© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa penyebab terjadinya perang dingin ?

Perang Dingin (Cold War, 1947–1991) adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara Dunia Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya, dengan Dunia Komunis, yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya.

Apa penyebab terjadinya perang dingin ?

Latar belakang perang dingin, meliputi :

1. Amerika Seikat Sebagai Pemenang

Pada pertempuran sebelumnya yaitu Perang Dunia II, Amerika Seikat muncul sebagai negara pemenang beserta pihak sekutu lainnya seperti Perancis dan Inggris. Pasca perang, AS berperan penting untuk memperbaiki kehidupan ekonomi negara-negara Eropa Barat.

2. Munculnya Uni Soviet sebagai Negara Besar

Berbeda dengan AS, Uni Soviet muncul sebagai negara besar yang memiliki peran membangun ekonomi dan membebaskan Eropa Timur dari pendudukan Jepang. Uni Soviet kemudian meluaskan pengaruh dengan merebut kekuasaan atau memasukkan beberapa negara ke wilayahnya seperti di Rumania, Hongaria, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia dan Polandia.

3. Munculnya Negara Merdeka di Luar Eropa

Setelah Perang Dunia II, muncul negara-negara baru di luar wilayah Eropa. Kemunculan negara baru ini berdampak pada persaingan politik dan ekonomi antara 2 kelompok, yakni negara maju dan negara berkembang, hal inilah yang mempengaruhi perkembangan persaingan di dunia.

4. Penyebaran Ideologi Oleh AS dan Uni Soviet

Latar belakang perang dingin yang paling utama sebagai penyebab terjadinya perang adalah penyebaran Ideologi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ideologi kedua negara ini berbeda, AS memiliki Ideologi Liberal-kapitalis, sementara itu Uni Soviet komunis.

5. AS dan US memiliki Keinginan Sebagai Penguasa Dunia

Kedua negara besar tersebut sama-sama mempunyai keinginan untuk menguasai dunia dengan cara baru. Amerika Serikat dengan strategi bantuan modal pembangunan, sementara Uni Soviet membantu perjuangan suatu negara dengan bantuan berupa senjata dan tenaga ahli. Bantuan yang diberikan oleh kedua negara ini tentu memiliki tujuan (ada udang di balik batu), salah satunya untuk memperluas pengaruh dan ideologi.

6. Berdirinya Pakta Pertahanan

Persaingan kedua negara besar ini semakin memanas, masing-masing negara mendirikan blok atau lazim disebut “Pakta Petahanan”. Amerika Serikat beserta negara di Eropa Barat mendirikan organisasi pertahanan bernama NATO atau singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Di kubu lain, Uni Soviet berserta negara Eropa Timur mendirikan Paktawarsawa. Rasa saling curiga, dan ketidakpercayaan kemudian muncul setelah berdirinya organisasi pertahanan tersebut. AS dituduh mempengaruhi dunia dengan menjalankan politik imperialisme oleh Uni Soviet. Sementara itu sebaliknya, Uni Soviet dianggap memperluas hegemoni melalui ideologi komunisnya.

http://sumbersejarah1.blogspot.co.id/2018/05/latar-belakang-perang-dingin.html

Akar Konflik

  • Menurut Robert McNamara, konflik Perang Dingin ini karena AS telah melakukan salah persepsi (misperception) tentang ideologi komunis yang menekankan “class struggle”.

    • Pertama, doktrin “Socialism in One Country”, yang oleh pihak Barat diartikan bahwa Uni Soviet menghendaki sebagai satu-satunya negara sosialis yang menguasai dunia. Doktrin ini tampak pada sikap keras Stalin, Lenin, dan Kruschev. Kecurigaan itu makin besar dengan meluasnya pengaruh komunisme pada sejumlah Negara Dunia Ketiga yang kemudian banyak beralih menjadi Negara komunis. Tercatat banyak negara komunis baru misalnya komunisme Cina yang menang mengalahkan kaum Nasionalis (1949), Uni Soviet secara sepihak mendirikan administrasi ekonomi di Jerman Timur (1947). Setelah itu Polandia, Bulgaria dan Rumania menjadi pemerintahan komunis (1947) yang kemudian disusul Chekoslovakia dan Hungaria. Melihat kenyataan ini AS merasa khawatir bahwa negara-negara lain akan terpengaruh juga oleh ideologi komunis, sebab komunis menjanjikan perubahan secara revolusioner dan anti kapitalis (McNamara, 1989).

