Apa saja asas-asas Pelayanan Publik ?


(Lia Permata Sari) #1

Pelayanan publik

Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Apa saja asas-asas Pelayanan Publik ?


(Ardy Satria) #2

Pelayanan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan definisi pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Implementasi pelayanan publik mendasarkan asas-asas berikut ini:

  • Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

  • Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

  • Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

  • Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

  • Keseimbangan hak dan kewajiban , yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pelayanan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai tugas dan kewajiban pemerintah daerah dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pelayanan publik adalah benda dan jasa yang diserahkan selalu bersifat milik umum (common goods) yang biaya produksinya sering kali tidak efisien secara finansial, bahkan benda dan jasa yang diteransaksikan sukar diukur (intangible).

Pelayanan publik yang bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercapai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak merugikan rakyat. Untuk itu pemerintah daerah harus menegakkan prinsip keadilan porposional dalam memberikan pelayanan. Ini berarti bahwa disatu sisi sumber daya yang menjadi esensi atau substansi pelayanan masyarakat itu sejauh mungkin dapat di distribusikan berdasarkan atas tingkat kemampuan dan kebutuhan publik yang dilayani , bukan lagi sekedar kebutuhan birokrasi yang memberikan pelayanan.