Apa yang dimaksud dengan Joint Venture?

Joint Venture

Joint Venture merupakan kemitraan antara dua perusahaan.

Referensi : Louise Kelly & Chris Booth, 2004, Dictionary of Strategy: Strategic Management, SAGE Publications, Inc.

Menurut Sunaryati Hartono, istilah joint venture oleh para ahli yang berbahasa Inggris dipergunakan sebagai istilah verzamelnaam untuk berbagai bentuk kerjasama antara penanaman modal nasional dengan penanaman modal asing.

Menurut Peter Muchlinski istilah joint venture tidak mempunyai makna yang seragam, hanya saja istilah tersebut biasanya merujuk kepada adanya perjanjian atau kesepakatan antara dua perusahaan yang independen. Dalam persepktif yang khusus dalam tataran praktek*, joint venture* melibatkan dua atau lebih perusahaan induk untuk memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan komersial, keuangan dan teknis oprasional secara bersama-sama. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian joint venture ( joint venture agreement ) yang mengatur mengenai pengendalian ( control ), proporsi modal antara perusahaan.

Friedman membedakan dua macam joint venture,

  • Pertama hanya sebatas know how tanpa adanya penggabungan modal, sehingga kerjasama tersebut hanya dalam know how saja, yang sesungguhnya joint venture.

  • Kedua, equity joint venture, penggabungan know how pada kerjasama berdasarkan penggabungan modal.

Menurut Aminuddin Ilmar, pengertian yang diberikan oleh Friedman tersebut dalam prakteknya tidak sesuai, dimana dalam penggunaannya istilah joint venture diartikan sebagai suatu kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan suatu perusahaan baru yang didirikan secara bersama-sama oleh dua atau lebih pihak dengan menggabungkan potensi usaha termasuk know how dan modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian yang telah disepakati.

Di dalam istilah yang sering digunakan secara akademik, istilah joint venture sering dinyatakan dengan istilah lain seperti foreign collaboration, Internasional Enterprise dan sebagainya.

Aminuddin Ilmar menyimpulkan beberapa ciri dari suatu usaha kejasama (joint venture) dalam rangka penanaman modal asing, adalah sebagai berikut:

  • Pertama, suatu perusahaan baru atau badan hukum baru yang didirikan baik oleh perorangan maupun badan hukum swasta asing dengan pihak modal nasional.

  • Kedua, modal perusahaan joint venture dapat terdiri dari know how dan modal saham yang disediakan oleh para pihak, dengan kekuasaan baik manajemen maupun pengambilan keputusan sesuai dengan banyaknya saham yang ditanam.

  • Ketiga, para pihak yang mendirikan perusahaan tersebut tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing.

  • Keempat, khusus untuk Indonesia seperti yang dikenal sekarang ini merupakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional.

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, dalam melihat joint venture, menjadi niscaya untuk membedakan antara joint venture agreement dengan peusahaan patungan (joint venture company).

Joint venture agreement atau yang biasa disebut sebagai perjanjian kerjasama patungan, adalah kontrak yang mengawali kerjasama joint venture. Kontrak ini menjadi dasar bagi pembentukan atau pendirian joint venture company, yang merupakan perusahaan patungan dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan.

Joint venture yang dimaksud oleh Undang- undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah equity joint venture . Hal ini dengan dasar bahwa ketika investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia wajib membentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia.

Karakteristik Joint Venture


Karakteristik yang biasanya terdapat dalam Equity joint venture antara lain :

  • Pertama, masing-masing pihak menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan yang didirikan untuk suatu aktivitas ekonomi tertentu, sesuai dengan proporsi yang disepakati. Biasanya investor asing menjadi pemegang saham mayoritas. Kedudukan sebagai pemegang saham mayoritas dan minoritas, selain menentukan besarnya deviden yang diterima, juga mempengaruhi formasi yang ditempati dalam dewan komisaris dan direksi. Pemegang saham mayoritas tentu menduduki tempat posisi yang lebih banyak dan signifikan daripada pemegang saham minoritas.

  • Kedua, bahwa pemegang saham mayoritas yang biasanya berbentuk perusahaan asing, biasanya dapat menjadi perusahaan induk ( parent company, holding company, controlling company ) dari perusahaan joint venture yang didirikan tersebut. Yang terakhir ini disebut anak perusahaan ( subsidiary ).

