© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa itu pajak daerah

Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis salah satunya adalah pajak daerah.

Apakah yang dimaksud dengan pajak daerah ?

1 Like

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

Pajak Provinsi terdiri atas:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor;

  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

  4. Pajak Air Permukaan; dan

  5. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

  1. Pajak Hotel;

  2. Pajak Restoran;

  3. Pajak Hiburan;

  4. Pajak Reklame;

  5. Pajak Penerangan Jalan;

  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

  7. Pajak Parkir;

  8. Pajak Air Tanah;

  9. Pajak Sarang Burung Walet;

  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 1. Perkotaan; dan

  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1 Like

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo (2009) bahwa “Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010) bahwa adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah unuk pelayanan masyarakat.

Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

a. Nama, objek, dan subjek pajak;
b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. Wilayah pemungutan;
d. Masa pajak
e. Penetapan pajak
f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
g. Kadaluwarsa penagihan pajak;
h. Sanksi administrasi;
i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Sistem Pemungutan, Pemungutan Pajak Daerah Dan Jenis-jenis Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :

  1. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

  2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

  3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

  1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:

a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

b. Ditetapkan oleh kepala daerah;

c. Dipungut oleh pemungut pajak.

  1. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

a. Percetakan formulir perpajakan;

b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;

c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

b. Surat Keputusan Pembetulan;

c. Surat Keputusan Keberatan;

d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

  1. Jenis Pajak propinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.

  1. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.