Apa maksud dari obstruction of justice


Dalam konvensi Palermo atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime diatur mengenai berbagai kejahatan. Salah satu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam Palermo Convention tersebut ialah tindakan obstruction of justice. Lalu apa maksud dari obstruction of justice itu tersendiri?

1. Definisi mengenai obstruction of justice (kriminalisasi gangguan proses peradilan) menurut Konvensi Palermo.

Menurut United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Palermo, kriminalisasi gangguan proses peradilan (obstruction of justice) merupakan salah satu kejahatan yang masuk kedalam kategori kejahatan transnasional ( transnational crime). Konvensi ini disahkan di Palermo, Itali pada bulan December 2000 dan mulai berlaku ( entry into force) pada tanggal 29 September 2003. Konvensi Palermo tentunya telah memberikan definisi tersendiri mengenai kriminalisasi gangguan proses peradilan, hal ini termaktub di dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa:

“Setiap negara yang telah menjadi pihak dalam konvensi ini, wajib untuk mengambil suatu tindakan legislatif serta tindakan lainnya, yang sepanjang tindakan itu diperlukan untuk menetapkan perbuatan sebagai suatu tindakan pidana, apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja:

  • Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi ataupun janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidaklah semestinya yang ditujukan untuk membujuk seseorang memberikan kesaksian palsu atau turut mencampuri dalam pemberian suatu kesaksian atau pembuatan suatu bukti didalam proses beracara terkait dengan pelaksanaan tindak pidana yang tercakup di dalam konvensi ini.
  • Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi dari pejabat peradilan ataupun penegak hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana yang termasuk di dalam konvensi ini. Di dalam konvensi ini tidaklah ada ayat yang dapat mengurangi hak dari negara pihak untuk membuat peraturan secara legislatif yang dapat melindungi pejabat publik didalam kategori lain.

Pengertian lain dari obstruction of justice juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi akan hal ini terdapat di dalam Pasal 21 yang didalamnya menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja bertujuan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung berjalannya suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan juga terdakwa ataupun para saksi di dalam perkara korupsi, akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau hukuman denda paling sedikit sejumlah Rp. 150.000.000 dan paling banyak sebesar Rp. 600.000.000.”

Merujuk kepada dua pengertian yang telah dipaparkan diatas maka sejatinya kriminalisasi gangguan proses peradilan merupakan suatu usaha atau tindakan oleh seseorang yang memiliki tujuan untuk menghalang-halangi berjalannya suatu proses hukum. Hanya saja di dalam Konvensi Palermo, pengertiannya menjadi lebih rinci apabila dibandingkan dengan UU No 31 tahun 1999.

2. Mengapa kriminalisasi gangguan proses keadilan termasuk kedalam kejahatan transnasional?
Karateristik dari kejahatan transnasional sendiri terdapat di dalam Pasal 3 Konvensi Palermo, di dalamnya diatur bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang:

  • Dilakukan di lebih dari satu negara;
  • Dilakukan di satu negara akan tetapi bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan ataupun kontrol dari kejahatan tersebut terjadi di negara lain;
  • Dilakukan di satu negara akan tetapi juga melibatkan suatu kelompok penjahat yang terorganisasi, yang penjahat tersebut telah terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara;
  • Dilakukan di satu negara tetapi akibat dari kegiatan kriminal tersebut berdampak secara besar kenegara lain.

Dari paparan diatas maka dapat kita ketahui bahwa kejahatan transnasional dapat dilakukan oleh komplotan penjahat yang telah bergerak secara internasional dan terorganisasi. Salah satu cara bagi komplotan penjahat ini untuk melindungi diri dari hukuman pidana adalah dengan cara melakukan kriminalisasi gangguan proses peradilan. Biasanya kelompok penjahat yang telah terorganisasi menghalang-halangi jalannya proses peradilan dengan cara menghilangkan sasksi-saksi, menggunakan kekerasan secara fisik kepada polisi yang menyelidiki kasus dan juga mengancam hakim yang megadili kasusnya. Pasal 23 dari Konvensi Palermo sejatinya memberikan perlindungan serta keamanan kepada para pihak yang ikut berkontribusi di dalam usaha negara untuk menghukum para komplotan penjahat ini. Maka dari itu Konvensi Palermo mengklasifikasikan kriminalisasi gangguan proses peradilan sebagai kejahatan transnasional karena konvensi ini ingin menjamin berjalannya proses penegakan hukum dari kegiatan-kegiatan kriminal yang telah bergerak secara Internasional.

Tidak hanya itu, konvensi ini juga berkeinginan untuk menciptakan keadilan yang tidak menggunakan kekerasan di dalam penegakannya. Jadi peraturan yang terdapat di Pasal 23 ini, dapatlah menjerat siapa saja yang menggunakan kekerasan, ancaman atau intimidasi yang bertujuan untuk menghalang-halangi proses hukum. Target dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghukum pihak yang telah melakukan penekanan kepada pihak lain untuk memberikan pengakuan palsu atau bukti palsu, bukan kepada seseorang yang telah memberikan kesaksian palsu atau bukti palsu. Dalam kata lain, kriminalisasi gangguan proses peradilan dengan sumpah palsu ( perjury ) merupakan hal yang mirip tetapi juga merupakan kedua hal yang berbeda.

Sebenarnya, terdapat sangkut paut antara tujuan Konvensi Palermo dengan perihal obstruction of justice yang diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional. Tujuan dari Konvensi ini sendiri adalah agar negara-negara dapat mengikuti perkembangan tindak kejahatan yang sudah melewati batas negara-negara. Konvensi ini merupakan sebuah jawaban secara global mengenai persoalan yang global pula. Jadi, dapat dikatakan bahwa konvensi ini merupakan sebuah upaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegakkan keadilan serta menekan angka kejahatan yang telah berkembang secara transnasional.

Dikarenakan permasalahan yang diatur didalam Konvensi Palermo merupakan kejahatan yang cukup berat, maka diperlukan suatu perlindungan bagi pihak-pihak yang berkecimpung secara langsung untuk menegakkan suatu keadilan, dan diperlukan juga suatu pengaturan yang dimana aturan tersebut setidaknya dapat menjamin proses peradilan berjalan dengan lancar, yaitu dengan mengkriminalisasi tiap-tiap tindakan yang bertujuan untuk menghalangi tegaknya hukum.

3. Konvensi lainnya yang juga ikut mengatur mengenai kriminalisasi gangguan proses peradilan.

Konvensi-konvensi lain yang didalamnya turut mengatur mengenai kriminalisasi gangguan proses peradilan adalah Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Pengaturan mengenai obstruction of justice sendiri di dalam konvensi ini termaktub di dalam Pasal 9. Indonesia pun telah turut serta mengikatkan diri kepada konvensi tersebut, hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 mengenai pengesahan dari konvensi itu. Selain di dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, pengaturan mengenai kriminalisasi gangguan proses peradilan juga terdapat di dalam Pasal 25 dari United Nations Conventions Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Indonesia juga telah ikut meratifikasi konvensi ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006. Akan tetapi, pengaturan mengenai kriminalisasi gangguan proses peradilan di dalam konvensi perdagangan orang dan konvensi anti korupsi itu merupakan pengaturan yang diadopsi dari Palermo Convention . Karena pengaturan mengenai kriminalisasi gangguan proses peradilan di dalam kedua konvensi tersebut sama persis dengan pengaturan yang terdapat di dalam Konvensi Palermo. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai obstruction of justice juga diatur didalam konvensi lain, namun pengaturannya merupakan aturan yang diadopsi dari Palermo Convention