Apa saja sumber-sumber hukum investasi di Indonesia?

investasi
hukum_investasi

(Denta Kalla Nayyira) #1

Hukum investasi

Apa saja sumber-sumber hukum investasi di Indonesia?


(Billy Putra) #2

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

  • Sumber hukum materiil adalah tempat dimana materi hukum tersebut diambil, yang merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan dunia internasional, dan keadaan geografis.

  • Sumber hukum formal adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku. Sumber hukum formal dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu sumber hukum formal tertulis dan sumber hukum formal yang tidak tertulis.

Berarti, sumber hukum formal yang tertulis dalam hukum investasi adalah tempat dimana ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari hukum yang tertulis seperti di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum formal yang tidak tertulis dalam hukum investasi berarti tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber yang tidak tertulis seperti kebiasaan dalam masyarakat atau disebut hukum kebiasaan.

Sumber hukum formal yang tertulis dalam hukum investasi antara lain sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

  6. dan lain-lain.

Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ada juga traktat-traktat yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dalam bidang investasi antara lain sebagai berikut:

  1. International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)

    International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi dalam menyelesaikan sengketa antara penanaman modal asing antarnegara dengan warga negara lain. International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) mempunyai dua pola penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase.

  2. Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)

    TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan yang menyangkut perdagangan. TRIMs ini menentukan bahwa negara anggota tidak dapat menerapakan aturan-aturan investasi yang bertentangan dengan dengan TRIMs yang bertentangan dengan Pasal III GATT tentang prinsip national treatment dan Pasal XI GATT tentang prinsip prohibition of quantitatif restriction.

    Uraian mengenai TRIMs yang dianggap bertentang dengan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

    • aturan-aturan tentang local content requirements yang mengharuskan pembelian input dari dalam negeri (lokal) pada tingkat tertentu oleh suatu perusahaan; dan

    • aturan-aturan tentang trade balancing requirements yang mensyaratkan bahwa volume atau nilai impor yang dapat dilakukan harus dikaitkan dengan produk yang diekspor.

  3. The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

    MIGA merupakan lembaga internasional yang dibentuk pada tanggal 12 April 1988 oleh IBRD atau lebih dikenal dengan Bank Dunia. Tujuan MIGA adalah sebagai berikut:

    • memberikan jaminan kepada investor terhadap resiko nonekonomis, khususnya di negara-negara berkembang; dan

    • berperan dalam menggalakkan aliran penanaman modal untuk tujuan- tujuan produktif ke negara-negara yang sedang berkembang.