Apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap keamanan negara?


(mandala aditya) #1

BAB I KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA


Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1. Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

  1. orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata;

  2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 109

Pasal ini ditiadakan berdasarkan S.1930 No. 31.

Pasal 110

(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:

  1. berusaha menggerakan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

  2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;

  3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan;

  4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain;

  5. berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

(3) Barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas.

(4) Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.

(5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

Pasal 111

(1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara. memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111 bis

(1) Dengan pidana penjara paling lama enam tahun diancam:

  1. barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakkan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atau menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan;

  2. barang siapa memasukkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut;

  3. orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut dan bahwa benda itu atau barang lain sebagai penggantinya, dimasukkan dengan tujuan tersebut atau diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia.

(2) Benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ayat 1 ke-2 dan ke-3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Pasal 112

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 113

(1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencanarencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 114

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya untuk seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 115

Barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 116

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Pasal 117

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa wenang:

  1. dengan sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa;

  2. dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang;

  3. dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret atau gambar-tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam pasal ke-2, beserta segala sesuatu yang ada di situ.

Pasal 118

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret, gambar-lukis atau gambar-tangan, pengukuran atau penulisan, maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.

Pasal 119

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun:

  1. barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesiu, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara;

  2. barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya bahwa dengan cara apa pun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada ke-1.

Pasal 120

Jika kejahatan tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apa pun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat dua.

Pasal 121

Barang siapa ditugaskan oleh pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 122

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

  1. barang siapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenetralan tersebut;

  2. barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara.

Pasal 123

Seorang warga negara Indonesia yang dengan suka rela masuk tentara negara asing, padahal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan Indonesia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 124

(1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.

(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika si pembuat:

  1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;

  2. menjadi mata-mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya.

(3) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:

  1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;

  2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.

Pasal 125

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.

Pasal 126

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja:

  1. memberi pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantu melarikan diri;

  2. menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.

Pasal 127

(1) Barang siapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua betas tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa diserahi mengawasi penyerahan barang-barang, membiarkan tipu muslihat itu.

Pasal 128

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 104, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-5.

(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal-pasal 106-108, 110-125, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3.

(3) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 127, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankannya ketika melakukan kejahatan itu, dicabut hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4, dan dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.

Pasal 129

Pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan dalam pasal-pasal 124-127, diterapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.

Apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap keamanan negara?


(Dina) #2

Kejahatan terhadap keamanan negara adalah kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara. Sesuai dengan namanya, kejahatan ini mempunyai obyek keamanan negara. Lebih tepat apabila disebut sebagai Kejahatan Terhadap Pelestarian Kehidupan Negara, karena yang dijaga di sini adalah berlangsungnya kehidupan bernegara, atau Kejahatan Tata negara.

Dibentuknya kejahatan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum negara.

Dari hal di atas dapat diketahui ada ketertiban hukum yang harus dilindungi dalam aturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara itu. Ketertiban hukum tersebut meliputi:

  • Keamanan kepala negara
  • Keamanan wilayah negara
  • Keamanan bentuk pemerintahan.

Kejahatan terhadap keamanan negara secara sosiologis disebut Kejahatan politik Kata politik berasal dari bahasa Yunani “politia” artinya “segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau segala tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu negara”.

Ada beberapa teori untuk menentukan tindak pidana sebagai kejahatan politik, yaitu:

  1. Teori obyektif atau disebut teori absolut: ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.
  2. Teori Subyektif atau teori relatif: semua tindak pidana berlatarbelakang dan bertujuan politik
  3. Teori Predominan: membatasi pengertian pada dominannya perbuatan politik
  4. Teori Political Incidence: melihat perbuatan yang dianggap bagian dari kegiatan politik.2

Jadi kejahatan politik adalah suatu kejahatan, yang menyerang baik organisasi ataupun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara tersebut. Bentuk klasik dari delik politik dapat ditemukan dalam Bab I Buku Ke dua dari Nederlands Strafrecht yang bunyinya pada hakekatnya sama dengan Bab I Buku Ke dua KUHP Indonesia.

Jadi bila demikian maka delik politik adalah delik yang terumuskan dalam undang-undang hukum pidana politik yang menggunakan motif politik. Sedangkan motivasi politik adalah menyalahi (membahayakan atau mengganggu) pelaksanaan hukum kenegaraan. Dan pembuat undang-undang dalam hukum politik memberikan kekuasaan yang luas pada hakim untuk menentukan apa yang dianggap sebagai hukum dalam setiap kasus konkrit.

JENIS KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Sebagaimana telah sama diketahui KUHP secara garis besar membuat perbedaan atas semua jenis tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran. Buku II memuat segala jenis kejahatan dan Buku III segala jenis pelanggaran, didasarkan atas perbedaan antara Rechtsdelicten dan wetsdelicten.Maksudnya, Rechtsdelicten: perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat dalam UU yang melarang dan mengancam dengan hukuman. SedangkanWetsdelicten: perbuatan-perbuatan dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan dalam UU sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman4

Di samping pendapat di atas, di antara para penulis hukum pidana hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini tidak bersifat “kualitati”, tetapi hanya “kuantitatif”, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran dan ini nampaknya didasarkan pada sifat yang lebih berat kejahatan dari pelanggaran.

Sifat yang khusus dimiliki oleh Kejahatan terhadap terhadap negara adalah adanya sifat pengkhianatan, yakni Pengkhianatan intern dan pengkhinatan ekstern. Walaupun KUHP tidak mengadakan perbedaan untuk hal itu. Untuk lebih jelasnya berikut diketengahkan pokok-pokok yang menjadi bahasan dalam Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, sebagai berikut:

  1. Makar terhadap kepala negara
  2. makar untuk menaklukan Indonesiia di bawah kekuasaan asing
  3. makar untuk menggulingkan pemerintah
  4. pemberontakan
  5. permufakatan jahat
  6. berhubungan dengan negara asing
  7. pengedaran surat-surat rahasia
  8. memasuki bangunan pertahanan negara
  9. masalah yang memberatkan
  10. pengkhianatan diplomatik
  11. mata-mata musuh
  12. penipuan dalam penyerahan barang keperluan negara
  13. hukuman tambahan
  14. kejahatan terhadap kawan perang.

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa lingkup kejahatan terhadap keamanan Negara di dalamnya termasuk pula delik politik. Di dalam kepustakaan hukum, delik politik dibedakan menjadi 2, yaitu:

  • Kesatu. kejahatan terhadap pemerintah, dapat berupa kekerasan sebagai protes atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah, keinginan merubah struktur pemerintah di luar konstitusi dan sebagainya;

  • Kedua. kejahatan yang dilakukan pemerintah, dapat berupa serangan atau ancaman terhadap hak-hak azasi warga, kejahatan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya.

Dari situ terlihat, kejahatan politik bisa dilakukan oleh siapa saja dan dalam berbagai bentuk kejahatan, baik oleh rakyat sebagai warga negara maupun oleh pemerintah sebagai penguasa negara, dalam lingkup satu negara nasional ataupun yang mempunyai dimensi antar negara/ internasional, yang mengancam berbagai sendi kelangsungan kehidupan bernegara…

Kejahatan terhadap keamanan Negara berdimensi nasional, yang merupakan kejahatan politik, bisa berupa:

  1. Pengkhianatan (pelanggaran tugas kesetiaan)
  2. Penghasutan (provokator/ penganjur)
  3. Makar terhadap kepala Negara.
  4. Bergabung dengan musuh
  5. Pemberontakan
  6. Penculikan
  7. Penyerangan
  8. Kegiatan mata-mata
  9. Kerusuhan (gangguan dengan kekerasan/ ancaman kekerasan)
  10. Permusuhan antar ras/ suku/ penganut agama
  11. Pengrusakan barang-barang untuk kepentingan umum
  12. Fitnah terhadap pejabat pemerintah.

