Apa yang anda ketahui tentang perang Diponegoro ?

kerajaan_jawa

(widyatamaadi) #1

Perang Diponegoro

Perang Diponegoro adalah perang besar di jawa dan berlangsung selama lima tahun (1825-1830) antara pasukan penjajah Belanda di bawah pimpinan Jenderal De Kock melawan penduduk pribumi yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama menjajah Nusantara, yang melibatkan seluruh wilayah Jawa, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Jawa.

Apa yang anda ketahui tentang perang Diponegoro ?


(mandala aditya) #3

Pergantian masa dari abad ke 18 ke abad ke 19 di Indonesia ditandai dengan berbagai perubahan besar. Di satu pihak, terlihat adanya gejala perluasan kekuasaan politik Barat secara ekstensif dan intensif atas wilayah Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pengganti pemerintahan, VOC. Di lain pihak, sebaliknya, terjadi kemerosotan kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional sebagai akibat penetrasi politik kolonial Belanda. Wilayah teritorial, otonomi kekuasaan, kekuatan, militer. sumber ekonomi, kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan-kerajaan di berbagai daerah Indonesia menjadi semakin kecil atau bahkan hilang seluruhnya karena jatuh ke tangan kekuasaan penjajah, yang berarti hapusnya suatu kerajaan.

Ada pula kerajaan yang pada lahiriyah tampak masih hidup, akan tetapi sebenarnya tidak lebih daripada sebuah boneka dari kekuasaan asing, karena sudah tidak memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang berarti lagi. Selain gejala di atas, terdapat pula gejala kemunduran kehidupan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat tanah jajahan sebagai akibat peningkatan proses ekstraksi ekonomis yang dibawa oleh penetrasi sistem ekonorni kapitalistis Barat.

Gejala kemerosotan kekuasaan politik dan kemunduran kehidupan ekonomi tersebut telah menyebabkan timbulnya gejala ketidakpuasan, ketegangan, kekrisuhan, perpecahan dan pertentangan, serta pergolakan. Berbagai gejala yang tersebut di atas, hampir semuanya terdapat di lingkungan kerajaan Mataram di Jawa. Secara umum kerajaan Mataram mengalami kemunduran besar, semenjak mangkatnya Sultan Agung pada pertengahan abad ke 17. Sedikit demi sedikit wilayah Mataram di P. Jawa jatuh ke tangan Belanda. bersama dengan pusat sumber kekayaan ekonominya. Daerah kekuasaan Mataram di Jawa Barat, daerah pesisir utara Jawa, sejumlah daerah di Jawa Timur, yang semuanya merupakan daerah potensial, secara berangsur-angsur jatuh ke tangan VOC. Akibatnya pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 wilayah kerajaan Mataram menjadi sempit, dan hanya terpusat pada wilayah Yogyakarta dan Surakarta serta beberapa daerah sekitarnya yang kurang potensial.

Sementara itu, pusat pemerintahan kerajaanpun telah terpecah-pecah menjadi beberapa bagian, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakana, Kadipalen Mangkunegaran dan Pakualaman, yang kesemuanya sudah bukan merupakan kerajaan yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan yang penuh, melainkan merupakan pemerimahan "boneka" dari Belanda.

Mengapa sampai terjadi kemerosotan yang demikian besar ?

Tidak lain karena pengganti Sultan Agung umumnya lemah, suka berkompromi dengan pihak Belanda, tidak ada ketegaran untuk menentang kehadiran kekuasaan seperti pendahulunya.

Terbagi-baginya kerajaan sering diawali dengan pertentangan dan pergolakan kekuasaan di antara para pemaris kerajaan. Karena itu kerajaan menjadi lemah, suram, kurang wibawa, banyak konflik, penuh intrik, persekongkelan, dan banyak perpecahan di antara golongan elite keraton yang berbeda-beda orientasi dan ideologinya. Suasana lingkungan kerajaan semacarn itu sangat mendukung bagi terjadinya pergolakan.

image

Kekuasaan pemerintah Belanda atas istana dan wilayah kerajaan, dilain pihak, cenderung makin kuat dan terpusat. Kekuasaan Belanda tidak hanya sangat menentukan dalam pengangkatan dan penobatan raja, dan pengangkatan para pejabat kerajaan, akan tetapi juga dalam memasukkan unsur-unsur gaya kehidupan Barat ke lingkungan kerajaan, seperti dalam segi-segi seremonial. etiket, tradisi pergaulan kemewahan dan adat-kebiasaan baru yang sering dianggap bertentangan dengan tradisi Jawa.

