Apa yang dimaksud dengan budaya politik?

Budaya politik

Budaya politik merupakan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang mempunyai kesan. Apa yang dimaksud dengan budaya politik secara lebih detail ?

Budaya politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil kepetusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Secara sederhana, Pengertian Budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipratikan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik

Pengertian Budaya Politik Menurut Definisi Para Ahli

Banyak sarjana ilmu politik yang mengkaji mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik. Namun dari konsep tersebut memiliki derajat perbedaan yang tidak begitu besar, sehingga dapat tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambut yang sama. Hal ini tersebut terjadi pada pengertian budaya politik yang dimana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut…

Menurut Austin Ranney, pengertian budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola oreintasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

Gabriel A. Almond dan G.Bingham Powell, Jr. : Menurutnya, pengertian budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Menurut Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekskpresif dan nilai-nilai yang menegaskansuatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

Menurut Moctar Massoed, pengertian budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

Menurut Mirriam Budiardji, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

sumber: http://www.artikelsiana.com/2015/08/budaya-politik-pengertiani-ciri-macam-para-ahli.html#

Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnyalah istilah budaya politik tertentu inheren (melekat) pada setiap masyarakat, yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional maupun modern . Rusadi Kantaprawira (1983)

Budaya politik

Pengertian political culture (budaya politik) menurut Almond dan Verba, 1990, adalah bagaimana seseorang memiliki orientasi, sikap, dan nilai-nilai politik yang tercermin dalam sikap dan perilaku politiknya. Pengertian budaya politik menunjuk kepada suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu

Lebih lanjut menurut Almond dan Verba , warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga- lembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan alat kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik, serta bagaimana seharusnya ia berperan dalam sistem politik. Dari sinilah akan dapat dilihat pola orientasi dari tiap warga negara terhadap sistem politik sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi tipe kebudayaan politik.

Orientasi warga negara tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan evaluatif yang ditujukan kepada sistem politik secara umum, aspek-aspek input dan output, serta kepada sejumlah pribadi sebagai aktor politik.

  • Orientasi kognitif warga negara menunjuk kepada pengetahuan dan kepercayaan atas politik, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan output-nya. Orientasi ini lebih menunjuk kepada sejauh mana pemahaman seseorang terhadap sistem politik maupun perilaku para aktor politik, kebijakan yang diambil oleh tokoh politik, serta implikasinya terhadap kepentingan dirinya.

  • Orientasi afektif menunjuk kepada perasaan terhadap sistem politik; peranan, para aktor, dan penampilan. Dilihat dari aspek ini, maka seseorang dimungkinkan untuk memiliki perasaan subyektif tertentu terhadap berbagai aspek dari sistem politik, sehingga ia dapat menerima ataupun menolak sistem politik itu pada bagian tertentu maupun sistem politik secara keseluruhan.

  • Orientasi evaluatif menunjuk kepada keputusan dan pendapat warga negara tentang obyek-obyek politik berdasarkan apa yang ia ketahui dan ia rasakan terhadap sistem politik maupun perilaku aktor-aktor politiknya. Keputusan dan pendapat seseorang mengenai sistem politik ini ditentukan oleh kemampuannya dalam menilai moralitas politik, pengetahuan, dan cara- cara mereka dalam membuat penilaian politik, serta dalam menyampaikan pendapat.

Budaya politik

Pendapat lain dikemukakan oleh Albert Widjaja dalam Tesisnya yang berjudul, “Kultur Politik elit Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia”, bahwa: Kultur politik adalah tindak budaya, sistem nilai dan keyakinan yang berhubungan dengan proses kehidupan politik, seperti legitimasi, program partai politik, kebijaksanaan pemerintah, perilaku pejabat dan lain-lain. Albert Widjaja juga memberikan rincian mengenai ciri-ciri kultur politik, yaitu:

  • Biasanya berpijak pada norma pokok.

  • Biasanya tertanam pada perasaan orang (tidak hanya pada inteleknya).

  • Umumnya dibentuk oleh tokoh masyarakat atau penguasa lebih dulu lalu diwariskan pada masyarakat melalui media massa, lingkungan kerja/sosial politik dalam pergaulan dan keluarga.