Kejahatan terhadap keamanan negara berdimensi internasional, yang merupakan kejahatan politik, bisa berupa:

  1. Piracy (Pembajakan kapal laut)
  2. Hijacking (Pembajakan pesawat terbang)
  3. Teroris (Penggunaaan kekerasan untuk tujuan politik)
  4. Sabotase ( perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau gangguan).
  5. Genocide (pemusnahan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras atau kelompok agama)
  6. Hostages (penyanderaan)
  7. Misuse of Drugs (Penyalahgunaan obat)
  8. Contempt of Court (penghinaan terhadap pengadilan)
  9. Apartheid ( tindakan kekerasan atas dasar perbedaan ras, warna kulit atau asal kebangsaan).

(Jeremy Liam Wijaya) #3

Menurut Michael H.H Louw dalam bukunya Introduction to The National Security Concept, pengertian tentang Keamanan Nasional adalah sebagai suatu keadaan yang bebas dari tekanan phisik dari luar. Kemudian dijelaskan juga bahwa kadar keamanan adalah relatif, karena tergantung pada persepsi pimpinan suatu pemerintah dimana harus didasarkan pada pertimbangan obyektif dari pandangan dan kemampuan musuh. Juga subyektif tergantung pada pribadi dari pimpinan dan moral dari masyarakat.

Sedangkan menurut M.Panggabean dalam mazhab positif, Keamanan Nasional adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai internalnya terhadap ancaman dari luar. Lanjutnya, terdapat mazhab yang mengajarkan teori negatif yaitu bahwa keamanan nasional ialah tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai bangsa dan tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai itu akan diserang.

Sayidiman Suryohadiprojo mengatakan, pengertian Keamanan Nasional meliputi seluruh keadaan dan kegiatan yang bersangkutan dengan jaminan dan pemeliharaan kedaulatan Negara dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan berkaitan dengan masalah-masalah intern dalam suatu Negara.

KUHP yang asli dalam BAB I Buku II tentang Misdrijven tegen de veiligheid van den staat diterjemahkan oleh beberapa pakar menjadi Delik Terhadap Keamanan Negara. Dalam pasal-pasalnya berisi suatu aturan terhadap kegiatan kehidupan ketatanegaraan, yaitu tentang penjagaan terhadap ancaman kehidupan bernegara, seperti terhadap (ancaman) tidak berfungsinya Presiden, Wakil Presiden, menggulingkan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Beberapa pakar bahkan menyatakan kalau istilah tersebut lebih tepat sebagai “Kejahatan Terhadap Pelestarian Kehidupan Negara” atau “Kejahatan-kejahatan Ketatanegaraan” atau “Kejahatan Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan”.

RUANG LINGKUP DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Pengaturan ketentuan mengenai Delik Terhadap Keamanan Negara dalam Bab I Buku II KUHP adalah suatu bentuk perwujudan adanya perlindungan hukum bagi keamanan dan keselamatan Negara. Delik Terhadap Keamanan Negara (misdrijven tegen veiligheid van de staat) yang dimuat dalam Bab I Buku Kedua KUHP diatur mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 129.

Objek kejahatan dari jenis-jenis Delik Terhadap Keamanan Negara ini terdapat pada berbagai aspek mengenai kepentingan hukum Negara, misalnya kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, keamanan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara, kepentingan hukum atas rahasia Negara, kepentingan hukum atas pertahanan dan keamanan Negara terhadap serangan dari luar, dan lain sebagainya, yang semua itu tercermin dari rumusan kejahatan dalam pasal-pasal yang bersangkutan.

