Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik.![image|690x462]
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumber daya yang ada) harus mampu menaksir potensi setiap seumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
referensi: http://www.pendidikanekonomi.com
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arysad, 1999). Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber daya yang ada secara seimbang. Pembangunan ekonomi akan berhasil jika memenuhi kebutuhan dunia usaha baik secara kelompok maupun individu.
Tujuan dari adanya pembangunan ekonomi daerah umumnya sebagai berikut :
- Meningkatkan lapangan kerja bagi para penduduk
- Mencapai peningkatan ekonomi daerah
- Mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Menyeimbangkan pembangunan daerah yang tertinggal dengan daerah-daerah yang telah berkembang lebih maju
Referensi
Tumangkeng, Steeva. 2018. Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,18 (1), 127-138
Djadjuli, R. Didi, 2018. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5 (2), 8-21