    Sehubungan dengan kemungkinan kedudukan perusahaan asing menjadi perusahaan induk karena sebagai pemegang saham mayoritas, dalam literatur hukum, holding company dapat bermakna “ a company that usually confines its activities to owning stock in, and supervising management of other companies. A holding company usually own a controlling interest in the companies whose stocks it hold. Dapat juga diartikan, A term “holding company” is used most frequently to refer to a corporation created specifically to acquire and hold shares in other corporations for investment purposes, with or wthout control. However the term sometimes is used interchangeably with parent company when the corporation has sufficient equity interest in, or power or control over, another corporations to elect its directors and influnence its management. Dalam terjemahan secara bebas, yakni bahwa istilah Holding Company sering untuk sebuah perusahaan yang didirikan secara khusus untuk memperoleh atau mendapatkan saham-saham pada perusahaan-perusahaan lain dalam rangka investasi, baik dengan mempunyai kendali terhadap perusahaan-perusahaan lain tersebut maupun tidak.

    Istilah Holding Company sering digunakan secara bergantian dengan Parent Company ketika perusahaan tersebut mempunyai kepentingan ekuitas, kekuasaan atau kendali untuk memilih atau menentukan direksi, sehingga dapat mempengaruhi manajemen perusahaan-perusahaan lain tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perusahaan induk ( parent company, holding company, controlling company ) adalah suatu perusahaan yang memiliki saham dalam satu atau beberapa perusahaan lain yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan atau mengatur satu atau beberapa perusahaan lain tersebut.

  • Ketiga, adanya alih teknologi, dengan adanya alih tehnologi tersebut, kedua belah pihak harus menjaga rahasia dagang atau trade secret dalam rangka alih teknologi.

Di negara-negara berkembang pengusaha lokal biasanya menjadi pemegang saham minoritas dalam perusahaan joint venture. Akibatnya sebagian besar posisi dalam dewan komisaris dan direksi diduduki oleh pemegang saham mayoritas yaitu investor asing. Misalnya di Indonesia, dalam hal komisaris terdiri dari tiga orang, pada umumnya presiden komisaris ditempati oleh investor asing, dan satu dari dua komisaris juga untuk investor asing. Sedangkan pihak lokal biasanya hanya mendapat satu kursi komisaris. Selanjutnya, dalam mekanisme pangambilan keputusan rapat dalam dewan komisaris dimulai dengan musyawarah, tetapi jika tidak terdapat kata sepakat, maka diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak. Putusan dilahirkan dengan mayoritas sederhana (simple majority), artinya dua dari tiga komisaris harus menyetujui keputusan yang diambil. Dengan kata lain partner lokal akan selalu mengikuti keinginan investor asing.

Ada dua elemen penting kedudukan perusahaan asing karena memegang saham mayoritas, yakni hak untuk mengendalikan perusahaan dan hak untuk menentukan besarnya dividen yang diterima. Hak untuk mengendalikan perusahaan biasanya dalam bentuk mempengaruhi formasi dewan komisaris dan direksi. Lebih khusus, dalam investor owned firms , hak untuk berpartisipasi dalam pengendalian perusahaan secara umum dapat mencakup hak voting dalam pemilihan direksi, hak voting untuk menyetujui transaksi yang penting, dan hak untuk menerima penghasilan residual perusahaan, atau keuntungan, sesuai dengan proporsi jumlah modal yang dimasukan investor ke perusahaan. Berkaitan dengan hal di atas, dalam buku Indonesianisasi Saham, dijelaskan secara historis pada saat adanya kebijakan indonesianisasi saham sekitar tahun 1974 yang berkaitan dengan bertambahnya secara perlahan-lahan partisipasi nasional dalam pemilikan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing, pembatasan dan larangan atas aktivitas perusahaan asing di sektor tertentu sebagai hasil dari perasaan nasionalisme di bidang perekonomian, yang dipandang sebagai “creeping” nasionalisasi: erosi pemilikan dan kontrol terhadap manajemen dari perusahaan penanaman modal asing. Pandangan ini dapat dianggap wajar, karena menjalankan kontrol atas perusahaan joint venture merupakan bagian yang penting bagi investor asing. Masalah tidak akan timbul, jika pihak asing memiliki mayoritas saham-saham dalam perusahaan tersebut. Namun ketika pihak asing menjadi pemegang saham minoritas, ia akan menempuh berbagai cara untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, antara lain melalui pengaturan quorum RUPS, voting agreement , manajemen kontrak, maupun dengan pengalihan saham kepada berbagai pihak nasional yang berada di bawah kontrol pihak asing.

