Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM)?

Giro Wajib Minimum (GWM

Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) ?

1. Definisi Giro Wajib Minimum (GWM)


Menurut Pasal 1 PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Kebijakan pemberian jasa giro atau persentasi jasa giro dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

Penentuan besarnya persentase jasa giro tersebut dilakukan dengan Surat Edar Bank Indonesia. Besarnya GWM sangat tergantung kapada persentase (Rasio GWM) yang ditetapkan oleh bank sentral. Semakin besar rasio GWM yang ditetapkan oleh bank sentral, maka semakin kecil daya ekspansi kredit bank umum.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, mengatakan bahwa bank wajib memenuhi GWM dalam bentuk rupiah dan valuta asing. GWM dalam rupiah bank umum harus memenuhi :

  1. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah
  2. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5 % dari DPK dalam rupiah, dan
  3. GWM Loan Deposit Ratio (LDR) sebesar perhitungan antara parameter disensentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif.

2. Giro Wajib Minimum


Berdasarkan LDR (Loan Deposit Ratio) GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang ditetapkan sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam rupiah ditetapkan (dapat sewaktu-waktu diubah oleh BI) sebagai berikut :

  1. Batas bawah LDR target sebesar 78% dan batas atas LDR target sebesar 100%.

  2. Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target memiliki GWM LDR sebesar 0%.

  3. Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR target diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Bawah (sebesar 0,1) dengan selisih LDR bank dari batas bawah LDR target.

  4. Bank yang LDR-nya lebih dari batas atas LDR target dan memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini 14%) akan diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian parameter disinsentif atas dengan selisih LDR bank dari batas atas LDR target.

  5. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR target dan memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM insentif (saat ini sebesar 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0%.

  6. Besaran dan parameter LDR target, KPMM Insentif, parameter disinsentif bawah, dan parameter disinsentif atas akan dievaluasi sewaktu waktu apabila diperlukan.

Ketentuan Giro Wajib Minimum diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas dalam perbankan. Bank dalam menghimpun dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total DPK yang dihimpun bank pada periode tertentu. Jumlah likuiditas wajib minimum tersebut harus ditetapkan dalam rekening giro bank yang bersangkutan pada bank sentral. Ketentuan dari Bank Indonesia, GWM dalam rupiah adalah 8% dari total DPK rupiah yang dihitung rata-rata harian dalam satu minggu dan harus dilaporkan ke BI.

Perhitungan GWM bagi analis luar menggunakan data keuangan bank yang dipublikasikan di media, sedangkan ketentuan dari BI bank wajib mempublikasikan laporan keuangan setiap triwulan (per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember). Perhitungan GWM ini adalah :
image

3. Implementasi Kebijakan

  1. PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, dirubah dengan PBI N.15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013, dan SE BINo.15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013.

  2. Tujuan : meningkatkan ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko khususnya terkait dengan risiko kredit dan likuiditas. Sehingga dapat mendukung stabilitas sistemkeuangan sekaligus stabilitas moneter melalui penguatan peran intermediasi bank.

  3. Pokok ketentuan :

    • Bank wajib memelihara tambahan GWM rupiah (selain GWM primer dan GWM sekunder yang besarnya ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari total DPK rupiah bank) yang nilainya ditentukan berdasarkan angka LDR bank.

    • Apabila angka LDR bank berada dalam kisaran LDR target, yakni 78% - 92% (sebelum 100%), maka besarnya (tambahan) GWMLDR bank adalah 0%.

    • Apabila LDR bank < 78%, maka besarnya (tambahan) GWMLDR bank adalah GWM LDR (78% LDR bank) x 0,1% (parameter disinsentif bawah)

    • Apabila LDR bank > 92%, maka besarnya (tambahan) GWMLDR bank adalah : GWMLDR = (LDR bank 92%) x 0,2% (parameter disinsentif atas)Kecuali : bank dengan CAR > 14%, maka besarnya GWMLDR adalah 0%.

  4. Kebijakan GWMLDR (SE Ekstern No.15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013). Kewajiban GWM sekunder yang saat ini sebesar2,5% akan dinaikkan :
    a. Menjadi 3% dari DPK dalam rupiah sejak 31 Oktober 2013.
    b. Menjadi 3,5% dari DPK dalam rupiah sejak tanggal 31 November 2013.
    c. Menjadi 4% dari DPK dalam rupiah sejak 2 Desember 2013.

  5. Penyesuaian dilakukan terhadap batas atas GWMLDR yang diturunkan dari 100% menjadi 92% sementara batas bawah tetap sebesar 78%.

  6. Bank diharapkan dapat menjaga LDR mereka pada kisaran 78% sampai dengan 92% disinsentif batas atas dikenakan kepada bankbank yang memiliki LDR diatas 92% dengan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau CAR kurang dari 14%, sementara disinsentif batas bawah dikenakan kepada bank-bank dengan LDR kurang dari 78%. Adapun perhitungan disinsentif untuk pelanggaran terhadap batas atas atau batas bawah dilakukan dengan mekanisme perhitungan yang ditetapkan oleh bank Indonesia