    • Kedua, persepsi AS tersebut diperkuat dengan ditemukannya dokumen yang membenarkan perluasan pengaruh Uni Soviet. Pada bulan April 1950, Dewan Keamanan Nasional AS menemukan Dokumen NSC-68 berisi bahwa Moscow (Uni Soviet) punya kewenangan absolut atas Dunia. Menurut dokumen ini, untuk mencapai kewenangan itu, bisa dilakukan cara-cara subversi ataupun kekerasan. Dokumen tersebut menyatakan:

      …to impose its absolute authority over the rest of the world,….the complete subversion or forcible destruction of the machinery government and structure society in the countries of the non-Soviet world and their replacement by an apparatus and structure subservient to and controlled from the Kremlin (McNamara, 1989).

  • Di samping itu juga ditemukan Dokumen A 1949 NSC tentang perlunya tindakan ofensif pada negara-negara satelit di Eropa Timur, ataupun negara yang tidak mematuhi komunisme internasional dibawah Uni Soviet. Kebenaran dokumen ini menurut AS, terlihat pada sikap keras Uni Soviet memboikot Dewan Keamanan PBB karena tidak mau menerima wakil rezim komunis Cina (1950). Sejak itu AS berusaha mengurung atau mengekang pengaruh komunisme Uni Soviet dengan beberapa langkah. Secara politik menyebarkan ideologi liberalisme–demokrasi sebagai ideologi negara yang humanis dengan secara bersamaan menyebarkan isu bahaya komunis. Disamping itu AS mengeluarkan Uni Soviet dari kelompok Eropa. Secara ekonomi, memberi bantuan ekonomi pada negara-negara (dunia) ketiga, tak terkecuali negara-negara Eropa dengan program Marshall Plan sebagaimana digagas oleh sekretaris negara George C Marshall.

  • Konflik ideologi–politik berimplikasi pada persaingan militer. Ibarat persaingan suatu perusahaan dalam pasar yang sama, mereka sama-sama berkompetisi mencari metode optimal untuk menghasilkan mekanisme pasar yang lebih menguntungkan. Uni Soviet berhasil ”menguasai” negara-negara Eropa Timur. Melihat hal ini AS tidak ingin “Finlandianisasi” kawasan Eropa akan terus berlangsung untuk itu dibentuklah aliansi NATO (North Atlantic Treaty Organization) pada tahun 1954. Sementara pada kawasan lain ia menjalin hubungan dengan Cina Nasionalis (1954), membentuk ANZUS (1951), SEATO (1954), serta mengadakan perjanjian dengan Iran, Turki dan Pakistan (McNamara, 1989: 46). Menanggapi kondisi ini, Uni Soviet membentuk WTO (Warsawa Treaty Organization) 1955, mendirikan Cominform (Communist Information Bureau), serta meningkatkan inovasi militer dengan berhasil diluncurkannya satelit sputnik (1957). Negara dunia ketiga menjadi obyek pertarungan mereka, oleh karena itu beberapa tidak mau terseret dalam kelompok ideologis antara dua super power. Lahirlah kelompok Non Blok yang ditandai dengan KTT I di Beograd (1961).

Pergeseran Politik, Ekonomi, dan Militer

  • Memasuki dasawarsa 1970-an, ada tiga bidang pergeseran dalam kancah percaturan internasional.