Selanjutnya dalam komposisi anggota direksi, investor asing sebagai pemegang saham mayoritas menduduki posisi-posisi kunci dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan partner lokal sebagai pemegang saham minoritas. Misalnya, dalam direksi yang terdiri dari lima posisi, posisi presiden direktur pada umumnya ditempati oleh investor asing, begitu juga direktur keuangan, direktur produksi dan direktur pemasaran. Sedangkan partner lokal hanya menempatkan direktur umum dan personalia.

Berkaitan dengan kehendak pemegang saham mayoritas, biasanya investor asing atau pihak asing, dalam menetapkan cara pengelolaan perusahaan dan struktur manajemen perusahaan joint venture yang berkaitan dengan direksi, dirumuskan beberapa ketentuan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar antara lain berkaitan dengan: pengaturan hak suara, struktur dan manajemen, independent director pada perusahaan publik (go public), tugas-tugas direktur, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian direktur, penentuan quorum atau voting dalam pengambilan keputusan, tempat rapat direksi, tim manajemen, kemungkinan adanya management agreement yang terpisah, kekuasaan manajemen, persetujuan tindakan yang dilakukan direksi, anggaran dan rencana perusahaan, manajemen pelaporan dan informasi, adanya dead lock dalam memperoleh keputusan manajemen, serta fiduary duty direktur.

Pada dasarnya dalam pengelolaan perusahaan joint venture yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas, benang merah hubungan investor nasional dengan investor asing baik sebagai pemegang saham minoritas maupun sebagai pemegang saham mayoritas, terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tunduk pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena pada dasarnya pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun, mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.

Struktur Perjanian Joint Venture


Sebagaimana telah diungkapkan dalam bab terdahulu, bahwa Joint venture agreement adalah kontrak yang mengawali kerjasama joint venture. Kontrak ini menjadi dasar bagi pembentukan atau pendirian joint venture company, yang merupakan perusahaan patungan dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan, yang diatur sesuai dengan hukum perjanjian.

Huala Adolf mengedepankan beberapa klausul yang harus ada dalam perjanjian joint venture , antara lain: klausul mengenai objek usaha patungan, jangka waktu usaha patungan, pembiayaan usaha patungan, kontrol atau pengendalian perusahaan, pembagian keuntungan, alokasi resiko, pengurusan kegiatan perusahaan sehari-hari, penggantian dan penghentian para pihak dalam perusahaan usaha patungan, klausul pilihan hukum, dan klausul penyelesaian sengketa.

Mengingat bahwa perjanjian joint venture dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia bersifat internasional, maka hukum yang berlaku tunduk pada hukum para pihak dan hukum nasional setempat. Hukum para pihak adalah kebebasan yang dituangkan kedalam kesapakatan para pihak ( party autonomy ). Kesepakatan tersebut mencakup isi atau objek kerjasama. Adapun peran hukum nasional lebih banyak berkaitan dengan persyaratan hukum mengenai pendirian perusahaan joint ventrure, yang di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena bentuk kerjasama ini melibatkan modal asing, hukum nasional yang juga terkait adalah hukum penanaman modal dari negara bersangkutan, yang di Indonesia diatur dengan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Jika para pihak memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku, unsur-unsur utama dalam perjanjian itu sendiri, yang merupakan syarat sahnya perjanjian, dalam perspektif hukum perjanjian BW meliputi: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian dan adanya kesepakatan para pihak, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan suatu hal tertentu dan adanya kausa yang halal.

Mengenai unsur subjektif, berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, maka yang dikedepankan adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Adapun adanya kesepakatan atau kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dipandang memberikan persetujuan atau kesepakatan jika ia memang menghendaki apa yang disepakati, atau bertemunya penawaran ( offerte ) dan penerimaan ( acceptatie ). Mengenai unsur objektif, berkaitan dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai objek prestasi perjanjian, atau prestasi tertsebut harus tertentu, atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Selanjutnya berkaitan dengan adanya kausa yang halal , suatu kausa dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kausa yang halal dalam common law system dikenal dengan istilah legality yang dikaitkan dengan public policy . Suatu kontrak atau perjanjian menjadi tidak sah jika bertentangan dengan public policy , yang sekurang-kurang apabila perjanjian tersebut berdampak negatif bagi masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat ( public’s safety and welfare ).

Pada umumnya lingkup suatu kontrak joint venture dari sudut struktur perjanjiannya dapat dibagi dalam tiga bagian.

