Ekonomi politik adalah studi tentang produksi dan perdagangan yang berhubungan dengan hukum, adat, dan pemerintah; dan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan nasional. Apa yang Anda ketahui tentang ekonomi politik ?
1 Like
Martin Staniland (1985) pada tahun 1960-an melihat sebuah fenomena yang menarik, dimana penagrang atau penulis profesional yang ingin populer pada masa itu banyak mengawali judul buku atau tulisannya dengan ungkapan “The Politic of…” (kemudian diikuti dengan hal-hal yang ingin dibahas, seperti pembangunan, pembaharan kota, judi, dan sebagainya). Keudian, pelan tetapi pasti, tren pun berubah, dimana judul buku atau tulisan lebih banyak dimulai dengan ungkapan “The politival economy of…”. Sehubungan dengan perubahan tren tersebut, Staniland pernah mengecek katalog perpustakaan dan menemukan tidak kurang dari 117 buku diawali dengan “The political economy of…” tersebut, mencakup subjek yang sangat beragam, seperti periklanan, Appalachia, seni, perdagangan obat terlarang, perdagangan Timur-Barat, hak-hak asasi manusia, Fiji merdeka, Nasserism, perbuatan, perang, rasisme, dan sebagainya.
Melihat fenomena di atas, Staniland mengajukan beberapa pertanyaan : Apakah perubahan tersebut tidak lebih dari perubahan selera akademis belaka? Apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh para penulis tentang “pendekatan ekonomi politik?” Apakah mereka sepakat dengan ungkapan “ekonomi politik” tersebut? Mengapa mereka lebih menyukai pendekatan “ekonomi politik” daripada pendekatan lainnya?.
Penggunaan ungkapan “ekonomi politik” akan lebih mengarah pada isu dalam teori sosial, yaitu hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Hubungan antara ekonomi dan politik bisa bermakna eksplanatori dan bisa juga bersifat normatif. Pernyataan seperti ini bisa ditelusuri dalam tulisan ahli sosial jauh hingga masa Aristoteles.
Dari buku yang berjudul “What is political Economy? A Study of Social theory and Underdevelopment" (1985) oleh Martin Staniland, diketahui bahwa ekonomi politik merupakan sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Lebih lanjut, Staniland menguraikan definisi tentang ekonomi politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait.
Menurut Caporaso dan Levine (1993), pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara. Hal ini sesuai dengan pemaknaan ekonom politik pada waktu itu sebagai pengelolaan masalah-masalah ekonomi negara. Selanjutnya, ekonomi politik oleh pakar-pakar ekonomi politik baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam kajian tersebut mereka mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi-politik, yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas.
Dalam penggabungan analisis ekonomi dengan politik oleh pakar-pakar ekonomi politik baru, banyak yang curiga bahwa para ekonomi telah melakukan penjajahan dan pengambilan alih tugas para pakar politik. Kecurigaan ini bukannya tidak berdasar, sebab menurut Albert O. Hirschman dalam Essay in Trespassing: Economics to Politics and Beyond (1981), ekonomi politik memang merupakan penjajahan dari ilmu ekonomi ke dalam ilmu politik.
Jika istilah “penjajahan” terdengar terlalu kasar, dalam bahasa yang lebih netral ekonomi politik merupakan peralihan yang eskalatif dari ilmu ekoonmi klasik yang sederhana menuju ilmu ekonomi pembangunan yang semakin kompleks dan karena itu semakin menarik untuk dikaji lebih mendalam (Leo Agustino, 2000).
Bahwa ekonomi politik merupakan penjajahan ilmu ekonomi terhadap ilmu politik atau peralihan eskalatif dari ilmu ekonomi murni ke ekonomi pembangunan yang lebih kompleks sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Buktinya, para pakar politik juga mampu memperlihatkan bahwa sistem politik menentukan hubungan antara mereka yang memeiliki kekuatan politik dengan yang kurang atau yang tidak memiliki kekuatan. Selain itu, sistem politik menentukan hubungan antara penguasa dengan masyarakat.
Dengan demikian, bagi ahli ekonomi politik, kegiatan ekonomi, seperti kegiatan-kegiatan lain dalam masyarakat, tidak terlepas dari politik. Tegasnya, sistem politik tidak hanya membentuk power relationship dalam masyarakat tetapi juga menentukan nilai-nilai serta norma-norma yang sedikit banyak akan menentukan apa dan bagaimana berbagai kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam masyarakat.
Pendekatan ekonomi politik yang lebih komprehensif menjadi daya tarik yang menyebabkan bidang ilmu ekonomi politik ini semakin menarik minat banyak kalangan. Akan tetapi, sebagian ekonom, terutama ekonom aliran neoklasik, umumnya menilai bahwa pendekatan ekonomi politik ini lebih “inferior” dibanding pendekatan analisis ekonomi murni dalam upaya memahami peristiwa ekonomi, proses ekonomi, ataupun perilaku aktor-aktor atau faktor-faktor ekonomi. Pakar-pakar ekonomi murni juga mengkritik pendekatan ekonomi politik sebagai “jalan pintas” bagi ekonom yang kurang mahir di bidangnya, atau oleh non ekonom, agar terlihat lebih “hebat”. Analisis ekonomi politikdianggap kurang keras, walau analisis dan kritikannya kadang terlalu ekstrim.
