Apa saja indikator masalah kemiskinan?


Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. Apa saja indikator masalah kemiskinan?

Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan


Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun mengenai beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada sub sub bab berikut ini.

1. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004: 123). Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

  • Pendapatan Per Kapita
    Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun (Todaro, 1997: 437). Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Todaro, 1997: 437-438):

    Per Kapita

    di mana: Po pt
    YPer Kapita = Pendapatan per kapita
    Yt = Pendapatan pada tahun t
    Popt = Jumlah penduduk pada tahun t.

    Y = Yt

    Variabel pendapatan dapat dinyatakan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB),
    Pendapatan Nasional, atau Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan jumlah penduduk menyatakan banyaknya penduduk pada periode t di suatu daerah yang diukur pendapatan per kapitanya.

  • Garis Kemiskinan
    Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi ( reference population ) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004: 123).

2. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Program penanggulangan masalah kemiskinan ini dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik.

  • Investasi Pemerintah di Bidang Sumber Daya Manusia
    Investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direalisasikan di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesejahteraan, pembinaan wanita dan anak-anak, pengembangan kualitas tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan agama. Keseluruh aspek di dalam program penanggulangan masalah kemiskinan.

  • Investasi Pemerintah di Bidang Fisik
    Investasi pemerintah di bidang fisik atau disebut juga investasi fisik pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang secara umum ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan ke dalam pembangunan fisik. Pada APBN, pos pengeluaran untuk investasi fisik pemerintah ini adalah keseluruhan pos pengeluaran pembangunan kecuali untuk bidang investasi sumber daya manusia.

3. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan resiko kematian yang tinggi.

Indikator pelayanan air bersih atau air minum merupakan salah satu persyaratan terpenuhinya standar hidup yang ideal di suatu daerah. Ketersediaan air bersih akan mendukung masyarakat untuk mewujudkan standar hidup sehat yang layak. Dalam hal ini, ketersediaan air bersih akan mengurangi resiko terserang penyakit yang diakibatkan kondisi sanitasi air yang buruk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat keterkaitan/hubungan antara ketersediaan pelayanan air bersih dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pada sisi permasalahan lain, ketersediaan air bersih sangat ditentukan oleh kemampuan pembangunan pra sarana air bersih dalam menjangkau lingkungan atau pemukiman masyarakat. Masyarakat yang kurang terjangkau oleh pelayanan air bersih/minum relatif lebih rendah kualitas kesehatannya dibandingkan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan air bersih.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada tiga indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

  • Pertama, Head Count Index (HCI-P0), yaitu prosentase penduduk miskin yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Indikator HCI menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat, namun indikator ini tidak menggambarkan jurang/degree kemiskinan maupun transfer dari si miskin si kaya dalam suatu waktu, dan secara implisit indikator HCI mengasumsikan distribusi yang merata antar si miskin (Moeis, 2007).

  • Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap index (PGI) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan indeks ini bisa dihitung jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan. Namun dari indeks tersebut tidak tergambar jumlah si miskin dan distribusi antar simiskin yang lebih timpang (Moeis, 2007).

  • Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan ( Poverty Severity Index ) atau Distributianally Sensitive Index (DSI-P2), indeks tersebut memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dan mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan memberi bobot yang lebih tinggi bagi poverty gap yang lebih miskin dibandingkan yang kurang miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (Moeis, 2007).

Penggunaan ketiga indikator ini lebih berguna untuk policy makers . Indeks keparahan kemiskinan-DSI dapat digunakan sebagai target policy variable bagi kebijakan anti kemiskinan. Sementara indeks kesenjagan kemiskinan- poverty gap dapat digunakan untuk menghitung besar dan alokasi dana untuk penghapusan kemiskinan (Ikhsan, 2006).

Beberapa ahli mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan. Berikut definisi kemiskinan menurut beberapa ahli :

  1. Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainya.

  2. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

  3. Dalam konteks politik, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial.

  4. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002).

Dilihat dari perspektif sosial, kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung seseorang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitasnya meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor- faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Bentuk-bentuk Kemiskinan


Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua antara lain :

  1. Kemiskinan Absolut
    Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

  2. Kemiskinan Relatif
    Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu :

  1. Kemiskinan Kultural
    Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

  2. Kemiskinan Struktural
    Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan juga disebabkan oleh faktor-faktor rekayasa manusia.

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan


Menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut :

  1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.

  2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.

  3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Di bawah ini ada pula beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim antara lain :

  1. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
  2. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
  3. Biaya kehidupan yang tinggi.
  4. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

Ismawan mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan dengan terpaksa apa yang saat ini dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut :

  1. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu si miskin itu sendiri. Ketidakmampuan individu dalam melakukan usaha atau berkreatifitas, menjadikan hidup mereka miskin. Contoh ketidakmampuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

    • Ketidakmampuan secara fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit- sakitan.
    • Di bidang intelektual misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi.
    • Keterbatasan mental emosional misalnya malas, mudah menyerah, putus asa temperamental.
    • Kelemahan spiritual misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin.
    • Kondisi sosial psikologis yang kurang mendukung, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi atau stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan.
    • Tidak berketerampilan misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja.
    • Tidak memilki asset misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja.
  2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu si miskin. Bentuk-bentuk pengaruh dari luar diri si miskin antara lain sebagai beriut :

    • Terbatasnya pelayanan sosial dasar
    • Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah
    • Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal
    • Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
    • Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak
    • Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal seperti zakat
    • Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan
    • Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana
    • Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
    • Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata
    • Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin