Biasanya ketika berbicara atau membahas ekonomi maka ingatan akan langsung tertuju pada kata yang tidak lepas dari unsur produksi, komsumsi, distribusi, investasi, ekspor dan impor dan sebagainya yang tentu berbeda ketika membahas politik, istilah kata yang akan ditemukan seperti negara, ideologi, kelompok, pemerintah dan sebagainya. Kemudian seiring dengan perkembangan dunia, kajian mengenai ekonomi politik pun semakin luas.
Dengan sengaja atau tidak kedua kata yang secara empiris maupun istilah berbeda tersebut, dipadu-padankan menjadi satu kalimat “ekonomi politik”. Sehingga dari kata tersebut muncul kajian baru yang berkaitan dengan kegiatan maupun keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masayarakat atau rakyannya sesuai dengan tujuan dan ideologi negara yang bersangkutan.
Sebenarnya setiap motif dari ekonomi politik, yaitu di dalam kegiatan ekonomi selalu ada yang namannya motif politik yang tidak bisa kita pungkiri. Begitupun dengan kegiatan politik tak jarang terselip secara jelas motif ekonomi.
Contoh : Ekspor Cina ke Amerika dikaitkan dengan kepentingan politik, seperti bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka serta merta AS mengancam akan meninjau kembali kebijakan perdagangannya dengan Cina, Indonesia ketika dianggap tidak mengendalikan keamanan di Timor Timur pasca jajak pendapat, IMF langsung menghentikan perundingan pemberian bantuan.
Sistem politik saat ini yang sangat berpengaruh dalam menentukan pola konsep ekonomi yang harus dilaksanakan seperti kasus RRC atau Republik Rakyat China yang secara politik jauh dari kata demokratis secara ekonomi berkebalikan dengan sistem politiknya, teramat kapitalis dan sangat mendukung pasar bebas, atau Singapura yang menganut Liberalisme dalam perekonomian namun secarra politik justru jauh berbeda dari sistem perekonomiannya.
Disini penekanan secara teoritis juga lahir ketika ekonomi memberikan kontribusi besar bagi adanya sistem pasar pada politik dan politik adalah sebuah sumber daya yang bisa didistribusikan dan dialokasikan dalam sebuah instrument-instrumen pemerintahan guna mewujudkan cita-cita tertinggi negara yang bersangkutan.