Terlepas dari berbagai kritikan di atas, banyak pula pakar yang menganggap pendekatan ekonomi politik lebih baik, terutama dalam menganalisis peristiwa dan fenomena yang tinggi kadar campuran ekonomi dengan politiknya. Para pendukung ekonomi politik seperti Dorodjatun Kuntjoro Jakti menganjurkan agara pendekatan ekonomi politik harus lebih diperhatikan oleh sejumlah kalangan ahli ilmu sosial, termasuk ekonom.
Referensi
Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Istilah “Ekonomi Politik” seringkali dipertukarkan dengan istilah “Politik Ekonomi”, padahal secara metodologis kedua istilah tersebut mengandung perbedaan yang substansial. Politik Ekonomi merupakan suatu unsur atau elemen yang menjadi alat dari ekonomi dan rasionalisasi kekuatan politik dalam melaksanakan rencana-rencana untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Politik Ekonomi secara umum disebut sebagai Das Sollen, karena dipandang tidak sama dan sebangun dengan ilmu pengetahuan, melainkan hanya sebagai sebuah produk Policy Sciences. Sedangkan Ekonomi Politik disebut sebagai Das Sains, karena di dalamnya secara eksplisit terdapat berbagai prasyarat keilmuan, yang memiliki wilayah kajian yang luas sebagai ilmu maupun pengetahuan menyangkut studi tentang hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara faktor ekonomi dan faktor politik.
Substansi Ekonomi Politik antara lain berupa persoalan interdependensi, dependensi, keterbelakangan, pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi, realisme dan idealisme, linear dan strukturalis internasional, globalisasi, regionalisme, dan sebagainya.
Dalam pendekatan Ekonomi Politik, masalah yang dihadapi antara lain mencakup variabel-variabel politik, variabel ekonomi, variabel sosial budaya, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh meliputi (1) intervensi pemerintah, perubahan kebijakan, tindakan politik ekonomi, (2) kenaikan harga di pasar, (3) kemerosotan daya beli masyarakat, (4) kelangkaan sumber daya, (5) revolusi sosial, transformasi industrial, (6) revolusi dan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi.
Ekonomi politik adalah ilmu sekaligus pendekatan yang bersifat multidisiplin dalam ilmusosial yang berbasis pada dua sub disiplin, yakni ekonomi, dan politik. Pendekatan eoknomi politik, akan sangat banyak berbicara tentang konflik, yang kerangka konseptual untuk analisisnya banyak disumbangkan dengan sosiologi. Ekonomi politik juga akan sangat sulit sekalimengesampingkan pendekatan sejarah karena sulit mengesampingkan proses sosial yangkompleks dan panjang dalam sejarah.
Sub disiplin pertama dari ekonomi politik, adalah ilmu politik. Ilmu politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses menentukantujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan tersebut. Konsep pokok dalamilmu politik, adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan alokasi distribusi. Konflik politik, adalah manifestasi dari ketidakpuasan terhadap pembagian kekuasaan atau cara penggunaan kekuasaan. Secara normatif, ukuran kemajuanyang digunakan adalah sejauh mana penggunaan konsensus dalam penyelesaian konflik. Sedangkan secara kelembagaan, sejauhmana kelembagaan berperan dalam penyelesaian konflik. Sub disiplin selanjutnya dari ekonomi politik, adalah ilmu ekonomi Ilmu ekonomi, mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakansumberdaya yang langka, dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya. Ilmu ekonomi, dibagi menjadi dua, yaitu, makroekonomi (proses ekonomi keseluruhan danhasil agregat yang dicapainya dalam level negara) dan mikroekonomi (proses ekonomi yang terjadi di tigkat individu, pribadi, perorangan, rumahtanga atau perusahaan. Hubungan makro ekonomi dan mikroekonomi, dapat terlihat pada perilaku ekonomimikro, yang tidak terlepas dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di tingkat ekonomimakro, dan sebaliknya.
Lebih lanjut, hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, terintegrasi dalam ekonomi politik. Kajian perspektif dari ekonomi politik, salah satunya adalah dengan melakukan upayamengukur motif berpolitik dengan menggunakan indikator politik dan ekonomi sekaligus. Ekonomi, baik mikro maupun makro, tidak dapat terlepas dari masalah politik.Terdapat dua pemikiran dalam mengkaji ekonomi politik, asumsi rasional ,mengasumsikan bahwaseseorang yang memutuskan pilihan politik didasari oleh keinginan memaksimalkan kepuasannyadengan menggunakan logika perilaku individu menurut teori ekonomi pasar dan mahzabliberalisme; selanjutnya adalah asumsi teoritis, yaitu tindakan manusia banyak ditentukan olehkondisi diluar dirinya, seperti tuntutan kolektif, sistem budaya yang kurang rasional, atau karenakendali struktur. Namun perlu diperhatikan, bahwa istilah new political economi, adalah pendekatan yang memperlihatkan ciri khusus untuk membedakannya dengan pendekatanlain, dalam ekonomi politik. Jadi, pendekatan ini, bukanlah bentuk ilmu baru dari ilmu ekonomi politik.
Referensi:
Buriarjo, M. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Lane, J.-E. d. 1994. Ekonomi Politik Komparatif (Terj.) . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Rachmat Hidayat, MPA, Ekonomi Politik 1, Slide, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember, tanpa keterangan tahun pembuatan.
Indria Samego. 2013. Ekonomi Politik Baru (New Political Economics) , Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI)