Ada beberapa lembaga pemerintahan non-departemen di Indonesia. Apa saja?
Berikut adalah daftar lembaga non kementerian yang ada di Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bertanggung jawab kepada presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Badan ekonomi kreatif (BEK)
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (bakosurtanal). Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.
- Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
- Badan SAR Nasional (Basarnas)
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)