Alternatif Insentif Pajak untuk Kontinuitas UMKM Selama Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia berdampak sangat besar terhadap setiap aspek , tidak terkecuali terhadap ekonomi dan perpajakan . Penurunan pendapatan juga terjadi karena adanya segala limitasi serta akan berdampak juga pada pembayaran pajak . Pendapatan negara melalui pajak tentunya mengalami penurunan , karena aspek ekonomi yang tidak berjalan lancar sejak awal pandemi . Dilansir dari Kontan.co.id (2021) , penerimaan pajak negara mengalami penurunan sebesar 19,7% dari yang sebesar Rp 1.332,7 triliun menjadi Rp 1.070 triliun selama tahun 2020 .

Dari sektor UMKM , para pelaku usaha mengeluhkan bahwa mereka mengalami penurunan omset yang besar selama pandemi . Apalagi dengan adanya PPKM darurat sejak awal Juli ini , omset mereka mengalami penurunan yang jauh lebih besar lagi . Berdasarkan catatan dari BI , UMKM yang mengalami dampak negatif akibat adanya COVID-19 adalah sebesar 87,5% atau sekitar 2.600 UMKM . Sebanyak 93,2% diantaranya mengalami dampak pada sisi penjualan (Katadata.co.id , 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh pandemi terhadap pendapatan pribadi maupun pendapatan pajak negara merupakan hal nyata dan tidak dapat terelakkan lagi . Bukankah hal ini sangat menyengsarakan para pelaku usaha , terutama UMKM ? Akan menjadi sebuah ironi bagi para pelaku UMKM jika mereka masih harus menyisihkan pendapatan mereka yang mengalami relaksasi untuk memulihkan pendapatan negara . Bagaimana mereka akan mencukupi segala kebutuhan sehari-harinya , sedangkan pendapatan dari usaha mereka pun sudah sangat menyusut ? Seharusnya pemerintah lah yang memberikan bantuan terhadap para pelaku usaha UMKM ini . Tetapi bagaimana kah caranya?

Faktanya , pemerintah telah meluncurkan suatu alternatif penyelesaian masalah ini dengan memberikan insentif pajak terhadap para pelaku UMKM di Indonesia . Dilansir dari Kompasiana (2021) , insentif pajak tersebut adalah insentif PPh final dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto , sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2018 yang ditanggung oleh pemerintah . Insentif pajak ini merupakan salah satu dari berbagai jenis insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 82 / PMK.03 / 2021 tentang “ Perubahan Atas PMK No 9 / PMK.03 / 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 ”.

Dengan adanya insentif pajak ini , para pelaku UMKM tentunya dapat sedikit merasa rileks sehingga tidak perlu terlalu bimbang akan kewajiban membayar pajak . Terlebih lagi , pajak tersebut akan ditanggung oleh pemerintah , dimana hal tersebut merupakan wujud pemerintah yang mengayomi para pelaku usaha yang nantinya akan turut menyumbangkan angka pada penghitungan PDB.

Kemungkinan kejadian yang akan terjadi pada UMKM selama masa pandemi ini adalah , masalah penurunan omzet , atau bahkan perusahaan UMKM akan gulung tikar . Hal-hal tersebut tentunya akan menjadi target bagi pemerintah untuk fokus membenahi permasalahan yang terdapat pada sektor UMKM . Mengapa harus sektor UMKM ? Karena sektor UMKM bisa dikatakan sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia agar tetap stabil , dan tidak kembali mengalami resesi .

Dilansir dari situs CNN Indonesia (2021) , berbagai UMKM mengalami kemerosotan dari segi omsetnya sebesar 75% , dan penurunan penjualan sebesar 95% dari total pelaku usaha UMKM . Jika keadaan seperti ini masih terus berkepanjangan , maka tidak menutup kemungkinan bahwa sekitar 85% dari usaha UMKM hanya akan bisa bertahan sampai satu tahun paling lama setelah awal terjadinya pandemi . Bukankah hal ini merupakan suatu ancaman bagi kontinuitas para pelaku UMKM ?

Untungnya , insentif pajak untuk UMKM berupa insentif PPh final UMKM 0,5% ditanggung pemerintah (DTP) memberikan solusi untuk kemudahan para pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya , serta dapat terus melakukan kegiatan usahanya . Bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP no 23 tahun 2018 serta telah menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui situs www.pajak.go.id , maka UMKM tersebut tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5% . Hal ini tentunya akan memberikan angin segar bagi para UMKM , pasalnya Pajak Penghasilan yang biasanya mereka sisihkan dari hasil penjualan mereka , sekarang Pajak Penghasilan tersebut telah ditanggung atau dibayarkan oleh pemerintah , sehingga budget yang dibutuhkan untuk menyetor pajak dapat mereka simpan untuk berbagi kegiatan di perusahaan serta sedikit melonggarkan arus kas keuangan dari UMKM tersebut . Insentif ini dapat sangat membantu bagi para UMKM yang selama pandemi ini mengalami relaksasi pendapatan akibat lesunya aktivitas perdagangan , sehingga mereka dapat lebih fokus pada usaha untuk meningkatkan revenue serta profit mereka sendiri . Kontinuitas bagi para pelaku UMKM akan dapat terjaga dengan adanya insentif PPh final UMKM ini.

Insentif perpajakan ini pun telah diperpanjang dari masa akhir Juni 2021 menjadi masa akhir Desember 2021 . Dengan perpanjangan masa insentif ini , para UMKM tentunya dapat memaksimalkan usaha mereka untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya , serta pajak UMKM pun tetap dapat dipenuhi oleh pemerintah . Sebanyak 248.275 UMKM telah memanfaatkan insentif pajak PPh final sebesar Rp 122 miliar (Kemenkeu , 2021). Hal ini menunjukkan betapa taatnya para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya . Dengan demikian , UMKM di Indonesia dapat turut berperan serta dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia . Selain itu , insentif pajak yang dimanfaatkan oleh UMKM ini pun membantu meringankan beban negara di sektor ekonomi , terlebih lagi dalam masa PPKM darurat .UMKM tersebut dapat terus berkontestasi dalam perdagangan serta kontinuitas UMKM itu sendiri . Intinya semakin banyak UMKM yang memanfaatkan insentif ini , maka UMKM di Indonesia dapat terus berjalan bahkan berkembang pesat .

Insentif pajak PPh final UMKM memiliki banyak sekali manfaat , baik bagi UMKM itu sendiri maupun bagi pemerintah . Selain itu , insentif pajak PPh final UMKM dapat menunjang stabilitas ekonomi , serta meningkatkan harapan bagi UMKM untuk terus berkontestasi pada kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia . Banyaknya UMKM yang memanfaatkan insentif ini pun turut serta menambah jumlah pendapatan negara dari pajak , sehingga penerimaan pajak dapat berada di angka yang stabil .

Oleh karena itu , diharapkan agar semakin banyak UMKM yang dapat memanfaatkan insentif pajak ini , sehingga banyak UMKM di Indonesia yang dapat terus melakukan kegiatan usahanya di masa pandemi COVID-19 . Hal itupun tentunya akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang taat terhadap pajak . Semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang taat , semakin kokoh pula berdirinya negara di tengah situasi pandemi seperti ini , serta kontinuitas UMKM yang berdiri di Indonesia akan terus berlanjut walaupun sedang berada di masa pandemi ini.