahlian lebih

Sumber : Charles F. Andrain, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992

Robert Dahl dalam bukunya The Concept of Power (1957) menyebut kekuasaan sebagai sesuatu yang dapat membuat B melakukan apa yang diinginkan A yang sebelumnya tidak akan dilakukan B. Pada karyanya yang lain, Modern Political Analysis, Dahl menyebut kekuasaan sebagai pengaruh itu sendiri, di mana B menjadi terpengaruh oleh A sedikit banyak sehingga B mengubah keputusannya untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan A karena ketakutan B terhadap sanksi yang berat jika tidak patuh.

Dalam bukunya yang lain, Who Governs? Democracy and Power in an American City ( 1961), Dahl menunjukkan bagaimana mengidentifikasi sang pemilik kekuasaan dengan menganalisis preferensi aktor-aktor politik yang terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan. Aplikasi kekuasaan dalam definisi Dahl dilakukan secara sadar oleh subjek pemilik kekuasaan.

Pemikir politik lain, Peter Bachrach dan Morton S. Baratz, dalam karyanya, The Two Faces of Power, menampilkan sisi lain kekuasaan yang dapat menghalangi suatu masalah untuk mengemukakan dalam forum publik. Secara sadar maupun tidak, seseorang atau suatu kelompok dapat menghalangi pembahasan suatu masalah dalam agenda pembuatan kebijakan, di mana peran nilai-nilai dan prosedur dalam masyarakat itu mungkin ikut mendukung usaha nondecision making tersebut. Wajah kekuasaan yang disampaikan Bachrach dan Baratz ini menjadi sangat menarik karena adanya peran nilai yang menyebabkan objek dihalang-halangi untuk membahas ataupun berbuat sesuatu terhadap suatu isu permasalahan.

Contoh yang bisa diambil untuk menjelaskan konsep ini adalah pembahasan pelanggaran HAM di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) selama pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1980-an yang baru mengemuka segera setelah mundurnya Suharto pada tahun 1998.

Golongan radikal yang diwakili oleh Steven Lukes berusaha menyempurnakan konsep kekuasaan dari Dahl maupun Bachrach dan Baratz yang menurutnya masih kurang bisa menangkap fenomena kekuasaan yang ada. Jika konsep kekuasaan Dahl yang lebih mengarah pada kondisi konflik terbuka disebutnya sebagai dimensi pertama kekuasaan, dan konsep kekuasaan Bachrach dan Baratz sebagai dimensi kedua kekuasaan, Lukes menggambarkan dimensi ketiga dari kekuasaan dalam karyanya Power : A Radical View. Dalam dimensi ketiga ini kekuasaan berjalan saat A bisa mempengaruhi B dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan B, di mana B sebagai objek kekuasaan tidak menyadari adanya pertentangan antara kepentingan B dengan A. A bisa mempengaruhi B karena A bisa “meyakinkan” B bahwa kepentingan A adalah “kepentingan yang sebenarnya” yang harus dilakukan B secara sukarela. Dalam hal ini A berhasil meredam konflik penolakan terbuka B melalui persuasi yang diperoleh dari sistem sosialisasi nilai (indoktrinasi ideologi), pendidikan dan manipulasi arus informasi sehingga bisa “mengendalikan pemikiran” B.

Pembahasan Lukes tentang kekuasaan, yang sedikit banyak memiliki kesesuaian dengan teori Antonio Gramsci tentang Hegemoni Ide yang menampakkan pengaruh pendekatan kelas yang sangat besar di mana masyarakat dilihatnya sebagai kelompok yang terpecah antara kelompok kecil kelas yang memiliki kekuasaan dan kelompok besar kelas yang tidak memiliki kekuasaan. Struktur ekonomi, sosial dan politik yang ada akan selalu membela kepentingan kelompok berkuasa daripada kelompok yang dikuasai.

Ketiga konsep kekuasaan di atas bisa dikatakan mewakili konsep kekuasaan menurut tradisi Barat. Benedict R.O‟G. Anderson dalam pengamatannya tentang Kebudayaan Jawa juga menggambarkan konsep kekuasaan menurut tradisi Jawa. Kekuasaan dalam tradisi Barat menurutnya bersifat abstrak, dari segi moral bersifat ganda, tidak dengan sendirinya dianggap sah atau legitimate, dan sumber-sumbernya heterogen dengan kemungkinan akumulasi yang tidak terbatas. Sebaliknya, kekuasaan Jawa bersifat konkret dan tidak mempersoalkan keabsahannya, homogen dan jumlahnya selalu tetap.

