Budaya demokrasi adalah keseluruhan apa yang dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya tentang pemerintahan rakyat. Adapun wujud budaya demokrasi adalah nilai, norma, peraturan, dan sistem sosial. Sedangkan, secara fisik, budaya demokrasi dapat dilihat dalam bentuk perilaku dan tatanan demokrasi yang berkembang di masyarakat.
Apa saja prinsip-prinsip dari budaya demokrasi ?
Dalam pelaksanaannya, budaya demokrasi ternyata diterapkan secara berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya meskipun sumber ajaran demokrasi tersebut adalah sama. Hal itu disebabkan penerapan budaya demokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, falsafah bangsa, dan latar sejarah bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip dari budaya organisasi itu sendiri adalah :
1. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
Pemerintahan terbuka adalah pemerintahan yang bersedia menyebarluaskan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat luas. Berbagai rencana, kebijakan, dan program pembangunan harus diberitahukan kepada masyarakat. Pemberitahuan ini berguna agar masyarakat mengetahui sehingga turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, keterbukaan menjadikan rakyat turut mengawasi jalannya pemerintahan. Keterbukaan juga merupakan pertanda bahwa pemerintah bersedia dan berani bertanggungjawab.
Dengan pemerintahan yang terbuka berarti pula mekanisme untuk terpilih sebagai penyelenggara atau pejabat negara adalah terbuka bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Semua orang dan partai politik memiliki peluang yang sama untuk memimpin pemerintahan. Dalam negara demokrasi, setiap penyelenggara negara yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah dijalankannya. Pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam bentuk katakata, tetapi dengan perbuatan dan perilaku dalam memimpin negara.
2. Dewan perwakilan rakyat yang representatif
Dewan perwakilan rakyat merupakan pelembagaan dari demokrasi secara tidak langsung. Oleh karena rakyat tidak mungkin menjalankan kedaulatan, maka dilakukan melalui para wakil rakyat yang duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Dewan perwakilan rakyat memiliki tugas untuk membentuk peraturan perundangan, mengawasi jalannya pemerintahan, menetapkan anggaran, dan melaksanakan tugas perwakilan.
Dalam melaksanakan tugas perwakilan, dewan perwakilan rakyat harus dapat bertindak secara representatif, artinya benar-benar mewakili rakyat yang telah memilihnya. Apa yang menjadi kehendak dan aspirasi dewan perwakilan rakyat pada dasarnya adalah kehendak dan aspirasi dari rakyat yang harus dijalankan. Apabila dewan perwakilan rakyat tidak mampu bertindak sebagai penyalur aspirasi rakyat, maka dapat mengurangi kadar demokrasi negara tersebut.
3. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka
Badan kehakiman atau peradilan merupakan lembaga yang menegakkan hukum. Negara demokrasi adalah negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum dalam segala bidang. Hukum ditegakkan dan wajib ditaati oleh semua tegak dan kuat, maka lembaga peradilan dan kehakiman harus bersifat independen, bebas, dan merdeka, dari pengaruh lembaga negara lain. Lembaga negara lain, seperti pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, tidak boleh mencampuri atau memengaruhi kerja para hakim dan penegak hukum lainnya.
Apabila sudah terdapat intervensi atau campur tangan lembaga lain dalam bidang hukum, maka hukum yang dikeluarkan pastilah bukan hukum yang adil. Apabila hukum sudah tidak memenuhi rasa keadilan dan dilecehkan banyak orang, maka hancurlah negara hukum dan negara demokrasi. Selain badan kehakiman dan peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh lembaga lain, badan kehakiman atau peradilan juga tidak boleh memihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Badan kehakiman atau peradilan harus bersifat netral agar benar-benar tercipta jaminan keadilan dan kepastian hukum.
4. Pers yang bebas
Pers yang bebas sering dikatakan sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Lembaga pers merupakan cerminan dari adanya kebebasan berpendapat para warga negara. Pers dapat menciptakan iklim keterbukaan, sarana pendidikan, dan media partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pers yang bebas dapat turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan, memberi masukan/kritik dan penilaian terhadap berbagai kebijakan yang dibuatnya. Pemerintah akan bertindak hati-hati terhadap kebijakannya sebab adanya pengawasan dari pers. Pers menjadi saluran komunikasi antara rakyat dengan pemerintah (komunikasi vertikal) dan antarmasyarakat (komunikasi horizontal).
5. Prinsip negara hukum
Negara hukum berarti kekuasaan negara terikat pada hukum. Namun, bukan berarti negara hukum sama dengan negara demokrasi. Negara hukum tidak mesti demokratis. Prinsip negara hukum adalah salah satu ciri negara demokrasi.
6. Sistem dwipartai atau multipartai
Banyaknya kepentingan dan aspirasi rakyat ditampung dalam partai politik. Negara demokrasi menghargai tumbuhnya partai politik sebagai sarana penampung aspirasi rakyat. Partai tunggal atau sistem satu partai dianggap tidak demokratis karena tidak dapat menampung berbagai aspirasi yang berbeda. Sistem dwipartai adalah adanya dua partai besar yang saling berkompetisi. Partai yang menang selanjutnya yang memimpin pemerintahan, sedangkan partai yang kalah dalam pemilu menjadi partai oposisi. Sistem multipartai adalah sistem dengan banyak partai. Partai-partai itu saling bersaing untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilu.
7. Pemilihan umum yang demokratis
Pemilu adalah lembaga demokrasi. Namun, adanya pemilu belum dapat menunjukkan sebagai negara demokrasi. Agar negara dianggap benar-benar demokrasi, pemilu harus dijalankan dengan cara yang demokratis.
8. Prinsip mayoritas
Prinsip mayoritas adalah pengambilan keputusan oleh badan perwakilan rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan, dan musyawarah. Kalau kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka dilakukan dengan suara terbanyak. Dalam demokrasi, suara mayoritas memiliki kesempatan besar untuk memimpin jalannya pemerintahan. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan mayoritas (rule of majority). Pemerintahan mayoritas adalah pemerintahan yang mendapat persetujuan dari rakyat banyak. Rakyat banyak itu disebut mayoritas. Dalam demokrasi langsung, mayoritas merupakan jumlah rakyat terbanyak yang menyetujui secara langsung suatu aturan. Dalam demokrasi tidak langsung, pemerintahan mayoritas itu merupakan jumlah terbanyak dari wakil-wakil rakyat dari suatu golongan partai.
9. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas
Dalam negara demokrasi, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Hak-hak dasar warga negara itu dijamin sepenuhnya dalam konstitusi negara. Pengaturan dan pembatasan hak hanya dilakukan demi terpenuhinya hak orang lain dan semata-mata untuk ketertiban dan keamanan bersama.
Jaminan hak-hak dasar itu meliputi:
Selain jaminan hak dasar warga negara, juga harus ada pengakuan dan penghargaan sepenuhnya terhadap kelompok minoritas. Demokrasi memang berprinsip mayoritas, tetapi harus mengakui hak minoritas. Kaum minoritas itu dihargai haknya, baik berdasarkan ras, suku, agama, maupun kelompok politik. Jika kelompok mayoritas tidak mengindahkan, bahkan menekan hakhak kaum minoritas, maka hal tersebut justru jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan baik apabila kelompok mayoritas mengakui hak hak kaum minoritas.
