© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud dengan gugatan?

gugatan

Gugat (KBBI) adalah mendakwa; mengadukan (perkara): menuntut (janji dan sebagainya); membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah; mencela dengan keras; menyanggah:

Gugatan adalah tuntutan; celaan; kritikan; sanggahan;

Apa yang dimaksud dengan gugatan dilihat dari sisi hukum ?

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak Penggugat dan Tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya karena pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak Penggugat.

Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Isi Gugatan dan Posita atau Fundamentum Petendi

Suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Rechtsglement Buitengewesten), antara lain sebagai berikut:

a. Syarat Formal

  1. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan
    Pembuatan surat permohonan gugatan harus mencantumkan tempat di mana surat permohonan gugatan dibuat. yang dimaksud tempat di sini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan.

  2. Materai
    Surat permohonan gugatan dibubuhi materai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan di atas materai diberi tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian materai yang ditempel di atas nama Penggugat atau kuasa hukumnya.

  3. Tanda Tangan
    Surat permohonan gugatan harus ditandatangani oleh pihak Penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR.

b. Syarat Substansial

Identitas Para Pihak Yang Berperkara
Suatu gugatan harus disebutkan dengan jelas identitas para pihak yang bersengketa atau subjek hukumnya yang menyangkut tentang nama lengkap, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersengketa secara detail yang berguna untuk menentukan kewenangan relatif, yaitu yaitu pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 142 ayat (1), (2), dan (3) RBg.

Apabila dalam hal Penggugat atau gugatannya terdiri dari perseorangan, badan hukum, badan usaha dan negara, maka harus jelas disebutkan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasarnya.

Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR:

  1. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

  2. Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika Tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai pertuang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat (2) dari Pasal 6 dari Reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (RO).35

Pasal 142 ayat (1), (2), dan (3) RBg:

  1. Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

  2. Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat menurut pilihan Penggugat. Dalam hal Para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan- ketentuan termuat dalam ayat (2) Pasal 6 Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang di antara para debitur pokok.36

  3. Apabila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal dan juga tempat kediamannya yang sebenarnya tidak dikenal atau Tergugat tidak dikenal maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Para Penggugat.

Sedangkan Posita atau Fundamentum Petendi adalah dalil-dalil yang digunakan dalam surat permohonan gugatan yang merupakan alasan-alasan dari adanya suatu tuntutan dari pihak Penggugat. Surat permohonan gugatan posita-nya harus secara jelas menyebutkan tentang objek perkara, fakta hukum, kualifikasi perbuatan Tergugat, uraian kerugian, bunga dan denda, serta petitum (tuntutan pokok).

Surat permohonan gugatan juga harus mempunyai alasan-alasan yang kuat. Apabila dalam gugatan yang diajukan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

Referensi :

  • Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.