Apa Tujuan dari Komunikasi Politik dalam Hubungan Internasional?

Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.

Apa Tujuan dari Komunikasi Politik dalam Hubungan Internasional?

KOMUNIKASI Politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru.

Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.

Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR

Konsep, strategi, dan teknik kampanye, propaganda, dan opini publik termasuk dalam kajian bidang ilmu komunikasi politik.

Beberapa Definisi

Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication.”

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.

Process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy. (Perloff).

Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict (Dan Nimmo).

Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, khalayak, dan akibat.

Communicatory activity considered political by virtue of its consequences, actual, and potential, that it has for the funcioning of political systems (Fagen, 1966).

Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system (Meadow, 1980).

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –”penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (“>interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo).

Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.

Wikipedia: Political communication is a field of communications that is concerned with politics. Communication often influences political decisions and vice versa. The field of political communication concern 2 main areas:
1. Election campaigns – Political communications deals with campaigning for elections.
2. Political communications is one of the Government operations. This role is usually fullfiled by the Ministry of Communications and or Information Technology.

Pada era-era sebelum era media massa ini, komunikasi politik sesungguhnya juga sudah berlangsung dalam dua dimensi; dimensi domestik dan dimensi internasional. Pada dimensi internasional, komunikasi politik yang umumnya berlangsung adalah komunikasi antar pemerintah negara yang dilakukan secara rahasia dan penuh tipu daya. Publik tidak dilibatkan dalam komunikasi politik ini sehingga urusan politik secara luas dipahami sebagai urusan publik dalam negeri saja.

Pada era media massa saat ini, komunikasi politik internasional menjadi lebih penting, meluas komunikatornya, serta bertambah banyak varian implementasinya. Dikatakan menjadi lebih penting karena dipahami bahwa untuk komunikasi politik internasional juga memiliki pengaruh signifikan terhadap citra suatu negara di mata dunia internasional serta memiliki arti terhadap fluktuasi dan dinamika dukungan publik dalam negeri terhadap pemerintahnya. Dikatakan meluas komunikatornya karena komunikasi tidak hanya merupakan hubungan antar pemerintah, namun publik (domestik maupun internasional) juga terlibat atau setidaknya menjadi receiver bagi pesan komunikasi suatu negara. Publik menempati posisi yang “istimewa” dalam komunikasi internasional ini karena komunikator –dalam hal ini pemerintah- berusaha mempengaruhi opini publik sesuai dengan kepentingannya. Kini, kita mengenal istilah “public diplomation” yang diartikan sebagai upaya resmi pemerintah untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik internasional melalui berbagai program dan secara teknis dapat dieksekusi baik oleh pemerintah sendiri, pemerintah negara tujuan, media massa, NGO, individu tertentu, atau mitra kerja lainnya. Lalu, dikatakan bertambah banyak varian kegiatannya karena komunikasi internasional saat ini tidak hanya merupakan komunikasi dalam bentuk diplomasi tradisional maupun perundingan atau negosiasi politik semata, namun juga segala upaya untuk mempengaruhi opini publik internasional baik verbal maupun nonverbal; melalui media massa (berita, film, musik, dll), penyelenggaraan berbagai event, atau melalui kegiatan amal/bantuan kepada publik negara tujuan yang diharapkan mampu menarik dukungan dan simpati mereka.

Sepanjang abad ke-20 ini, komunikasi politik internasional diupayakan tidak hanaya untuk membentuk citra negara bersangkutan, namun juga dilakukan untuk merekayasa terciptanya “musuh negara” melaui kerjasama media dengan pihak militer seperti yang dilakukan pemerintah Jerman atau AS. Kegiatan ini lazim disebut sebagai propaganda. Pemimpin NAZI, Adolf Hitler, memanfaatkan radio untuk membakar semangat warga negara Jerman dalam Perang Dunia II, mempengaruhi publik domestik dan internasional terkait siapa bangsa Yahudi dan mengapa mereka wajib dibantai, membentuk citra militer Jerman sebagai pasukan yang dahsyat, dan sebagainya. Pemerintah AS pun menggunakan media massa sebagai sarana merekayasa fakta perang Vietnam, “menciptakan” Al Qaeda untuk merepresentasikan kehadiran ancaman terorisme global yang berbahaya bagi AS dan dunia internasional, memobilisasi opini publik tentang Iraq, Saddam Hussein, dan senjata pemusnah massalnya yang sejatinya tidak pernah ada.

Dalam era “Perang Dingin” antara AS dan Uni Soviet, media massa menjadi salah satu sarana paling penting. Pertama, media massa digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi dan menarik dukungan pemerintah dan publik berbagai negara terhadap masing-masing blok (blok AS dan blok Uni Soviet). Dalam siaran berita internasional AS via Voice of America (VOA) maupun stasiun-stasiun radio milik AS di luar negeri (Free Europe, Free Asia, dl), kegiatan agenda setting dan pembentukan opini publik itu diupayakan. Kedua, media masa digunakan sebagai sarana membentuk dan memperkuat citra masing-masing. Dalam hal ini, AS sukses dengan film-film Hollywood-nya yang mampu membentuk common sense publik global mengenai siapa itu dan betapa kuatnya Amerika seperti dalam aksi-aksi tokoh “Rambo” di perang Vietnam, serta menyematkan segala identitas dan perangai negatif dan jahat terhadap negara-negara komunis (Uni Soviet, Korea Utara, Vietnam Utara, dll) seperti film Kamerad X dan Ninotchka. Hingga saat ini, masih banyak film-film Hollywood yang kurang lebih membawa pesan yang sama, namun dengan varian “musuh” yang bermacam-macam seperti bangsa Arab, teroris bersorban, orang Asia, dll.