    • Pertama, di bidang politik, jika sebelumnya AS melihat RRC sebagai musuh, kini berubah sebaliknya memandang RRC sebagai sahabat yang bisa digunakan untuk ”menghancurkan” musuh utamanya yaitu Uni Soviet. Komunike Shanghai 1972 merupakan babak baru normalisasi AS- RRC. Bagi AS, secara strategis hubungan ini dimaksudkan untuk memecah kesatuan komunis; secara politis untuk memojokkan Uni Soviet; dan secara ekonomis untuk memperluas perdagangannya karena China yang berpenduduk terbesar dunia merupakan medan pasar yang sangat menguntungkan, di samping itu untuk pelemparan barang ekspor Jepang yang diarasa sudah mulai jenuh di AS. Pendekatan AS-China ini sangat memukul Uni Soviet. Apalagi kenyataan bahwa berkat bantuan ekonomi AS, China berhasil mengembangkan modernisasi ekonomi, militer, dan teknologi nuklir. Uni Soviet yang merasa terjepit oleh hubungan AS – Cina ini menjadi semakin merasa tidak aman, ia kemudian makin berpetualang di sejumlah negara. Misalnya, pada tahun 1978 menjalin perjanjian persahabatan (militer) dengan Vietnam (Finkelstein 1987) , invasi ke Afganistan (1979), invasi Ethiopia (1979) dan merestui invasi Vietnam ke Kamboja (1979).

    • Kedua, di bidang ekonomi; sebenarnya dasar ideologi komunisme tidak menghendaki hubungan dagang dengan pihak liberal (khususnya AS), tetapi karena untuk menanggulangi resesi, pengangguran dan kepentingan ekonomi nasional, Khruschev pemimpin UniSoviet saat itu melihat persepsi keamanan tidak hanya dilihat dari aspek militer, tetapi juga aspek ekonomi. Karenanya dia berusaha membuka hubungan dengan pihak Barat. Menurutnya, hubungan dagang bukan hanya sebagai sesuatu yang perlu, melainkan suatu kebutuhan. Hubungan dagang ini meski dalam volume yang relatif tidak besar, tetapi telah berpengaruh positif pada perbaikan ekonomi Uni Soviet, bahkan bisa mengembangkan jaringan transformasi, otomotif maupun infrastruktur misalnya pembangunan jalan. Hubungan dagang itu terus meningkat, pada tahun 1971 volume perdagangan AS ke Uni Soviet sejumlah 200 juta USD, tahun 1975 meningkat menjadi 2 miliar USD (Shanor, 1989: 173).

    • Ketiga, pergeseran militer, secara resmi politik luar negeri Uni Soviet tidak pernah menerima konsep AS tentang ‘nuclear detterence’. Konsep ini disebut sebagai ‘policy of blackmail’ sebab logika detterence membawa pada perlombaan senjata nuklir yang tidak berujung (unending spiral), dan logika tersebut juga menghendaki masing-masing pihak menyiapkan kekuatan untuk menghadapi kemungkinan perang nuklir. Namun dengan makin tingginya konflik militer AS – Uni Soviet serta disadarinya akan bahaya nuklir, maka usul Presiden Johnson yang dikemukakan bulan Januari 1967 disambut baik oleh Uni Soviet.

  • Perundingan SALT I (Strategic Arms Limitation Talk) dirundingkan di Helsinki (1969), kemudian Mei 1972 ditandatangani di Moskow oleh Presiden Brezhnev (Uni Soviet) dan Presiden Nixon (AS). Perjanjian ini mengatur dasar kesetaraan (paritas) dalam segi kualitatif maupun kuantitatif tentang ABM (Anti Ballastic Missile), serta dicapai persetujuan sementara (interim agreement) tentang pembatasan senjata ofensif ICBM (Inter Continental Ballastic Missile) dalam masa lima tahun. Pada akhir 1974 Breznev dan Ford mengadakan pertemuan di Vladivostok, menghasilkan Aide-memoiere berupa: Pembatasan senjata akan dibicarakan pada SALT II, termasuk pembatasan penyebaran tipe-tipe baru senjata strategis; serta melanjutkan verifikasi interim agreement.

  • SALT II (awal 1975-1979) merupakan negosiasi yang sangat panjang. Pembahasan tentang pembatasan persenjataan strategis misal MIRV banyak mengalami hambatan terutama pada masalah kualitatif, klasifikasi jenis senjata, operasionalisasinya, maupun pengawasannya. Dua macam senjata yang banyak menghambat perundingan tersebut adalah Backfire, senjata strategis Uni Soviet yang bisa menembak sasaran AS secara tepat, tetapi karena termasuk jenis kelas menengah maka Uni Soviet menghendaki agar tipe ini tidak dimasukkan dalam pembahasan, sebaliknya AS bersikap Cruise Missile, peluru kendali berkepala nuklir milkinya tidak dimasukkan ke dalam pembicaraan. Karena perbedaan ini peredaan militer mengalami statusquo.

  • Menurut Joseph L. Nogee, telah terjadi kontradiksi selama periode detente ini, karena motivasi Uni Soviet sebenarnya bukan untuk perdamaian melainkan berharap dengan detente itu dia tetap bisa mengembangkan teknologinya dan hubungannya dengan AS dimaksudkan agar kolusi antara AS – Cina bisa dicegah melalui perimbangan kekuatan yang menempatkan dirinya dalam posisi global (Nogee dan Donaldson 1981, 5-7). Menurut Roger E. Kanet, motivasi Uni Soviet dalam detente adalah untuk menghadapi Cina, untuk mendapatkan tekhnologi Barat, serta untuk memperluas pengaruhnya pada kekuatan global. Sementara itu AS menerima detente karena ia kalah dalam perang Vietnam. Detente itu dilakukan masih dengan penuh kecurigaan kedua pihak, motivasi utama bukan untuk menciptakan perdamaiana melainkan dilandasi realpolitics untuk mencari keunggulan masing-masing pihak walaupun retorikanya ingin mengurangi persenjataan di antara mereka (Kanet 1982, 9).

  • Sebenarnya kedua pihak optimis untuk melangkah ke SALT III, namun Uni Soviet masih enggan mengurangi dan membatasi senjata strategisnya. Ketika Uni Soviet menuntut agar senjata AS berupa FBS (Forward Basic System) berkepala nuklir yang dapat ditembakkan dari Eropa ke Uni Soviet agar dibersihkan dari Eropa, AS menurutinya. Tetapi Uni Soviet tidak memberi imbalan apa pun. Karena tidak ada penyelesaian maka perlombaan senjata terus berlangsung dan biaya militer terus meningkat. Perlombaan senjata ini menjadikan Uni Soviet mengeluarkan anggaran militer yang sangat besar.

Kekalahan Komunisme

  • Secara internasional, kejatuhan perang dingin tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang seiring globalisasi pada awal 1980an. Arus informasi tentang demokratisasi, hak azasi, liberalisasi dan lainnya masuk ke negara tanpa batas, tanpa dapat dicegah aparat tak terkecuali negara-negara komunis. Arus globalisasi itu masuk ke relung-relung masyarakat internasional seiring gencarnya propaganda kapitalisme liberalisme.

  • Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah pembaharuan Uni Soviet dibawah Gorbachev (1985-1990). Sewaktu berkuasa, ia punya beberapa kesimpulan fundemantal (Bialer dan Mandelbaum 1987). Menurutnya, Uni Soviet tidak bisa meraih superioritas nuklir strategis sebagaimana AS; Masalah perlombaan senjata harus dipertimbangkan karena teknologi Barat lebih unggul; Kesinambungan perlombaan senjata tersebut membutuhkan anggaran lebih besar, sementara kondisi domestik saat itu sangat tidak memungkinkan, antara lain karena terbatasnya dana pembiayaan proyek tekhnologi. Untuk itu Gorbachev mengadakan tiga revisi kebijakan keamanan yaitu:

  1. Pengendalian terhadap ide ‘nuclear suffeciency’,
  2. Penciptaan konsep ‘common security’,
  3. Faktor militer tidak lagi digunakan secara absolut, melainkan dimasukkan faktor non–militer yaitu ekonomi sebagai fondasi keamanan nasional.
  • Mengapa Uni Soviet, dalam hal ini Gorbachev, melakukan perubahan? Menurut William G. Hyland, ada beberapa faktor, yaitu:

    • pertama, pengaruh nilai-nilai Barat. Instrumen Barat yang digunakan untuk mempengaruhi Uni Soviet dibagi dalam tiga kategori yaitu ekonomi berupa perdagangan, pemberian kredit, joint venture, partisipasi Uni Soviet pada IMF, GATT, serta training managerial dan advice. Politik, berupa langkah-langkah simbolik yang menguatkan posisi Gorbachev, seperti pengakuan dan dukungan pada kepemimpinan Gorbachev, atau pertemuan regular dengan elit politik kedua pihak. Budaya, meningkatkan komunikasi dan informasi lewat media dan pers, pemberian beasiswa bagi pelajar Uni Soviet untuk mempelajari hak azasi dan ilmu sosial di AS, dan pertukaran secara teratur tentang informasi dan analisis ekonomi (Hyland dalam Bialer and Mandelbaum 1987).

      Pengaruh nilai Barat makin berperan karena: 1. letak wilayah Eropa Timur yang ada di persimpangan antara Eropa Barat dan Uni Soviet. 2. kemajuan tekhnologi–komunikasi dimana membawa dampak pengaruh budaya tersendiri. Misalnya Hungaria dapat menerima siaran TV Austria secara jelas, Cekoslovakia dapat menerima TV Austria dan Jerman Timur; Pinggiran pulau Polandia menerima Swedia dan Denmark; dan Jerman Timur menerima semuanya. Mereka tidak hanya menerima berita, tetapi juga analisa, drama dan musik. Ini semua sangat berpenaruh pada sikap perubahan.

    • Kedua, tuntutan demokratisasi. Sudah sejak lama negara-negara komunis di Eropa Timur menghendaki kebebasan dari Uni Soviet, dalam arti mereka tidak mau dikontrol secara ketat oleh Uni Soviet dalam bungkus sentralisme komunis. Misalnya, di Cekoslovakia 1963, Polandia 1956, Prague 1968, di Gdanks 1970, Warsawa 1976 serta pemogokan di Romania 1977. Gerakan ini merupakan ancaman dan tantangan berat bagi Uni Soviet.

  • Gerakan ini makin memuncak dengan terpilihnya Karol Cardinal Wojtyla, seorang uskup tinggi (Archbishop) dari Cracow, Polandia bagian selatan yang membawa angin perubahan. Dalam setiap khutbahnya, ia mengajukan konsepsi hak azazi manusia sebagai pijakan. Ia meluaskan arti tuntutan perubahan – hak azasi- tidak hanya dalam arti individual tetapi juga right of nations. Pidato dan khutbah Paus tentang hak azasi telah membangkitkan semangat pembebasan bangsa-bangsa tidak hanya di Eropa Timur, tetapi juga di negara Uni Soviet sendiri.

  • Dukungn moral Paus juga diberikan melalui pendirian “universitas bawah tanah” yang disebut Flying University, kegiatannya berupa seminar dan diskusi dengan isu hak azasi manusia, membahas tentang beberapa masalah sosial maupun politik yang sebenarnya sangat dilarang oleh pemerintah. Dalam kunjungannya ke Warsawa bulan Mei 1979, Paus dalam ceramah dan khutbahnya selalu menekankan isu hak azasi manusia. Ia menekankan hak azasi bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk berbangsa dan bernegara secara bebas. Dalam khutbahnya ia mengatakan:

The right of power can only be understood on the basis of respect for the objective and inviolable right of man….The lack of this leads to the dissolution of society, opposition by citizens by authority, or a situation oppression, intimidation, violence and terrorism, of which many examples have been provided by the totalitarianism of this century (Shanor 1989).

Karena perannya itulah, ia digambarkan sebagai the right man at the right time. Pengaruh Paus terhadap perubahan di Eropa Timur ini disebut sebagai gerakan “perdamaian pendeta”.

  • Ketiga, kemerosotan ekonomi. Perkembangan ekonomi Uni Soviet sebagai negara industri sebenarnya telah melampaui tiga fase, yaitu: (a) periode pra industri abad 15 – perempatan akhir abad 19. Masa ini ekonomi Soviet cukup baik tetapi tidak berpengaruh banyak pada modernisasi, loyalitas pegawai buruh sangat tinggi, dan rekruitmen sebagai pejabat tinggi sangat banyak, yaitu sekitar 4 persen dari jumlah penduduk; (b) periode transformasi, akhir abad 19 – tahun 1950-an, ekonomi dikendalikan Negara dengan transformasi social melalu reformasi dana revolusi, pemerintah di bawah rezim komunis yang terdiri dari quasi militer. Ekonomi mengalami kemajuan, namun bercirikan anti liberal, berlangsung dengan kekerasan, dan bersifat pendekatan ke bawah (top-down approach); © periode pembangunan maju, 1955-1985 dengan ciri utama pemanfaatan sumber daya secara intensif pada hampir setiap asapek kehidupan negara. Masa ini disebut era thaw (pencairan) dimana pola modernisasi dilakukan secara terkekang walaupun usaha keterbukaan sudah dilakukan. Karena perubahan biasanya dari atas, maka elit penguasa punya peran penting ndalam memicu perubahan nasional (Starr dalam Bialer dan Mandelbaum 1987: 3-36).
  • Perubahan ekonomi Uni Soviet dikonsepsikan sebagai defensive modernization dimana industrialisasinya ditujukan untuk kepentingan militer dan kepentingan luar negeri. Kebijakan ini didasarkan pada traumatis kekalahan perang yaitu Crimean War 1852-1855, perang Rusia-Jepang 1903-1905, dan Perang Dunia I (Starr dalam Bialer and Mandelbaum 1987, 14). Karena pembangunan banyak ditujukan untuk pengembangan militer, maka sejak tahun 1960-an ekonomi Uni Soviet terus menurun. Sebab utamanya lain karena petani yang dipekerjakan sebagai buruh tidak punya keahlian sebagaimana di negara industri maju. Kemerosotan ekonomi diperparah oleh kiprah militernya di sejumlah negara karena harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Misal, dalam krisis di Ethiopia, ia menempatkan 20.000 pasukan, membelanjakan lebih dari $ 2 juta, 300 tank dan 3.000 teknisi militer. Akibatnya Uni Soviet ‘tidak sempat’ mengurusi kepentingan ekonomi nasionalnya secara optimal, apalagi dengan managemen ekonomi komunisme yang secara sentral (McNamara 1989,).

  • Kemerosotan ekonomi makin parah, tatkala Uni Soviet mengadakan invasi ke Afganistan tahun 1979, segera Presiden Jimmy Carter memberi reaksi pemboikotan ekonomi berupa pelarangan hubungan dagang baik berupa gandum maupun tekhnologi canggih, misalnya komputer, mesin dan elektronik pada Uni Soviet. Kemerosotan ekonomi ini makin tampak sejak dekade 1980-an walaupun para elit politik Uni Soviet tidak pernah menyatakannya secara resmi.

  • Pada saat Gorbachev naik panggung kekuasaan pada 1 Maret 1985 menggantikan Konstantin Chernenko, ia menghadapi krisis ekonomi sangat parah. Periode 1976- 1985 GNP Uni Soviet hanya naik 2% per tahun, bahkan kurang 1,5% pada tahun 1984 dan 0,9% pada tahun 1985. Sementara itu gap kemajuan tekhnologinya dengan AS semakin tertinggal jauh (McNamara 1989, 132). Ia menduga krisis ini hanya berdasar fundamental ekonomi, tetapi tahun 1987 ia menyadari bahwa krisis ekonomi itu berkaitan erat dengan sistem politik ciptaan Stalin yang berkaitan dengan dua sebab. Pertama, mengendornya loyalitas elit dan rakyat, termasuk di dalamnya motivasi, keyakinan dan kebiasaan rakyat yang mulai tidak mempercayai ideologi negaranya. Ini berarti penguasa kehilangan tongkat komando ideologi yang dijadikan tuas penggerak massa. Kedua, merosotnya efektivitas inovator tradisional. Sejak dulu Uni Soviet selalu membina kader negara sebagai penjaga negara dan pengontrol informasi negara. Namun seiring dengan informasi luar yang mereka terima, mereka semakin sadar dan berkembang akan pengetahuan dan hak-hak mereka, akibatnya mereka mengalami krisis kepercayaan pada pemerintah (Calton dalam Bialer and Mandelbaum 1987).

  • Menyadari hal ini serta perlunya menghindari bahaya perang nuklir, Gorbachev mengadakan formula baru tentang konsep keamanan dan pola hubungan luar negerinya dengan negara lain yaitu mengerahkan hubungan dengan AS, mengevaluasi perannya di Dunia Ketiga dan mengusahakan hubungan saling ketergantungan dengan AS maupun dengan negara lain. Saling ketergantungan ini tidak hanya pada masalah ekonomi, melainkan ilmu pengetahuan dan budaya berupa New Thinking on Foreign Policy, yaitu: (1) kepentingan keamanan nasional harus dicapai dengan diplomasi, bukan dengan ancaman militer atau kekerasan;
    (2) keamanan nasional tidak bisa dijamin dengan perluasan instabilitas di negara lain, sebab keamanan nasional tidak bisa diperoleh secara uniteral melainkan harus bekerja sama dengan negara lain.

    Dalam pernyataannya bulan Februai 1987, Gorbachev mengatakan:

    Settlement of regional conflicts is a must of our time….We say, let us search and act together. This applies to the Iran-Iraq War, the Central American crisis, the Afghan problem and the situation in the South of Africa and in Indochina. The main thing is to honour the rights of the people to decide their own destiny themselves, not to interfere in the internal affairs of the other states (McNamara 1989).

    Pemikiran-pemikiran baru Gorbachev di atas memberi perubahan dramatis baik pada kebijakan internal maupun kebijakan luar negeri, khususnya hubungannya dengan Barat.

  • Perubahan yang harus dilakukan adalah:

    • Pertama, pembaharuan konomi. Jika semula Lenin dan Stalin menolak kerja sama dengan kapitalis sebab kapitalisme dianggap sebagai sumber ketidakstabilan negara yang mengakibatkan gerakan revolusi komunis, maka Gorbachev melihat hubungan dengan kapitalisme saat ini lebih banyak menguntungkan kemajuan negara, terlebih dalam bidang ekonomi. Usaha pertama yang dilakukan dalam restrukturisasi ekonomi adalah melanjutkan inisiatif Andropov, yaitu perubahan organisasional yang disiplin dan sederhana. Namun itu saja tidak cukup, vested interest dalam struktur politik begitu kuat. Melalui media Gorbachev meyakinkan publik bahwa problem ini adalah problem yang serius. Ia mulai membuka debat melalui media massa dan kaum intelektual. Selain itu Gorbachev juga mempromosikan liberalisasi karena ia prihatin dengan masalah-masalah domestiknya.

    • Untuk mewujudkan gagasan pembaharuan ekonominya, Gorbachev menghidupkan peranan swasta, dan mulai berpaling bekerja sama dengan pihak Barat. Salah satunya tercermin dari kebijakan memberi kelonggaran pada wilayah negara bagian Estonia untuk mengadakan hubungan dagang dengan barat dan berusaha menarik modal asing ke seluruh Uni Soviet. Kebijakan lain antara lain pengendoran kontrol negara pada perusahaan swasta, mengadakan joint venture dengan perusahaan asing, dan menghidupkan sistem pasar. Dalam sidang Komite Sentral Partai Komunis bulan Juni 1987, ditetapkan sejumlah perubahan antara lain dipakainnya sistem ekonomi pasar, mata uang, hak kepemilikan serta mengurangi wewenang pemerintah pusat.

    • Kedua, pembaharuan politik. Pembaharuan ini bemula dengan diberikannya hak azasi. Gorbachev mengendorkan konsep hak azasi yang selama ini dipegang teguh oleh rezim sebelumnya. Ia membebaskan beberapa tahanan – orang – tekenal misalnya Yuri Orlov, Anatoly Sheharmshy, dan membolehkan Andre Sakharov yang berada di pengasingan kembali ke Uni Soviet. Demonstrasi di beberapa wilayah mencuat, oposisi muncul secara nyata (sebelumnya tidak diperbolehkan), dan tuntutan kaum Yahudi untuk imigrasi semakin gencar. Ini merupakan kilas balik dari peiode sebelumnya. Dampak lain yaitu timbulnya quasi politik berupa kelompok-kelompok yang mulai berani mendiskusikan masalah-masalah ekonomi, politik dan lainnya. Aktivitas ekonomi dan beragama makin longgar. kelonggaran ini merupakan momentum penting bagi perubahan.