Di luar keraton, yaitu di daerah pedesaan, keadaan penduduk umumnya banyak mengalami hambatan dan kesulitan akibat dari berbagai penerapan sistem perekonomian yang cenderung membawa ekstraksi ekonomis seperti tersebut di atas. Berbagai sistem persewaan (verpachringren), penarikan bea cukai, bea toll dan tindakan pemerasan yang menurut sumber banyak dilakukan oleh orang-orang Cina atau golongan sosial lain, telah menyulitkan dan memerosotkan kehidupan ekonomi rakyat kecil. Kemerosotan kehidupan masyarakat kecil tidak hanya dalam segi ekonomi saja, tetapi di sana-sini juga terdapat kemerosotan segi moral, sebagai akibat dari meningkatnya perjudian, pemadatan, peminuman minuman keras. pelacuran, dan perbanditan.

Menurut tradisi lokal penyebab kemerosotan moral masyarakat lersebut sering dirujuk pada lima jenis penyakit sosial yang terkenal dengan sebutan Ma Lima (Jawa, Main, Madon, Minum, Madat, dan Maling). Sebenarnya gejala kemerosotan moral atau ”demoralisasi” bukan hanya terjadi di kalangan wong-cilik, melainkan juga melanda pada golongan priyayi, termasuk sementara anggota bangsawan keraton.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa selama periode 1812 — 1825 telah timbul ketidakpuasan dan kekisruhan di Jawa sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas. Peningkatan campur tangan Barat dalam urusan keraton terasa, terutama di keraton Yogyakarta. Demikian juga konflik, intrik dan korupsi makin meluas. Sementara itu penyewaan tanah-tanah penduduk di Jawa Tengah oleh pengusaha Barat dan Cina untuk perkebunan tebu, kopi dan indigo juga makin bertambah luas, terutama di daerah tanah lungguh (apanage) milik para bangsawan karena kebutuhan keuangan.

Semenlara itu dalam tahun 1816 — 1824 di Yogyakarta tercatat banyak terjadi kasus pemerasan dan penyelewengan yang dilakukan oleh para penarik pajak dan bea toll, terutama dari orang-orang Cina. Gangguan keamanan, pencurian, perbanditan dan kejahatan merajalela di daerah Yogyakarta dan sekitarnya selama periode yang sama, sebagai akibat kesulitan perekonomian.

image

Sementara itu para bangsawan banyak kehilangan tanah-tanah apanage dan pengurangan sumber kehidupan di samping banyak mendapat tekanan dari pihak Belanda. Keadaan semacam itu telah memasakkan situasi untuk meletusnya pergolakan. Pergolakan segera meletus, ketika seorang bangsawan terkemuka, Pangeran Diponegoro, yaitu putra tertua Sultan Hamengku Buwono III, melancarkan aksi penentangan terhadap campur tangan pemerintah Belanda terhadap keraton dan situasi korup di lingkungan punggawa keraton.

Pergolakan disulut dengan peristiwa bentrokan antara pengikut Diponegoro dengan pasukan keraton di bawah Patih Danurejo IV, musuh Diponegoro, sehubungan dengan pembuatan jalan yang menuju Tegalrejo, tempat kediaman Diponegoro, pada sekitar bulan Mei 1825. Bentrokan itu segera meluas dan meningkatkan ketegangan dan situasi konflik, dan mencapai puncaknya pada tanggal 20 Juli 1825 dengan berkobarnya perang melawan Belanda oleh Diponegoro di Tegalrejo. Penempuran pertama-tama meletus di Tegalrejo, dan segera meluas secara cepat ke berbagai wilayah Yogyakarta dan Surakarta, serta daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diponegoro dan pasukannya segera keluar dari Tegalrejo untuk mengobarkan peperangan melawan Belanda dan kaki tangannya.

Demikianlah awal pecahnya Perang Jawa yang berlangsung sejak tahun 1825 hingga tahun 1830.

Perang Diponegoro atau Perang Jawa


Perlawanan Diponegoro mendapat sambutan luas dari berbagai pihak, baik dari kalangan rakyat pedesaan maupun para golongan bangsawan, pejabat. ulama. dan para pemuka rakyat lainnya. Dari 29 orang bangsawan terkemuka yang ada di keraton Yogyakarta, 15 di antaranya bergabung dengan Diponegoro. Selain itu 41 orang dari 88 orang Bupati senior, juga mendukung Diponegoro. Demikian pula para ulama dan kyai serta para santrinya di lingkungan pesamren ikut menjadi tulang punggungnya. Terutama tokoh ulama terkemuka Kyai Maja. Dukungan terhadap Diponegoro dapat dibuktikan pula dari luasnya peta daerah pertempuran. Apabila diperhatikan medan pertempuran menyebar secara ‘luas, tidak hanya di daerah pusat Yogyakarta — Surakarta, akan tetapi juga terjadi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Kedu, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Pati, Bojonegoro, Madiun. Kediri dan daerah sekitarnya. Peristiwa, medan dan jalannya penempuran yang terjadi selama pecahnya perang Diponegoro. kiranya cukup dapat diikuti dalam berbagai sumber historiografi perang Diponegoro. baik dari sumber Belan da maupun surnber lokal.