Kultur politik atau budaya politik tidak hanya dijumpai pada kelompok masyarakat yang berskala besar, tetapi juga terdapat dalam setiap kelompok masyarakat berskala kecil. Juga tidak hanya terdapat pada masyarakat modern, tetapi juga pada masyarakat tradisional. Namun akan lebih tampak pada masyarakat modern, sebab pada masyarakat modern ini orang akan sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh dan proses politik. Sebagaimana pendapat Arbi Sanit (1983), bahwa:

“Di masa modern ini hampir dapat dipastikan bahwa tak seorang pun dapat melepaskan diri dari pengaruh politik. Seseorang dapat saja mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Setidaknya salah satu dari bentuk proses politik seperti, konflik, manipulasi sumber kekuasaan, paksaan dan tawar-menawar politik, mempengaruhi seseorang dalam waktu tertentu”.

Budaya politik

Setiap orang anggota suatu sistem politik tidak bisa tidak dia akan mendukung salah satu budaya politik yang dikukuhi tadi. Dalam keadaan aktif ataupun diam, dalam lingkup yang luas ataupun sempit. Budaya politik itu selalu didapati dengan tipe-tipe yang telah diinventarisir oleh ahli-ahli politik seperti berikut:

  • Budaya politik Parokhial ( Parochial Political Culture ).

  • Budaya politik Kaula ( Subject Political Culture ).

  • Budaya Politik Partisipan ( Partisipan Political Culture )

Budaya politik Kaula ( Subject Political Culture ) memberikan strata terhadap masyarakat menjadi dua kelompok yakni kelompok terendah dan kelompok tertinggi. Pengertian yang lengkap tentang budaya politik kaula, dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira, (1983), sebagai berikut :

“… Budaya politik Kaula, yaitu di mana anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output-nya. Sedangkan perhatian (yang frekuensinya sangat rendah) atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap output-nya. Posisi sebagai Kaula, pada pokoknya dapat dikatakan sebagai posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya.

Pembahasan yang lebih umum diungkap oleh Gabriel A. Almond dan Sidney. Verba (1984), bahwa di dalam budaya politik kaula terdapat kecenderungan seperti berikut:

“Di sini terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tapi frekuensi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif, mendekati nol. Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah, mereka secara efektif diarahkan terhadap otoritas tersebut; mereka mungkin menunjukkan kebanggaan terhadap sistem itu, atau mungkin tidak menyukainya, dan tapi hubungannya terhadap sistem secara umum, dan terhadap output, administratif. Sistem politik itu secara esensial adalah hubungan yang bersifat pasif, walaupun ada bentuk kompetensi yang terbatas yang tersedia di dalam kebudayaan subjek".

Sesungguhnya tipe-tipe budaya politik pada umumnya dan budaya politik ―kaula khususnya, selalu bersentuhan satu sama lain, sehingga dijumpai tipe-tipe lain yang merupakan campuran antara ketiga budaya politik orisinil yang ada. Tipe-tipe campuran itu adalah:

  1. Parochial - Subject Culture
  2. Subject - Partisipant Culture
  3. Parochial - Partisipant Culture

Kesatuan antara tipe yang satu dengan yang lain, tampak pada kehidupan politik negara-negara berkembang yang menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem politiknya. Dalam kehidupan politik Indonesia yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi Pancasila akan didapati tipe campuran budaya kaula ~ partisipan atau parokhial ~ kaula.

Terutama pada masyarakat pedesaan, tipe campuran yang lebih jelas terlihat adalah parokhial ~ kaula, sebab kondisi dan alam pikiran masyarakat pedesaan lebih memungkinkan untuk terjadinya hal itu. Seperti diilustrasikan oleh Rusadi Kantaprawira (1983), bahwa:

Budaya Indonesia yang bersifat parokhial ~ kaula disatu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, disatu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari hubungan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primordial. Sedang di lain pihak kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern (barat), kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab integrasi, seperti: agama, kesukuan, dan lain-lain.

Ciri-ciri budaya politik Indonesia yang parokhial ~ kaula dan kaula ~ partisipan itu antara lain adalah masih kukuhnya sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Pertumbuhan dan perkembangan budaya politik ini ada keselarasan dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada output dari penguasa.

Sumber : Prof.Dr. Aim Abdulkarim, M.Pd, Dra. Neiny Ratmaningsih, M.Pd, Budaya Politik,Partisipasi Politik dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia

Budaya politik dapat dipandang sebagai landasan sistem politik yang memberi jiwa atau warna pada sistem politik atau yang memberi arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik. Banyak para sarjana politik yang telah berupaya merumuskan makna budaya politik. Berikut definisi budaya politik menurut beberapa ahli :

  1. Gabriel Almond dan Sidney Verba (1966)
    Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.

  2. Kay Lawson (1988)
    Budaya politik adalah terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa.

  3. Larry Diamond (2003)
    Budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran individu masing-masing dalam sistem itu.

  4. Austin Ranney (1996)
    Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama, sebuah orientasi terhadap objek-objek politik.

  5. Alan R. Ball (1963)
    Budaya politik adalah susunan yang terdiri atas sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

  6. Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews (2000)
    Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintah negara dan politiknya. Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

    • Budaya politik tidak menekankan persoalan pada perilaku aktual warga negara yang berupa tindakan, melainkan lebih menekankan persoalan pada perilaku nonaktual yang berupa orientasi, misalnya sikap, nilai, pengetahuan, kepercayaan, dan penilaian warga terhadap suatu objek politik.

    • Budaya politik menggambarkan orientasi politik warga negara dengan jumlah besar bukan perseorangan.

    • Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik dan objek pembicaraan warga negara adalah kehidupan politik pada umumnya

Secara umum budaya adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Namun secara sederhana budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipratikan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik.

Para sarjana ilmu politik yang mengkaji mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik,namun dari konsep tersebut memiliki derajat perbedaan yang tidak begitu besar, sehingga dapat tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambut yang sama. Hal ini tersebut terjadi pada pengertian budaya politik yang dimana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut :

Austin Ranney: budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola oreintasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

Gabriel A. Almond dan G.Bingham Powell, Jr. : budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Sidney Verba: budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekskpresif dan nilai-nilai yang menegaskansuatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

Moctar Massoed: budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

Miriam Budiardjo: budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

C i ri-Ciri Budaya Politik

  1. Terdapat pengaturan kekuasaan

  2. Perilaku dari aparat-aparat negara

  3. Proses pembuatan kebijakan pemerintah

  4. Adanya kegiatan partai-partai politik

  5. Adanya gejolak masyarkat terhadap kekuasaan yang memerintah

  6. Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat

  7. Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi.

Budaya politik dibagi dalam beberapa tipe berdasarkan dari oritentasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau tipe-tipe budaya politik adalah sebagai berikut :

Budaya Politik Parokial


Budaya Politik Parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial umumnya terdapat dalam masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengatakan budaya politik parokial adalah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik…

Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial

  • Apatis

  • Lingkupnya sempit dan kecil

  • Pengetahuan politik rendah

  • Masyarakatnya yang sederhana dan tradisional

  • Adanya ke tidak peduli dan juga menarik diri dari kehidupan politik

  • Anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik yang luas

  • Kesadaran anggota masyarakat mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah

  • Tidak ada peranan politik bersifat khusus

  • Warga negara tidak sering berhadap dalam sistem politik

Budaya Politik Kaula


Budaya politik kaula adalah budaya politik dengan masyarakat yang suda relatif maju baik sosial maupun ekonominya, namun masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau subjek berada pada orang secara pasif patuf pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Budaya politik kaula memiliki tingkat perhatian pada sistem politik sangat rendah.

Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek

  • Masyarakat menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah

  • Sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah

  • Menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi, terlebih lagi ditentang.

  • Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak dapat berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

  • Warga menaruh keadaran, minat, dan perhatian pada sistem politik secara umum dan khusus terhadap objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor polirik masih rendah.

Budaya Politik Partisipan


Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab.

C i ri-Ciri Budaya Politik Partisipan

  • Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya

  • Tidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, maupun posisi dirinya sendiri.

  • Kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sendiri.

  • Menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.

Budaya Politik Indonesia


Budaya politik di Indonesia merupakan perwujudan dari nilai-nilai dianut oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kegiatan-kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebut Indonesia telah menggunakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawassi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan kebobrokan pemerintah.

Budaya politik Indonesia terus mengalami perubahan mengikut perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi di daerah-daerah terpencil tidak terjadi perubahan karena kurangnya pendidikan dan informasi.Saat ini budaya politik Indonesia adalah campuran dari parokial, kaula dan partisipan karena di Indonesia terdapat ciri-ciri parokial dan ciri-ciri budaya politik partisipan.

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai siap orientasi yang khas warga Negara terhadap sistem politik dan beragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus mampu mencapai tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu.

Banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik sehingga terdapat banyak variasi konsep tentang budaya politik. Akan tetapi, jika diamati dan dikaji lebih jauh, tingkat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian budaya politik menurut beberapa ahli ilmu politik.

  1. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik.

  2. Roy Macridis: budaya politik adalah tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.

  3. Samuel Beer: budaya politik merupakan salah satu konsep dari empat sistem penting dalam analisis politik menyangkut nilai-nilai keyakinan, sikap dan emosi tentang cara pemerintahan harus dilaksanakan dan hal-hal yang harus dilakukan pemerintah.

  4. Robet Dahl: kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Dahl adalah: orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalistis. Orientasi terhadap aksi bersama apakah mereka bersifat kerja sama atau tidak (ko-operative atau non kooperative). Orientasi terhadap sistem politik apakah mereka setia atau tidak. Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka dipercaya atau tidak.

  5. Rusadi Sumintapura: budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan poltik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

  6. Sidney Verba: budaya politik adalah sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol eksresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan.

  7. Alan R. Ball: budaya politik adalah susunan yang terdiri atas sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

  8. Austin Ranney: budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.

  9. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr: budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut (dalam arti umum atau menurut para ahli), dapat ditarik beberapa batasan konsep tentang budaya politik.

  1. Konsep budaya politik lebih memberikan penekanan pada perilaku nonaktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan.

  2. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Ini artinya pembicaraan tentang budaya politik tidak pernah lepas dari pembicaraan tentang sistem politik.

  3. Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen budaya politik dalam tataran massif, atau mendeskripsikan masyarakat suatu negara atau wilayah, bukan per individu.

  4. Konsep budaya politik adalah terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan memahami pengertian budaya politik, kita akan memperoleh dua manfaat, yaitu:

  1. sikap warga negara terhadap sistem politik akan memengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya terhadap sistem politik itu;

  2. hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

Pengertian budaya politik tersebut tampaknya membawa konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Orientasi yang bersifat individual ini tidak berarti bahwa dalam memandang sistem politik, kita menganggap masyarakat cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan adanya fenomena dalam masyarakat yang secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

Menurut Ranney, budaya politik memiliki dua komponen utama, yaitu orientasi kognitif ( cognitive orientations ) dan orientasi afektif ( affective orientation ). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi bahwa budaya politik mengandung tiga komponen objek politik, yaitu:

  1. orientasi kognitif: berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya;

  2. orientasi afektif: berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya;

  3. orientasi evaluatif: berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan.

Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung memengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber masyarakat.

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, tetapi setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dan para elitenya. Adapun di Indonesia, menurut Benedict R.O.G.

Anderson, kebudayaan Indone sia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dan kelompok massa. Pembahasan mengenai budaya politik (political culture) seharusnya bersamaan dengan struktur politik (political structure) karena berhubungan dengan fungsi konversi (conversation functions) dan kapabilitas (capabilities) sistem.

Maksud pembahasan tentang budaya politik adalah mengenai atribut atau sistem pokok untuk menguji fenomena politik kontemporer berupa proses politik dan proses perkembangan/perubahan (change), bahkan mutasi (mutation) sistem.

Istilah budaya politik selalu inheren pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, ataupun modern. Kebudayaan politik menjadi penting untuk dipelajari karena ada dua sistem:

  1. sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat memengaruhi bermacam-macam tuntutan, hal yang diminta, cara tuntutan itu diutarakan, respons dan dukungan terhadap golongan elite politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa.

  2. dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil.

Untuk tujuan pembelajaran ini, kita dapat menganggap budaya politik sebagai hal yang berhubungan dengan lingkungan perasaan dan sikap sistem politik itu berlangsung, termasuk di dalamnya sistem tradisi, kenangan sejarah, motif, norma perasaan, dan sistem.

Persepsi dan pemahaman soal budaya politik sering diberi arti sebagai peradaban politik (political civilization) yang digandeng dengan prestasi dalam bidang peradaban dan teknologi. Oleh karena itu, budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat ataupun pemerintah. Oleh karena itu, sistem politik itu merupakan interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan aturan dan wewenang.

Mengenai hubungan budaya politik dan perilaku politik (political behavior), Robert K. Carr merumuskan bahwa perilaku politik adalah telaahan mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik pun sangat luas cakupannya, antara lain respons emosional berupa dukungan atau tuntutan (supply or demand) ataupun sikap apatis terhadap pemerintah dan kebijakan publik dan lain-lain.

Tindakan dan pola perilaku individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum (common orientation patterns) yang tampak secara jelas sebagai cerminan budaya politik. Dengan demikian, cerminan budaya politik merupakan alat pembentuk konsep (conceptual tool) yang sangat berharga, yang dapat menghubungkan atau mempertemukan telaahan tentang individu dalam lingkungan politik dengan sistem politik sebagai kesatuan.

Menurut Yahya Muhaimin (1991), konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Budaya politik antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya berbeda-beda. Karena itu arch perjalanan masyarakat menuju modernitas atau kesempurnaan hidupnya berbeda-beda pula tergantung derajat budaya politik masing-masing. Dalam suatu derajat yang tinggi, budaya politik membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.

Secara konseptual, Almond dan Verba (1990) mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Batasan ini memperlihatkan kepada kita akan adanya unsur individu, yakni warga negara dan sistem politik serta keterkaitannya. Dalam hal ini budaya politik terlihat dari bagaimana sikap individu terhadap sistem politik dan bagaimana pula sikapnya pula terhadap individu di dalam sistem politik. Batasan ini juga menekankan serangkaian orientasi sikap individu terhadap seperangkat objek dan proses sosial yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah sistem dan proses politik. Karena itu menurut Almond dan Verba pembicaraan mengenai budaya atau kebudaya politik persis sama dengan kebudayaan ekonomi dan kebudayaan religius (keagamaan). Perbedaannya terletak pada objeknya, objek kebudayaan politik adalah sistem dan proses politik, objek kebudayaan ekonomi adalah sistem dan proses ekonomi, sedangkan objek kebudayaan religius adalah sistem dan proses religi.

Menyimak penjelasan di atas, tampaknya konsepsi budaya politik lebih sempit dan lebih terfokus pada pengertian budaya secara antropologis, balk domain subjek yang hanya menekankan pada segi pikiran, perasaan dan sikap manusia atau yang oleh Almond dan Verba disebut orientasi, maupun objeknya yang berfokus pada sistem politik dan bagian-bagiannya serta proses politik.
Dikatakan oleh Almond dan Verba di dalam objek yang berfokus pada sistem politik terdapat tiga komponen yang salinng menunjang, yaitu komponen kognitif, afektif dan evaluatif.

  1. Komponen kognitif: pengetahuan dan kepercayaan pada politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang diambil atau simbol-simbol yang dimiliki dalam sistem politiknya, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya.

  2. Komponen afektif: perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu, peranannya, para. aktor dan penampilannya. Dalam kaftan ini telah menjadi kesepakatan para ahli bahwa sikap-sikap yang tumbuh dalam lingkungan keluarga atau lingkungan hidup seseorang mempunyai pengaruh terhadap pembentukan perasaan individu.

  3. Komponen evaluatif: keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal (khan) melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan
    informasi dan perasaan yang memang telah dipunyai seseorang.

Di dalam realitas kehidupan ketiga komponen ini tidak terpisahpisah secara tegas. Adanya perbedaan tingkat pemahaman tentang perkembangan masyarakat pada setiap individu menyebabkan ketiga komponen tersebut saling berkaitan atau seku rang-ku rang nya saling mempengaruhi. Untuk dapat membentuk suatu penilaian tentang seorang pemimpin, seorang warga negara harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Dan pengetahuannya itu sudah dipengaruhi oleh perasaannya sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap sistem politik secara keseluruhan.
Dan objek orientasi politik dapat digolongkan dalam beberapa objek. Pertama adalah sistem politik secara umum. Perhatian utama objek ini adalah sistem sebagai suatu keseluruhan, termasuk berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme dan alieansi, kognisi dan evaluasi terhadap bangsa apakah besar atau kecil, kuat atau lemah, serta evaluasi terhadap pemerintahan apakah demokratis, konstitusional, atau sosialistis.
Kedua adalah pribadi sebagai aktor politik yang meliputi isi dan kualitas, norms-norms kewajiban politik seseorang, serta isi dan kualitas kemampuan diri setiap orang dalam berhadapan dengan sistem politik. Sikap ini berkaitan dengan rasa percaya dan permusuhan yang biasanya memang terdapat antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari rasa percaya dan permusuhan ini Bering diwujudkan dalam bentuk kualitas politik yang kita temui yaitu kerja sama dan konflik. Rasa percaya mendorong seseorang atau kelompok bekerja sama dengan orang atau kelompok orang. Sebaliknya rasa permusuhan mengarahkan seseorang atau suaut kelompok pada konflik politik. Jadi kerja sama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan suatu masyarakat melainkan jugs menjadi ciri budaya politik suatu masyarakat.

Ketiga bagian-bagian dari sistem politik yang dibedakan atas tiga golongan

objek:

  1. Peranan atau struktur khusus, seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrasi dan yudikatif.

  2. Pemegang jabatan seperti pimpinan monarki, legislator dan administrator.

  3. Kebijaksanaan, keputusan atau penguatan keputusan, struktur, pemegang jabatan dan struktur secara timbal batik yang dapat diklasifikasikan dalam proses atau input politik dan proses administratif atau output politik. Yang dimaksud proses atau input politik adalah arus tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah dan proses konversi (mengubah) tuntutan-tuntutan ini menjadi kebijakan otoritatif. Beberapa struktur (lembaga) yang terlibat secara intens dalam proses input adalah partai politik, kelompok kepentingan dan media komunikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan proses administratif atau output adalah proses di mana kebijakan otoritatif itu diterapkan atau diperkuat. Struktur-struktur yang berperan aktif dalam proses ini adalah birokrasi dan lembaga peradilan.
    Dari penjelasan di atas, secara sederhana objek-objek politik dapat digolongkan dalam empat objek, yaitu:

  4. Sistem sebagai objek umum.

  5. Objek-objek input.

  6. objek-objek output dan

  7. Pribadi sebagai objek.

Bila dikombinasikan dengan aspek-aspek orientasi politik yang terdiri atas kognisi, afeksi dan evaluasi maka dimensi politik dapat dibuat dalam bentuk matrik seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.
image

Dengan menggunakan matrik ini kita akan dapat mengetahui dan menilai oreintasi politik seseorang secara sistematis melalui beberapa pertanyaan, misalnya sebagai berikut:

  1. Pengetahuan apa yang dimiliki seseorang atau masyarakat tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, seperti sejarah, ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat konstitusionalnya, dna lain-lain? Bagaimana perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini? Dan bagaimana pula pendapatnya tentang kelebihan atau kekurangan serta penilaiannya terhadap karakteristik yang sistemik ini.

  2. Bagaimana pemahaman seseorang tentang struktur dan peranan kaum elite politik dan pengajuan-pengajuan kebjiaksanaan yang diperkenalkan ke dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang bersifat “upward”? Bagaimana perasaan dan pendapatnya tentang semua struktur, pars pemimpin dan semua usaha kebijaksanaan ini?

  3. Bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan kebijakan yang “dowonward”, struktur-struktur, keputusankeputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana pula perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal itu?

  4. Bagaimana perasaan pribadinya sebagai anggota sistem politik tersebut? Bagaimana pemahamannya tentang hak, kewajiban dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang berpengaruh? Bagaimana penilaiannya terhadap kemampuan norma-norma partisipasi atau kriteria spa yang diketahui dan dipergunakannya dalam membuat penilaian politik, atau dalam menyampaikan pendapatnya?
    Dengan melihat komponen-komponen individu dan sistem politik sebagaimana tertera dalam tabel, maka Almond dan Verbs mendefinisikan budaya politik sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus individu terhadap objek-objek politik diantara masyarakat bangsa.

Budaya politik suatu masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai ynag ada dalam masyarakat itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai. Interaksi yang demikian memngkinkan timbuinya kontak-kontak di antara budaya politik bangsa. Proses ini kita kenal dengan "sosialisasi politik yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat mengalami, menyerap dan menghayati nilai-nilai politik yang ada di sekitarnya. Jadi antara budaya politik dan sosialisasi politik bersifat sating mempengaruhi. Pertumbuhan dan perkembangan budaya politik merupakan output sosialsiasi politik dan dapat pula berfungsi sebagai input proses sosialisasi politik.