    • Ketiga, hubungan luar negeri, beralih pada hubungan internasional yang lebih moderat berupa ’strategi defensif’. Strategi ini dilakukan melalui sejumlah inovasi dan inisiatif sebagai berikut: (a) mengurangi ’encirclement’ dengan mengurangi ketegangan di daerah pinggir, terutama dengan Cina dan Jepang, (b) menyimpulkan bahwa Soviet tidak bisa mencapai ’strategic superiority’, karenanya dia harus berunding dengan AS, © Soviet harus bijaksana dan hati- hati dalam mengambil resiko dan tanggung jawab di dunia ketiga.
      Hal ini merefleksikan bahwa prospek Soviet cenderung lebih ’cold blooded’. Gorbachev juga tidak mau menerima konsep bahwa persaingan dengan Barat dapat diselesaikan dari Dunia Ketiga (Hyland dalam Bialer dan Mandelbaum 1987).

  • Menurut Joseph S Nye Jr., ada beberapa karakteristik politik luar negeri Gorbachev, di antaranya:
    (1) Politik luar negeri Gorbachev membutuhkan ’breathing spell’, tidak ada inisiatif revolusioner;
    (2) Ia merencanakan denuklirisasi total, dengan kembali pada poin-poin Reykjavik Summit. Ia menekankan perlunya kecukupan senjata nuklir;
    ( 3) Hubungan pada negara berkembang atau dunia ketiga, tidak berbeda dengan para pendahulunya;
    (4) Di Asia, ia memperbaiki hubungannya dengan Cina dan Jepang. Ini ada kaitannya dengan ’breathing spell’ meredakan ketegangan perbatasan guna mengurangi anggaran militer, di samping untuk menekan Amerika;
    ( 5) Punya kesadaran besar terhadap realitas politik AS dan Eropa Barat (Bialer dan Mandelbaum 1987).

  • Dengan pemikiran dan karakteristik di atas, Gorbachev melakukan kebijakan luar negeri sangat lunak dibandingkan para pendahulunya. Ia menyatakan:

    The fundamental principle of the new political outlookis very simple; nuclear war can not be a means of achieving political, ideological or any other goal. This conclusion is truly revolutionary, for it means discarding the traditional notons of war and peace. Objective….conditions have taken shape in which confrontation between capitalism and socialism can proceed only and exclusively in form of peaceful competition and peaceful contest (McNamara 1989, 110 -111).

  • Realisasi dari kebijakan itu antara lain: Menarik pasukan dari Afganistan (1989); menarik 75% pasukannya di Mongolia (1989) wilayah perbatasannya dengan Cina; melibatkan diri dalam perekonomian internasional misalnya menjadi anggota GATT, World Bank dan IMF; serta memberi ‘restu’ demokratisasi negara-negara sekutunya di Eropa Timur sebagai pewujudan hak azasi politik negara (kedaulatan). Buah dari semua ini antara lain, negara-negara Eropa Timur yang umumnya berfaham komunisme beralih menjadi liberalisme demokrasi, sementara eksistensi Uni Soviet berubah menjadi Republik Rusia dengan wilayah yang kebih kecil dari sebelumnya karena beberapa negara bagian yang sebelumnya dibawah kesatuan (Uni) telah pecah menjadi beberapa negara baru.

Referensi

Bialer, Seweryn, dan Michael Mandelbaum (ed.), 1987. Gorbachev’s Russia and

American Foreign Policy . London: Westview Press.

Gilpin, Robert, 1987. The Political Economy of International Relations . New Jersey: Princeton University Press.

Kanet, Roger E. (ed.), 1982. Soviet Foreign Policy in the 1980s. New York: Praeger Publisher.

Kort, Michael, 1998. The Columbia Guide to the Cold War . New York: Columbia University Press.

McNamara, Robert S, 1989. Out of the Cold: New Thinking for American Foreign Policy in the 21 t h Century. London: Bloomsbury.

Nogee, Joseph L. dan Robert H. Donaldson, 1981. Soviet Foreign Policy since World War II, New York: Perganon Press.

Spanier, John, 1976. American Foreign Policy since World War II, 7th Edition. New York: Praeger Publisher.