Bagian pertama, sekurang- kurangnya meliputi:

  1. Adanya judul yang menunjukan nama dari perjanjian tersebut, misalnya: Joint Venture Agreement. Biasanya disebutkan pula nama para pihaknya, misalnya: Joint Venture Agreement between John Corp. and. PT Indoraya.

  2. Tanggal penandantanganan, yang diletakkan pada permulaan sekali di bawah judul. Tanggal ini berguna untuk menunjukan kapan perjanjian itu mulai berlaku. Dengan kata lain tanggal ini menentukan kapan perjanjian berlaku dan tanggal berakhirnya, terutama untuk perjanjian yang mempunyai jangka waktu.

  3. Para pihak. Para pihak ini bukan sekedar nama, tetapi yang lebih penting apakah para pihak yang namanya tercantum tersebut mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian dimaksud. Dalam hal para pihak yang tercantum namanya mewakili kepentingan perusahaan, maka ketentuan yang menunjuk kapasitas pihak tersebut mengacu kepada undang-undang perusahaan yang berlaku bagi perusahaan tersebut dan Aggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan.133 Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pihak yang mempunyai wewenang mewakili perusahaan adalah Direksi.

  4. Adanya kata sepakat, seperti dicerminkan dengan kata-kata: “hereby agree” … atau “Now, therefore, (Seller and Distributor) agree as follows:” atau “Now it is hereby agrees as follows:-”.

  5. Mengenai suatu hal, klausula yang berkaitan dengan tujuan perjanjian itu dibuat, ada perjanjian yang bertujuan spesifik, misalnya: untuk membentuk Joint Venture Company yang akan memproduksi sesuatu barang tertentu, atau untuk keuntungan bersama dalam berbagai bidang usaha.

  6. Tidak melanggar hukum (causa yang halal), perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Secara tertulis unsur- unsur tersebut dapat kita lihat misalnya dalam suatu joint venture agreement disebutkan kata-kata: “… whose objectives are not contrary to law …” atau … is permited by and consistent with Indonesian law applicable regulations…". 136

  7. Pengertian istilah-istilah tertentu untuk menghindarkan perbedaan penafsiran, seperti yang dimaksud dengan Assets, adalah “the interests of the Partnership in the Lease, any drilling contract, and any other assets of the Partnership from time to time including (without limitation) any residual value in the Rig, retained earnings if any and sums to the credit of the Partnership in any bank account”.

Bagian Kedua, yaitu rumusan Anggaran Dasar perusahaan joint venture (PT Joint Venture ). Perjanjian joint venture adalah semacam konstitusi dari PT. Joint venture. Anggaran Dasar PT. joint venture tersebut mengatur hal- hal yang lebih teknis. Tidak semua substansi dari perjanjian joint venture ada di dalam Anggaran Dasar PT, misalnya mengenai keadaan darurat. Perumusan Anggaran Dasar ini sekurang-kurangnya berkaitan dengan pengaturan tentang:

  1. Modal dan proporsi masing-masing pemegang saham ( initial capital and capital contribution ), Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal terdiri dari modal dasar (authorized capital), modal yang ditempatkan (issued capital) dan modal yang disetor (paid up capital) 138. Modal dasar PT sekurang kurangnya 50 juta, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bidang usaha tertentu. Baik dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 maupun Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, modal dapat berarti dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

  2. Kepemilikan saham dan kemungkinan pengalihan saham pada pihak lain ( equity ownership and transfer of shares ). Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dapat mengatur pemindahan hak atas saham dengan ketentuan adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, dan atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  3. Penambahan modal dan pengeluaran saham baru ( others increases of authorized capital ). Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007, dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

  4. Mengenai kepengurusan perusahaan ( management ): yang berkaitan dengan direksi dan dewan komisaris. Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan baik secara khusus maupun umum, serta memberi nasehat kepada direksi.
    Ketentuan jumlah atau komposisi anggota direksi atau dewan komisaris berdasarkan kesepakatan yang dituangkan oleh para pihak dalam Anggaran Dasar perusahaan.

  5. Alih teknologi dan pengetahuan ( technical assisten and know how ), klausula pengaturan tentang hak untuk menggunakan paten tersebut dalam memproduksi barang, mendistribusikannya dan menjualnya. Di samping mendapatkan lisensi paten perusahaan joint venture juga mendapatkan bantuan tehnik dan pengetahuan dari perusahaan induk biasanya dalam bentuk pelatihan. Hal ini merupakan salah satu tujuan penanaman modal asing oleh negara maju di negara berkembang adalah pengalihan tehnologi dan pengetahuan.

  6. Lisensi paten dan merek dagang, klausula yang mengatur pemanfaatan penemuan yang diperoleh oleh perusahaan joint venture nya di Indonesia atau oleh pekerja-pekerjanya atau rekan-rekannya selama berlakunya perjanjian. Biasanya dalam perjanjian joint venture , memperbolehkan perusahaan induknya untuk memakai paten tersebut di luar Indonesia tanpa pembayaran royalty apapun juga kepada perusahaan joint venture nya.

  7. Kerahasiaan ( confidentiality ), klausula yang mengatur kerahasiaan informasi dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan alih teknologi dan pengetahuan kepada perusahaan joint venture.

  8. Tidak bersaing ( non competition ), klausula ini mengatur bahwa para pihak tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain untuk membuka perusahaan joint venture yang lain yang memproduksi barang-barang yang sama atau yang bersaing di Indonesia dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar dapat memusatkan perhatiannya pada perusahaan joint venture yang mereka dirikan.

  9. Penggantian para pihak ( assignability ), klausula yang mengatur kemungkinan terjadi pergantian para pihak dalam perjanjian, namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga, terdiri dari klausula-klausula yang mengatur ketentuan- ketentuan agar perjanjian dapat dilaksnakan dengan baik, antara lain tentang:

  1. Wanprestasi (fraud), klausula ini mencantumkan pengaturan tentang
    pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh para pihak karena yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan di dalam kontrak.

  2. Peringatan ( notice ), klausula ini berisi peringatan bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Peringatan tersebut biasanya sampai 3 kali dengan memperhatikan jangka waktu tertentu. Bila sampai peringatan ketiga, pihak yang terkena peringatan tersebut tidak memenuhi kewajibannya, maka biasanya pihak yang dirugikan dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

  3. Ganti kerugian ( compensation ), klausula ini berisikan ketentuan mengenai ganti kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannva karena kesalahannya sendiri. Walaupun perjanjian telah diputuskan, pihak yang dirugikan tetap bisa menuntut kerugian yang dialaminya. Ganti rugi dapat juga berupa denda dalam jumlah tertentu atau dalam persentase tertentu, karena pihak lain tidak dapat memenuhi perjanjian pada waktu yang disepakati semula.

  4. Keadaan darurat ( force majeur ), klausula yang memberikan jaminan bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena mengalami keadaan darurat tidak dapat dituntut ganti rugi. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada waktu perjarijian tersebut ditanda tangani atau suatu akibat yang tidak tertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya akan terjadi.

  5. Hukum yang berlaku ( applicable law ), atau pilihan hukum ( choice of law)

  6. Penyelesaian sengketa ( settlement dispute ).

  7. Bahasa ( language ), klausula ini menjadi penting dalam perjanjian transaksi internasional karena para pihak memiliki bahasa yang berbeda. Pada umumnya perjanjian transaksi internasional menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa lain sebagai terjemahan. Tidak jarang, dikatakan bahwa walaupun ada terjemahan, apabila terjadi sengketa maka yang digunakan adalah pejanjian yang memakai teks bahasa Inggris.

  8. Jangka waktu perjanjian ( duration ), klausula ini menyebutkan untuk berapa lama perjanjian tersebut diadakan, hal mana tergantung kepada macamnya perjanjian. Jangka waktu tersebut dihitung biasanya sejak tanggal perjanjian tersebut ditandatangani.

  9. Pengakhiran perjanjian ( termination ), klausula ini menyebutkan bagaimana, perjanjian yang bersangkutan diakhiri atau dapat diperpanjang. Suatu perjanjian dapat berakhir karena diputuskan oleh salah satu pihak karena pihak lain-tidak dapat melaksanakannya, atau karena masa berlakunya perjanjian tersebut sudah berakhir. Biasanya perpanjangan suatu perjanjian dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum perjanjian itu berakhir, tentu dengan persetujuan tertulis pihak lainnya. Jika persetujuan itu tidak diperoleh maka perjanjian tersebut berakhir dengan sendirinya.

  10. Amandemen atau perubahan perjanjian (amendments), klausula ini dirumuskan sebagai antisipasi perubahan yang dikehendaki oleh para pihak, dalam melaksanakan perjanjian, misalnya karena inflasi, tidak tersedianya barang, naiknya harga-harga.