Dalam kaitan tersebut di atas, Delik Terhadap Keamanan Negara selain diatur dalam KUHP, KUHP Tentara, juga dalam UU Anti Terorisme. Khusus dalam KUHP Pasal 104 sampai Pasal 129 jo. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Delik Terhadap Keamanan Negara, diatur dalam Bab I Buku II. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup Delik Terhadap Keamanan Negara menurut KUHP adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 104, mengenai Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan mereka (Presiden atau Wakil Presiden) tidak mampu memerintah;

  2. Pasal 105, dihapus dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946, Pasal VIII, Butir 13;

  3. Pasal 106, mengenai Makar dengan maksud supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain;

  4. Pasal 107, mengenai Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah;

  5. Pasal 107a, 107b, 107 c, 107d, 107e, dan 107f., mengenai Delik Ideologi, yaitu mengatur tentang penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme;

  6. Pasal 108 mengenai Pemberontakan;

  7. Pasal 109, dihapus dengan Stbl. 1930, no 31;

  8. Pasal 110 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104,106,107 dan 108;

  9. Pasal 111 mengenai mengadakan hubungan dengan Negara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukannya perbuatan memusuhi atau perang dengan Negara dan lain sebagainya;

  10. Pasal 111 bis mengenai mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri dengan maksud untuk menggerakkannya supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya;

  11. Pasal 112 mengenai sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara;

  12. Pasal 113 mengenai sengaja mengumumkan atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak wenang mengetahui, surat-surat peta-peta dan lain sebagainya yang bersrfat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan dan keamanan Negara;

  13. Pasal 114 mengenai karena kealpaanya menyebabkan surat-surat atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 yang menjadi tugasnya untuk menyimpannya, diketahui oleh umum atau oleh yang berhak dan lain sebagainya;

  14. Pasal 115 mengenai melihat atau membaca surat-surat atau bendabenda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 113, yang diketahui olehnya dan lain sebagainya;

  15. Pasal 116 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 dan 115;

  16. Pasal 117 mengenai sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau daerah terlarang dan lain sebagainya;

  17. Pasal 118 mengenai tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan dan lain sebagainya gambar potret, gambar lukis dan lain sebagainya mengenai sesuatu yang bersangkutan dengan kepentingan militer/tentara;

  18. Pasal 119 mengenai memberi tumpangan kepada orang yang diketahuinya mempunyai niat mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam Pasal 113;

  19. Pasal 120 mengenai kejahatan Pasal 113, 115, 117, 118, 119 yang dilakukan dengan akal curang;

  20. Pasal 121 mengenai orang yang ditugasi untuk berunding dengan Negara asing, dengan sengaja merugikan Negara;

  21. Pasal 122 mengenai dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan Negara;

  22. Pasal 123 mengenai Warga Negara Indonesia yang masuk menjadi tentara asing yang sedang menghadapi perang atau perang dengan Indonesia;

  23. Pasal 124 mengenai dalam masa perang sengaja memberi bantuan pada musuh dan lain sebagainya;

  24. Pasal 125 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124;

  25. Pasal 126 mengenai dalam masa perang tidak dengan maksud untuk membantu musuh, memberi pondokan kepada mata-mata musuh, meyembunyikan dan lain sebagainya;

  26. Pasal 127 mengenai dalam masa perang melakukan perbuatan tipu muslihat atau akal curang dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut dan Angkatan Darat;

  27. Pasal 129 mengenai diterapkannya pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan dalam Pasal 124-127, kepada si pembuat yang melakukan salah satu perbuatan terhadap atau bersangkutan dengan Negara sekutu dalam perang bersama.

Dari ruang lingkup dalam pasal-pasal pada KUHP tersebut diatas, perlindungan terhadap Negara dimanifestasikan dalam bentuk perlindungan terhadap “kepentingan atau benda hukum” (Rechtsgoed) yang berupa:

  1. Presiden/Wakil Presiden;
  2. Keutuhan Wilayah Negara;
  3. Pemerintahan;
  4. Rahasia Negara/Militer;
  5. Kenetralan Negara; dan
  6. Keamanan Nasional.

Kemudian dari sudut kebijakan, ruang lingkup perlindungan terhadap Negara/keamanan nasional itu bisa saja berubah (diperluas/dipersempit). Hal ini bergantung pada konsep tentang apa yang dimaksud dengan “perlindungan terhadap keamanan Negara/keamanan nasional” yang tentunya tidak terlepas dari pengalaman historis dari Negara/Masyarakat/Bangsa yang bersangkutan.