Dari sumber Belanda, misalnya, karya penting Louw dan Klerck (6 jilid). Ridder de Stuers, Weitzel, Hageman, di samping karya-karya lainnya termasuk tulisan Johan Fabricius. Sumber Iokal. kiranya cukup banyak, terutarna berupa karya Babad, baik yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri sewaklu di pengasingan maupun yang ditulis oleh penulis lainnya, yang mencakup golongan yang pro dan kontra terhadap perang Diponegoro.

Peperangan berakhir ketika Pangeran Diponegoro terkecoh ke dalarn meja perundingan di Magelang pada bulan Mei 1830, karena perundingan yang direncanakan pihak Belanda hanyalah dipakai sebagai perangkap untuk menangkapnya. Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Menado, dan kemudian dipindahkan ke Makassar sampai akhir hayatnya (8 Januari 1855).

Perang Diponegoro yang ditujukan kepada Belanda dan keraton cukup banyak membawa korban dan biaya yang tidak sedikit bagi pihak Belanda. Menurut beberapa sumber, dari pihak Belanda, tidak kurang dari 8000 pasukan Eropa dan 7000 pasukan bumiputra meninggal, dan menghabiskan biaya tidak kurang dari 20 juta gulden. Demikian juga korban yang jatuh di pihak pasukan Diponegoro tidak terhitung jumlahnya. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa tidak kurang dari 200.000 orang Jawa meninggal, dan; hampir separuh penduduk Yogyakarta hilang. Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa Perang Diponegoro termasuk perang besar menurut ukuran jamannya. dan cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan nasional pemerintah Belanda pada waktu itu.

Bagi pemerintah Belanda, Perang Diponegoro merupakan peperangan yang telah mengerahkan dana dan kekuatan militer secara besar-besaran. Perang itu tidak hanya telah melibatkan hampir seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di Indonesia, tetapi juga telah menghabiskan dana keuangan yang tidak sedikit, yang kernudian menjadikan penyebab kemerosotan keuangan Belanda pada periode itu.

Mengapa Sistem Tanam Paksa (Kultuurstelsel) kemudian diterapkan pada masa sesudah Perang Diponegoro selesai ? Alasannya antara lain adalah untuk memperbaiki kebobrokan kas negara akibat banyak membiayai peperangan.

Hakekat Perang Diponegoro


Sekalipun Perang Diponegoro relatif berlangsung singkat, yaitu dalam tahun 1825-1830, akan tetapi memiliki makna yang luas. Secara politik peperangan Diponegoro merupakan manifestasi dari sikap penentangan dari kekuatan lokal terhadap kekuasaan Barat yang datang dari luar dan bersifat raksasa (massive), internasional, terorganisir rapi, dan lebih maju. Kehadiran kekuasaan Barat di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya dapat dipandang sebagai kekuatan eksogen dan arus besar (mainstrams) yang mengancam eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan politik negara tradisional di daerah-daerah Indonesia.

Ancaman kekuasaan Barat semacam ini sejak dini telah disadari oleh Sultan Agung pada abad ke 17. Akibat kekuasaan dari Barat memang telah terbukti membawa proses disintegrasi bagi kekuatan-kekuatan politik, sosial. dan kultural masyarakat di lingkungan kerajaan Jawa. Karena itu Perang Diponegoro pada dasarnya merupakan pencerminan reaksi terhadap kekuasaan eksogen yang bersifat destruktif dan disintegratif. Diponegoro dan para pendampingnya pada urnumnya sadar akan ancaman bahaya destruktif yang datang dari kekuasaan kolonial Belanda, karena itu gerakan perlawanannya juga bercorak sebagai gerakan protes yang dijiwai dengan semangat anti-kolonial.

Di sisi lain peperangan ini juga menggambarkan suatu reaksi terhadap golongan penguasa kraton yang telah mantap, tetapi tidak memiliki tanggungjawab sosial dan bertindak sewenang-wenang. Maka dari itu peperangan Diponegoro juga cenderung bersifat anti-birokrat dan anti- kraton.