Administrasi Publik (Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
Apa saja ciri-ciri Administrasi Publik Modern atau New Public Management ?
Konsep New Public Management yang berkembang di awal tahun 1990-an mentransformasi kinerja pasar ke dalam sektor publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Hal ini memaksa aparatur pemerintah untuk berkompetisi secara sehat dan menemukan cara-cara baru untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.
Pemimpin birokrasi didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan (Thoha,2008).
Jonathan Boston menambahkan bahwa inti dari New Public Management adalah penekanan pada proses manajemen; penggunaan ukuran-ukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target; pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru; perampingan struktur organisasi; hingga ide untuk melakukan outsourcing demi peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah.
Konsep New Public Management didukung oleh Osborne dan Gaebler (1993) dengan konsep Reinventing Government-nya. Konsep tersebut terdiri dari sepuluh prinsip untuk mewirausahakan birokrasi pemerintahan, yaitu :
Konsep New Public Management yang lebih berorientasi pada mekanisme pasar dalam menjalankan birokrasi pemerintahan mendapat kritik dari para ahli ilmu administrasi negara. Prasojo (2007) mengemukakan bahwa kritik terhadap konsep ini lebih dikarenakan nilai- nilai yang dibawanya sangat menekankan pada semangat sektor swasta; desentralisasi dan kebutuhan akan koordinasi pada sektor publik; serta nilai-nilai kewirausahaan harus berhadapan dengan nilai-nilai demokrasi.
Menyikapi hal ini Prasojo lebih jauh menyarankan untuk beralih kepada paradigma the New Public Services. Lahirnya konsep New Public Services yang dikemukakan oleh Dehnardt (2008) tidak dapat dipisahkan dari ide dasar konsep terdahulu yaitu : teori democratic citizenship; model komunitas dan civil society; organisasi humanism; dan postmoderen ilmu administrasi publik.
Konsep ini melahirkan tujuh prinsip New Public Services yang dipaparkan oleh Prasojo (2007) sebagai berikut :
Service citizen, not customer
Masyarakat penerima layanan diposisikan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menerima pelayanan terbaik dari organisasi publik. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pelanggan yang menerima kualitas pelayanan terbaik karena biaya yang dikeluarkannya untuk mendapatkan produk layanan organisasi publik.
Seek the public interest
Perhatian terhadap keinginan masyarakat selaku penerima layanan menjadi prioritas utama organisasi publik.
Value citizenship over entrepreneurship
Memberikan penilaian lebih tinggi terhadap prinsip kenegaraan daripada prinsip wirausaha.
Think strategically, act democratically
Organisasi publik membuat rencana strategis yang baik dalam pemberian layanan kepada masyarakat, namun diimplementasikan secara demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh produk pelayanan yang disediakan.
Recognize that accountability is not simple
Menjadikan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam menjalankan visi dan misi organisasi.
Serve rather than steer
Prinsip melayani dijadikan motto bagi organisasi publik.
Value people, not just productivity
Penghargaan yang lebih tinggi diberikan kepada personal bukan kepada produktivitas.
Osborne dan Gaebler (1996) menyebutnya memasukkan semangat wirausaha atau nilai-nilai wirausaha dan memberlakukannya di dalam lingkungan birokrasi publik. Nilai-nilai yang dikatakan baru adalah 10 ciri atau prinsipnya yaitu :
Pemerintahan yang katalis: Mengarahkan
Pemerintahan milik masyarakat: Memberi wewenang
Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan
Pemerintahan yang digerakkan oleh misi.
Membiayai hasil
Pemerintahan dengan orientasi memenuhi kebtuhan pelanggan
Pemerintahan yang harus menghasilkan
Pemerintahan yang mencegah masalah
Pemerintaha yang desentralisasi yang membuka partisipasi dan membentuk tim kerja.
Pemerintahan yang berorientasi pasar
