© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud dengan bantuan hukum?

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Apa yang dimaksud dengan bantuan hukum ?

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya unuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 245), mengatakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu mempunyai tiga aspek yang paling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah siapa yang dimaksud dengan masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu?

Kita perhatikan uraian yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (1975: 4-5)

“……………Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu sama tuanya dengan profesi hukum itu sendiri. Hal ini dilakukan atas dasar amal dengan tujuan utama untuk memberikan kepada orang-orang tak mampu kesempatan yang sama dalam usaha mereka untuk mencapai apa yang dikehendakinya melalui jalan hukum………………”.

Uraian di atas, mengisyaratkan bahwa keberadaan dan pelaksaan program bantuan hukum, maka hal ini sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dengan sistem sosial yang ada. Yang dalam prakteknya ternyata juga turut mewarnai dalam menentukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu. Apabila demikian halnya, hukum yang dapat diharapkan dapat memberikan pengaturan secara adil.

Menurut Zulaidi (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 246) bantuan hukum berasal dari istilah ‘legal asisstance dan legal aid”.

  • Legal aids biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin).
  • Legal assistance adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorium.

Dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lainnya. Sedangkan Clarence J. Dias mempergunakan istilah “legal service yang diartikan dengan pelayanan hukum. pelayanan hukum menurut Dias adalah:“ langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat”

Dias menggunakan istilah pelayanan hukum karena pelayanan hukum akan mencakupi kegiatan seperti: pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan, Dias mengartikan bantuan hukum sebagai: segala bentuk pemberian pelayanan oelh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Dalam pemikiran Dias tersebut diatas, pelayanan hukum atau bantuan hukum akan mencakupi pelbagai macam kegiatan, yang meliputi:

  • Pemberian bantuan hukum

  • Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tututan agar sesuatu hak yang telah diakuinya oleh hukum akan tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan.

  • Usaha-usaha agar kebijakan – kebijakan hukum (legal policy) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik.

  • Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur dipengadilan dan di aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.

  • Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak dibidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.

  • Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimumkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Lokakarya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1978, mengartikan sebagai merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif.

Selain dari penjelasan lebih jauh tentang bantuan hukum, Yesmil Anwar dan Adang (2009: 250-251) membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:

  1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin sacara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legala. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam arti melihat segala sebagai permasalah hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

  2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, Adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

  3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, Adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

image

Undang-undang yang mengatur tentang Bantuan Hukum diatur pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 4 Oktober 2011, kemudian undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Oktober 2011. Undang-undang ini dicantumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.

Adanya Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi babak baru bagi upaya penegakan hukum yang lebih fair dan adil di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Undang-undang ini telah menjadi impian sejak lama bagi para aktivis pengacara publik dan para pencari keadilan agar setiap proses dan tahapan dalam penegakan hukum dari sejak penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan setiap orang mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan hukum.

Dalam rangka mengimplementasikan UU Bantuan Hukum, terdapat 2 peraturan pendukungnya, yaitu ;

  1. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 42 tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum

  2. Permenkumham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantaun Hukum; dan

PRINSIP-PRINSIP BANTUAN HUKUM

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsipprinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.

1. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya.

Prinsip ini selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan post-conviction judicial relief, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasuskasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (detention review). Dalam proses detention review tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan unemployee serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terdapat bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan. Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

2. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip ’tidak mampu’ juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namum dalam hal ‘tidak mampu membayar’ tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

3. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparsial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan porofesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

4. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin.

Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (ill-treatment). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya abuse of power dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.

5. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifi kasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

Referensi :

Forum Akses Keadilan Semua (Fokus)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.pdf (176.6 KB)

Permenkumham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantaun Hukum.pdf (416.3 KB)

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.pdf (209.7 KB)

Surat Edaran Mahkamah Agung-No_10-2010-Pedoman-Bantuan-Hukum.pdf (846.9 KB)

Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2014.pdf (1.6 MB)

Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 2010 Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Bantuan Hukum.pdf (59.6 KB)


image

image

image