Apa bentuk dan sistem pemerintahan Malaysia?


Apa bentuk dan sistem pemerintahan Malaysia?

Monarki Konstitusional merupakan negara yang dipimpin oleh raja sebagai kepala negara dimana kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu berupa Negara kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Dimana kepala negaranya merupakan seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia). Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.

Yang di-Pertuan Agong ialah gelaran resmi ketua negara Malaysia. Gelaran resmi yang penuh adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan, peranan Yang di-Pertuan Agong kebanyakannya hanyalah sebagai istiadat. Perlembagaan menyatakan dengan jelas bahwa kuasa eksekutif, secara teorinya di bawah kuasa ketua negeri, dilaksanakan oleh Kabinet atau Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri.

Dalam sistem pemerintahan Malaysia, Negara Malaysia merupakan sebuah negara federasi yang terdiri atas tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan pusat pemerintahan persekutuan adalah Putrajaya. Negara Malaysia dipisahkan ke dalam dua kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur, oleh kepulauan Natuan, Wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailan, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina.

Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran. Empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.
Sistem pemerintahan Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminter, warisan Penguasa Kolonial Britania. Akan tetapi, di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat pada eksekutif daripada legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan yudikatif dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut juga Aliansi).

Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri atas dewan rendah, Dewan Rakyat yang mirip dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia, dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara mirip dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Indonesia. Sebanyak 220 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahuan. 26 di antaranya diplih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping parlemen pada tingkatan persekutuan, tiap-tiap negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian, voting tidak diwajibkan.