Apa saja prinsip pelaksanaan ideologi komunis?

image

http://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2015/09/Pengertian-komunisme.jpg

1. Sistem totaliter

a. Semua bidang kegiatan manusia seperti politik, ekonomi social, agama,nkebudayaan, dan pendidikan diawasi danh didominasi oleh negara. Denganndemikian cara-cara totaliter tidak mengakui hak-hak individu bisa dipindahkan (Inalienable Rights Of Individuals).

b. Totalitarisme menolak konsep kristen, yahudi, islam, dan agama-agama lain bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Karl Marx menentang kepercayaan agama sebagai tidak ilmiah karena kepercayaan itu tidak bisa dibuktikan dalam suatu laboratorium bahwa ada Tuhan.

c. Secara berlebih-lebihan menyederhanakan nmasalah-masalah dan penyelesaian-penyelesaiannya dengan prinsip tunggal dan monolitik yaitu kelas.

d. Sistem komunis merupakan sistem yang demokratis, kaum komunis menyatakan bahwa sistem pemerintahan kediktatoran proletariat merupakan penjelmaan dari sistem pemerintahan mayoritas yaitu kelas proletariat (kaum pekerja dan petani) atau kelas minoritas (bekas kaum kapitalis atau borjuis). Sedangkan sistem demokrasi barat adalah merupakan demokrasi borjuis atau kapitalis, suatu demokrasi untuk sekelompok kecil individu tertentu yaitu kaum kapitalis.

2. Sistem pemerintahan kediktatoran satu partai

a. Sistem komunis hanya mengenal satu partai yaitu partai komunis. Sebenarnya partai ini tidak bisa dikatakan partai politik, karena alasan pokok bagi adanya partai-partai politik adalah merupakan perwakilan bagi kelompok-kelompok warga negara yang berbeda pandangan politik. Sistem komunis tidak mengenal adanya kelompok-kelompok, yang ada hanya satu kelompok saja yang menguasai pemerintah. Suatu usaha untuk membentuk partai lain adalah suatu kejahatan, dan dihukum karena dianggap sebagai pengkhianatan.

b. Tujuan utama partai politik ini antara lain juga memberikan sarana pengawasan terhadap birokrasi negara dan terhadap para warganegara yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan.

c. Salah satu alat utama system satu partai adalah propaganda. Apa yang diberitakan oleh surat-surat kabar, siaran radio dan televise adalah beritaberita yang diinginkan oleh partai komunis. Dengan kata lain, media massa dikuasai oleh pemerintah dan merupakan sarana propaganda bagi tujuan-tujuan pemerintah.

d. Sistem pemerintah komunis adalah kediktatoran satu partai. Pemusatan kekuasaan politik dalam organ-organ eksekutif dan administrative diperkuat oleh adanya pengaruh yang besar dari partai komunis yang diorganisasiksan dengan sangat baik. Undang-undang dan pengadilan tidak berfungsi sebagai lembaga yang bebas dan terpisah serta mempunyai wewenang untuk memutuskan persengketaan-persengketaan yang timbul karena bekerjanya orang-orang pemerintah, akan tetapi undang-undang dan pengadilan itu berfungsi untuk memperkuat norma-norma perilaku yang telah ditetapkan oleh pimpinan partai dan mendapatkan pengesahan dari orang-orang eksekutif dan administrative. Dengan demikian ciri pokok kediktatoran satu partai adalah bahwa semua orang pemerintahan yaitu eksekutif, administrative, legislative dan yudikatif berfungsi sebagai sarana untuk tujuan-tujuan pemerintah yang telah dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin partai komunis.

3. Sistem ekonomi negara

a. Karena pada dasarnya sistem komunis adalah sistem totaliter, maka kontrol negara terhadap bidang kegiatan ekonomi juga nampak mutlak. Negaralah yang menentukan segala segi kehidupan ekonomi.

b. Dalam sistem komunis, negara menghapuskan hak-hak perseorangan atas alat-alat produksi dan meniadakan ekonomi pasar. Dengan demikian ekonomi komunis adalah ekonomi perintah yang bersifat totaliter berdasarkan putusan-putusan ekonomi yang dibuat oleh negara.

c. Semua penduduk atas perintah negara atau lembaga-lembaga yang dipimpin oleh partai komunis harus bekerja untuk negara. Demikian pula halnya dengan penduduk di daerah-daerah pedesaan yang harus bekerja di tanah pertanian kolektif.

4. Sistem sentralisme demokratis

a. Karl Marx berpendapat bahwa suatu negara tidak bisa dikatakan demokratis bila negara itu tidak mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mencampuri masalah-masalah perseorangan, dan membiarkan kegiatan ekonomi bebas berada ditangan sekelompok kecil kapitalis. Oleh karena itu Karl Marx menghendaki agar negara campur tangan dalam masalah-masalah ekonomi dan socsal sehingga dengan demikian akan menguntungkan massa rakyat.

b. Oleh Lenin diformulasikan suatu konsep sentralisme demokratis. Menurut konsep ini pemimpin dipilih oleh rakyat (dalam sistem pemilihan umum tidak langsung yang berbentuk piramida) yang diikuti dengan mengikat keputusan-keputusan dari atas. Setelah pemilihan umum selesai dan pemimpin-pemimpin terpilih maka mereka mempunyai kedudukan tertinggi dan suatu usaha agitaasi menentang keputusan-keputusan pemimpin adalah pengkhianatan terhadap partai dan pemerintah. Demikian pula kebijaksanaan-kebijaksanaan partai bisa dibicarakan secara terbuka (dalam pertemuan-pertemuan partai atau komite) sebelum keputusan-keputusan itu dibuat, tetapi setelah itu oposisi tidak dibenarkan.

c. Brezhnev menamakan sentralisme demokratis sebagai pendapat bebas dalam memutuskan persoalan-persoalan dan disiplin besi setelah keputusan diambil. Dalam prakteknya, system sentralisme demokratis mengekalkan dominasi pemimpin. John. N. Hazard menamakan sistem demikian ini sebagai sistem partisipasi massa dengan pengawasan (Sosronegoro, 1984: 82-90).

Sumber: Asnawi dan Hartutik, 2014. Historis Terhadap Komunisme Sebagai Suatu Ideologi Politik. Jurnal Seuneubok Lada, No.1, Vol.2 Juli - Desember 2014. Diambil dari: http://pgsd.unsam.ac.id/uploader/files_download/63118-asnawi-hartutik.pdf