Kegiatan evaluasi bukanlah perkara mudah. Ia seringkali diabaikan oleh para stakeholders. Paling tidak, perhatian mereka atas kegatan evaluasi tidak lebih besar dari pada perumusan, rekomendasi atau pemantauan. Terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam kegiatan evaluasi, antara lain: kendala psikologis, kendala ekonomis, kendala teknis, kendala politis, kendala sumber daya evaluasi.
Kendala-kendala tersebut dapat dijelaskan sebagi berikut:
-
Kendala psikologis. Secara psikologis, masih banyak aparat pemerintah atau pengambil dan pelaksana kebijakan yang alergi dengan kegiatan evaluasi. Hal itu disebabkan oleh adanya asumsi bahwa evaluasi kebijakan sangat mempengaruhi karir pelaksana kebijakan. Sehingga ada kekhawatiran sangat dini bahwa jika evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang jelek, maka akan menghambat promosi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya masih sangat umum bahwa pengambil dan para pelaku kebijakan masih menganggap kegiatan evaluasi tidak sewajib metode-metode analisis kebijakan publik sebelumnya, bahkan tak jarang evaluasi hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap yang boleh tidak dilaksanakan.
-
Kendala ekonomis. Bagaimanapun kegiatan evaluasi tetap saja membutuhkan anggaran tertentu sesuai dengan bobot pekerjaan yang akan diambil sesuai dengan metode dan relevansinya. Secara umum, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak murah, misalnya untuk pengumpulan data, pengolahan data, para staf dan evaluator. Untuk itu, hampir tidak mungkin melakukan evaluasi kebijakan tanpa adanya dukungan finansial yang cukup. Di tambah lagi, dalam keadaan finansial yang kurang memadai, kegiatan evaluasi seringkali mendapatkan proporsi yang kecil dibandingkan metode-metode analisis kebijakan sebelumnya, sehingga dapat saja evaluasi yang dilakukan tidak optimal.
-
Kendala teknis. Evaluator seringkali dihadapkan pada beberapa hambatan teknis, seperti tidak tersedianya data yang mutakhir dan kalaupun ada data yang tersedia secara kualitatif kurang baik. Di samping itu, suplai data seringkali dipandang sebagai kegiatan formalitas, sehingga substansi dari data tersebut kurang diperhatikan.
-
Kendala politis. Suatu kebijakan dapat saja diwarnai oleh kepentingan dan tawar menawar politik tertentu dari kekuatan politik baik di dalam maupun di luar struktur pemerintahan. Dalam keadaan yang demikian evaluasi kebijakan akan sangat sulit untuk dapat dilakukan secara fair dan terbuka.
-
Kendala sumber daya evaluasi. Pekerjaan mengevaluasi suatu kebijakan bukanlah hal gampang. Kegiatan evaluasi memerlukan kompetensi khusus, sesuai dengan bidang kebijakannya. Beberapa lembaga pemerintahan tidak memiliki cukup sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang evaluasi ini. Tanpa kompetensi khusus di bidang evaluasi, sangat sulit untuk melaksanakan kegiatan evaluasi atas kinerja kebijakan yang diambil. Kalupun evaluasi dilaksanakan, tentu hasilnya tidak optimal dan kurang menggambarkan keadaan hasil kebijakan yang senyatanya.