Apa yang dimaksud dengan Alat Bukti didalam KUHAP ?


(Rina Gunawan) #1

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa


(Wina Prinda Hapsari) #2

Mengenai macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti urutan pertama dalam Pasal

184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Penting untuk diketahui tidak semua alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti yang sah, keterangan saksi harus memenuhi ketentuan agar dapat menjadi alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut yaitu:

  1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji.

    Saksi harus mengucapkan sumpah agar keterangannya dapat menjadi alat bukti yang sah. Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan:

    “ (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya,.”

    Jika saksi tidak mau mengucapkan sumpah maka akibat hukumnya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan:

    “(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

  2. Keterangan saksi harus diberikan di dalam persidangan.

    Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan:

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

  1. Keterangan tersebut adalah keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri yang berkaitan dengan peristiwa pidana.

    Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri.

  2. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

    Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti. Pasal 185 ayat
    (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan:

    “(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

    Sebenarnya Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan kembali apa yang dirumuskan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai batas minimum pembuktian. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan bahwa seperti yang pernah dikatakan di muka, dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat
    (2) KUHAP, yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa terkandung suatu asas yang sangat penting untuk diperhatikan, baik oleh penyidik, penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum, yakni asas unus testis nullus testis, atau yang di dalam praktik juga sering disebut dengan perkataan satu saksi bukan saksi.

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

3. Surat

Pengertian surat tidak didapatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi bisa didapatkan dari para ahli. Pengertian surat menurut Asser-Anema dalam Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.
Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Surat dari rumusan pasal tersebut agar dapat dijadikan alat bukti yang sah yaitu :

  • dibuat atas sumpah jabatan atau
  • dikuatkan dengan sumpah.

Ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menimbulkan persoalan karena surat pada huruf d yaitu surat lain tidak dibuat atas sumpah maupun dikuatkan dengan sumpah. Selain itu surat pada huruf d hanya dapat berlaku jika ada hubungannnya dengan isi alat bukti lain. Hal ini dapat diartikan keberadaan surat lain sangat bergantung dengan isi alat bukti lain. Oleh karena itu, nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Jika isinya tidak ada hubungan dengan alat bukti yang lain, surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian.
Nilai kekuatan pembuktian surat:

  • Secara formal alat bukti surat sebagaimana pada Pasal 187 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bukti yang sempurna. Alasan kesempurnaan tersebut dikemukakan Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, bahwa alat bukti surat dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

    Alat bukti surat sempurna hal ini dapat diartikan:

    • Surat tersebut benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.
    • Semua pihak tak dapat menilai lagi kesempurnaan baik bentuk dan pembuatannya.
    • Semua pihak juga tidak bisa menilai lagi keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sepanjang isi dari keterangan itu tidak dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain.
  • Secara materiil surat bukan alat bukti yang mengikat dan menentukan. Artinya hakim memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian. Secara materiil surat bukan alat bukti yang mengikat dan menentukan memiliki beberapa alasan yang dikemukakan oleh Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril yang mengatakan bahwa:

“Alasan ketidak terikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain: asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati (materiel waarheid), bukan mencari kebenaran formil. Lalu asas keyakinan hakim sebagaimana terncantum dalam Pasal 183, bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian asas batas minimum pembuktian.”

  1. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Dilihat dari bunyi pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah merupakan alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain. Dalam hal ini penilaian yang dilakukan oleh hakim diperlukan sikap arif lagi bijaksana setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa merupakan alat bukti terakhir dalam proses pembuktian. Terdakwa juga dalam memberikan keterangan di persidangan harus bebas tanpa tekanan. Ketika Terdakwa ditempatkan sebagai subjek dan bebas dari tekanan dalam memberikan keterangannya diharapkan Terdakwa akan memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterangan Terdakwa diberikan tanpa harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu hal itu yang sering membuat keterangan Terdakwa seringkali diabaikan oleh hakim. Selain itu keterangan Terdakwa seringkali diabaikan karena ada kecenderungan seseorang untuk mengelak melakukan kejahatan yang dilakukannya yang disebabkan faktor psikologis. Andi Hamzah mengatakan bahwa psikologi memegang peranan penting. Pada umumnya manusia takut menerima pidana. Dan walaupun dalam hatinya terbenih keinginan menerangkan yang sebenarnya, kadang- kadang takut menerima pidana itu akhirnya yang menang, sehingga pada umumnya Terdakwa mengkhianati hati nuraninya sendiri.

Keterangan Terdakwa meskipun demikian, seharusnya hakim jangan selalu mengabaikan keterangan Terdakwa karena keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan Terdakwa memang ditempatkan di posisi terakhir di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal itu salah satu alasan agar dalam pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangannya paling akhir agar Terdakwa dapat secara jelas mengerti tidak pidana yang didakwakan kepadanya.

Keterangan Terdakwa sebenarnya memiliki sifat yang sama dengan keterangan saksi. Menurut Andi Hamzah yang mengatakan bahwa perubahan alat pembuktian dari pengakuan Terdakwa menjadi keterangan Terdakwa sangat penting dan membawa akibat jauh, bahwa keterangan Terdakwa itu mempunyai sifat yang sama dengan keterangan saksi.

Alat bukti keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari empat ayat yang terumuskan sebagai berikut:

  1. Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
  2. Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
  3. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
  4. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas dapat ditarik beberapa asas untuk menentukan keterangan Terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, yakni di antaranya:

  1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan;
  2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut:

  1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya bebas
    Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.

  2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian
    Adanya keharusan untuk mencukupkan alat bukti keterangan Terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup.

  3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim.
    Kendati kesalahan Terdakwa telah terbukti memenuhi asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan keyakinan hakim, bahwa memang Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP.

Dengan melihat penjelasan di atas maka yang keterangan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan di dalam persidangan yang berisi apa yang Terdakwa lakukan berdasarkan pengalamannya dan hakim bebas menentukan apakah keterangan Terdakwa dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim ataupun tidak sesuai dengan keyakinan hakim.