Pengaruh dan kekuasaan memang mempunyai hubungan sangat erat. Pada umumnya seseorang yang mempunyai kekuasaan juga mempunyai pengaruh. Kendatipun orang mempunyai kekuasaan yang sama tidak selalu mempunyai pengaruh yang sama besar. Dua orang kepala desa yang sama- sama berkuasa atas desanya masing-masing, bisa saja mempunyai pengaruh yang berbeda. Barangkali kepala desa yang satu hanya berpengaruh di lingkungan desanya, sedangkan kepala desa yang lain berpengaruh melebihi batas-batas desanya. Hal ini disebabkan oleh karena pengaruh senantiasa berkaitan dengan pribadi seseorang. Faktor ini pula yang menyebabkan bahwa pengaruh tidak selalu harus dikaitkan dengan kekuasaan. Tidak mustahil bahwa seorang pemuka agama, yang tidak memiliki kekuasaan formal, lebih disegani masyarakat sekitarnya daripada seorang kepala desa. Tetapi pemuka agama itu tidak dapat menggunakan kekerasan fisik untuk menghukum salah seorang warga masyarakat yang tidak bersedia mengikuti upacara keagamaan yang dipimpinnya. Hal ini berbeda dengan kedudukan kepala desa apabila menghadapi seorang warganya yang enggan membayar pajak. Laporan kepala desa kepada pejabat urusan pajak dapat mengakibatkan si wajib pajak dikenakan hukuman kurungan (penjara).

Jika pengaruh dan kekuatan seperti dikemukakan di atas, lebih berurusan dengan sumber daya yang dapat digunakan sebagai landasan kekuasaan, tentu mudah kita pahami. Persoalannya ialah : siapakah dalam suatu masyarakat yang dapat menggunakan kekuasaan, dan mengapa mereka memiliki kekuasaan? Konsep penting yang menjelaskan masalah ini adalah wewenang ( authority ) dan keabsahan ( legitimacy ). Wewenang berurusan dengan pertanyaan “siapakah yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat dengan paksaan”. Dikatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan formal, sedangkan keabsahan lebih menjelaskan mengapa kedudukan seseorang dapat diterima oleh masyarakatnya. Pemuka agama dalam contoh di atas, betapapun mempunyai pengaruh besar di lingkungan masyarakatnya, tetapi ia tidak mempunyai wewenang atau kekuasaan formal terhadap warga masyarakat lainnya. Di lain pihak, kepala desa mempunyai kewenangan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat di dalam wilayah kekuasaannya. Kepala desa oleh karena kedudukannya mempunyai wewenang atau kekuasaan formal.

Contoh-contoh sederhana yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa wewenang lebih mempersoalkan sanksi, sedangkan keabsahan lebih mempersoalkan kepatuhan, dengan atau pun tanpa sanksi.

Bagi ilmu politik, di antara berbagai bentuk kekuasaan, yang paling penting ialah kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Dari segi ruang lingkup, kekuasaan politik lebih sempit dibanding kekuasaan sosial. Oleh Ossip K. Flechtheim, kekuasaan sosial ini dimaksudkan sebagai “keseluruhan dari kemampuan hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain, untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.”

Membandingkan kedua definisi di atas, terlihat bahwa kekuasaan politik hanya merupakan bagian dari kekuasaan sosial; kekuasaan politik adalah kekuasaan sosial yang terutama ditunjukkan kepada negara sebagai satu- satunya pihak yang berwenang untuk berhak mengendalikan tingkah laku sosial dengan menggunakan paksaan. Dalam hubungan ini kekuasaan politik dapat dibedakan menjadi dua macam.

  • Pertama, bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam negara, seperti: Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya.

  • Kedua, bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara, baik kekuasaan sosial itu berasal dari organisasi politik, maupun organisasi ekonomi, organisasi agama, organisasi minoritas, maupun organisasi kekerabatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara.