Pengeluaran Pemerintah atau Government Expenditure mengacu pada pembelian barang dan jasa, yang meliputi konsumsi publik dan investasi publik, dan pembayaran transfer yang terdiri dari transfer pendapatan (pensiun, tunjangan sosial) dan transfer modal.
Referensi: Black, A.C. (2006). Dictionary of Economics Over 3,000 Terms Clearly Defined. London:A & C Black Publishers Ltd
Pemerintah sebagai salah satu bentuk lembaga dalam masyarakat, kegiatannya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang aman, adil dan makmur. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka pemerintah menggunakan barang dan jasa dengan berbagai bentuk termaksud di dalamnya yang berupa uang. Penggunaan untuk melakukan fungsi pemerintah inilah yang dimaksud pengeluaran pemerintah.
Menurut Guritno Mangkoesoebroto (2000:169) , pengeluaran pemerintah menciptakan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus di keluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Teori mengenai pengeluaran pemerintah di bagi dua bagian, yaitu :
I. Teori Makro, ( Guritno Mangkoesoebroto, (2000:169) .
“Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang di bedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase ekonomi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap di perlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasaran ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat,dan sebagainya”.
II. Teori Mikro, (Guritno Mangkoesoebroto, (2000:177) .
Tujuan dari teori ekonomi mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.
Interaksi antara permintaan dan penawaran barang untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan di sediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan di sediakan tersebut akan menimbulkan permintaan akan barang lain.
Anggaran yang di gunakan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah, salah satunya aktivitas pemerintah adalah pengeluaran pembangunan dalam berbagai sektor di antaranya sektor pendidikan. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di rencanakan dalam perumusan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena anggaran tersebut merupakan variable yang sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Alokasi dana pemerintah dalam anggaran (budget) yang bertindak sebagai alat pengatur urutan perioritas pembangunan dengan memperimbangkan tujuan yang ingin di capai oleh karena itu usaha pembangunan harus berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Trilogi Pembangunan. (M. Suparmoko, 1999:49).
Melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, peranan pemerintah cenderung meningkat. Peningkatan kegiatan pemerintah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
Adanya kenaikan tingkat penghasilan masyarakat, maka kebutuhan masyarakat meningkat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyrakat tersebut, seperti kebutuhan akan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan umum.
Perkembangan penduduk, hal ini membutuhkan peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengimbangi perkembangan penduduk dalam memenuhi kebutuhan penduduk tersebut.
Perkembangan ekonomi, juga dibutuhkan peranan pemerintah yang besar guna mengisi kegiatan ekonomi.
Menurut Adam Smith dalam (Soetrisno P.H., 1981:348) prinsip-prinsip pokok pengeluaran pemerintah guna menjalankan tugas dan fungsi pemerintah sebagai berikut :
1. Azas Moralita.
Pengeluaran pemerintah pada azas ini didasarkan atas kumpulan nilai-nilai yang didukung dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam masyarakat.
2. Azas Nasionalita.
Pengeluaran pemerintah pada azas ini didasarkan atas kebutuhan bangsa secara keseluruhan yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda dan terlepas dari kepentingan dan kebutuhan tiap-tiap warga negara.
3. Azas Kerakyatan.
Pengeluaran pemerintah pada azas ini didasarkan atas pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani lembaga kerakyatan. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan hak-hak dan kewajiban azasi rakyat yang selalu dilindungi dan dihargai.
4. Azas Rasionalita.
Pengeluaran pemerintah pada azas ini didasarkan atas penggunaan akal yang jernih dari segala tindakan yang konkritnya berupa tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Tindakan rasional ini harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dalam arti untuk mencapai tujuan yang ditetapkan hendaknya digunakan sumber ekonomi yang minimum. Efektifitas dalam arti dengan sumber daya ekonomi yang hendaknya digunakan sebaik-baiknya.
5. Azas Fungsional.
Pengeluaran pemerintah pada azas ini didasarkan atas fungsi dan kedudukan dari suatu lembaga kenegaraan. Pengeluran pemerintah pada azas ini didasarkan oleh perkembangan atau kemajuan manusia, baik sebagai mahluk biologis, mahluk sosial maupun mahluk berbudaya yang selalu membutuhkan perkembangan atau kemajuan.
6. Azas Keseimbangan dan keadilan
Pengeluaran pemerintah pada azas ini harus memperhatikan keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan adalah hubungan antara beberapa variable dalam proporsi yang tepat. Keadilan merupakan keseimbangan hubungan antara hak dan kewajiban, antara pemenuhan kebutuhan kolektif dengan kebutuhan individual, antara mahluk biologis dengan mahluk sosial.
Ketujuh azas tersebut dinamakan azas pengeluaran pemerintah yang ideal. Bersifat relati tergantung waktu dan tempat. Bagi suatu masyarakat dimana tingkat moralitas tinggi maka azas yang pertama tidak berlaku dan apabila bagi suatu masyarakat tingkat nasionalisme/ patriotismenya tinggi maka azas ini tidak perlu diperhatikan dan begitu seterusnya.
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat.
Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan
bahwa
Y = C+I+G+(X-M)
Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variable-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variable G menyatakan pengeluaran pemerintah (Government expenditures), I investment, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.
Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)
Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.
Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:
Penentuan Permintaan
Ui = f (G,X)
G = vektor dari barang publik
X = vektor barang swasta
i = individu; = 1,…, m
U = fungsi utilitas
Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak Gk. Untuk menghasilkan i barang K sebanyak Gk, pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.
Penentuan tingkat output
Up = g (X, G, S)
Up = fungsi utilitas
S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau
kedudukan
G = vector barang public
X = vector barang swasta
Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih :
Max Ui = f(X, G)
Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya :
PxX + t B < Mi
P = vektor harga barang swasta
X = vektor barang swasta
Bi = basis pajak individu 1
Mi = total pendapatan individu 1
T = tarif pajak
Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (Price Taker). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (Output Taker).