  11. Keseluruhan perjanjian (the entire agreement), klausul ini berguna untuk menghapuskan keragu-raguan, manakala para pihak menandatangani lebih dari satu perjanjian yang berbeda substansinya. Misalnya, suatu perjanjian didahului oleh Memorandum of Understanding (MOU) atau suatu perjanjian diubah oleh perjanjian berikutnya. Untuk menghapuskan keragu-raguan tersebut, maka bunyi Pasal ini adalah: “ Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka perjanjian-perjanjian sebelumnya tidak berlaku ”.

Struktur perjanjian joint venture sebagaimana di atas pada dasarnya menetapkan tujuan dan kebijaksanaan dari perusahaan joint venture . Perjanjian joint venture tersebut nantinya dapat digunakan untuk menafsirkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan joint venture dengan para partner. Di Indonesia bagaimanapun isinya, dipandang perlu untuk mengkoordinasikan perjanjian joint venture dengan Anggaran Dasar perusahaan joint venture yang berbentuk Perseroan Terbatas, sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Referensi :

  • Peter Muchlinski, Multinational Enterprises and the Law , (Oxford: Blackwell, 1997),
  • Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary , (St. Paul: West Publishing, 1991)
  • Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
  • Shaul Ezer, International Exporting Agreement, (Matthew Bender, 1989)
  • M. Sornarajah, The Law of Interantional Joint Venture, (Singapore: Longman, 1992)

Menurut Sunaryati Hartono bahwa sebenarnya istilah joint venture oleh para ahli yang berbahasa Inggris dipergunakan sebagai istilah verzamelnaam untuk berbagai bentuk kerjasama antara penanaman modal nasional dengan penanaman modal asing. Dengan pandangan ini, menurutnya apa yang dikemukakan oleh Ismail Sunny dengan istilah joint enterprise juga merupakan salah satu bentuk joint venture .

Menurut Peter Muchlinski istilah joint venture tidak mempunyai makna yang seragam, hanya saja istilah tersebut biasanya merujuk kepada adanya perjanjian atau kesepakatan antara dua perusahaan yang independen. Dalam persepktif yang khusus dalam tataran praktek , joint venture melibatkan dua atau lebih perusahaan induk untuk memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan komersial, keuangan dan teknis oprasional secara bersama-sama. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian joint venture ( joint venture agreement ) yang mengatur mengenai pengendalian ( control ), proporsi modal antara perusahaan.

Friedman membedakan dua macam joint venture , pertama hanya sebatas know how tanpa adanya penggabungan modal, sehingga kerjasama tersebut hanya dalam know how saja, yang sesungguhnya joint venture . Kedua, equity joint venture , penggabungan know how pada kerjasama berdasarkan penggabungan modal.

Menurut Aminuddin Ilmar, pengertian yang diberikan oleh Friedman tersebut dalam prakteknya tidak sesuai, dimana dalam penggunaannya istilah joint venture diartikan sebagai suatu kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan suatu perusahaan baru yang didirikan secara bersama-sama oleh dua atau lebih pihak dengan menggabungkan potensi usaha termasuk know how dan modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian yang telah disepakati. Di dalam istilah yang sering digunakan secara akademik istilah joint venture sering dinyatakan dengan istilah lain seperti foreign collaboration , Internasional Enterprise dan sebagainya.

Aminuddin Ilmar menyimpulkan beberapa ciri dari suatu usaha kejasama ( joint venture ) dalam rangka penanaman modal asing, sebagai berikut: pertama, suatu perusahaan baru atau badan hukum baru yang didirikan baik oleh perorangan maupun badan hukum swasta asing dengan pihak modal nasional. Kedua, modal perusahaan joint venture dapat terdiri dari know how dan modal saham yang disediakan oleh para pihak, dengan kekuasaan baik manajemen maupun pengambilan keputusan sesuai dengan banyaknya saham yang ditanam. Ketiga, para pihak yang mendirikan perusahaan tersebut tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing. Keempat, khusus untuk Indonesia seperti yang dikenal sekarang ini merupakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional.

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, dalam melihat joint venture , menjadi niscaya untuk membedakan antara joint venture agreement dengan peusahaan patungan ( joint venture company ). Joint venture agreement atau yang biasa disebut sebagai perjanjian kerjasama patungan, adalah kontrak yang mengawali kerjasama joint venture . Kontrak ini menjadi dasar bagi pembentukan atau pendirian joint venture company , yang merupakan perusahaan patungan dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan. Adapun joint venture yang dimaksud oleh Undang- undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah equity joint venture .